Pemerintah Gelontorkan Paket Insentif Ekonomi Senilai Rp24,44 Triliun, Intip Rinciannya!

- Pemerintah menggelontorkan paket kebijakan ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk mendorong daya beli masyarakat selama Juni hingga Juli 2025.

“Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat,” ujar Menkeu dalam keterangan pers di Istana Merdeka pada Senin (2/6) dikutip dari Laman Setkab.go.id pada Selasa (3/6).

Kebijakan ini mencakup subsidi tarif, bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan pangan, seperti diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (2/6/2025).

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp850 miliar akan ditanggung oleh perusahaan milik negara (BUMN), khususnya untuk subsidi tarif tol dan kebijakan serupa. Sementara sisanya akan bersumber dari anggaran pemerintah pusat.

Sebelumnya, pada 24 Mei 2025, pemerintah telah mengumumkan serangkaian stimulus ekonomi guna mendorong konsumsi masyarakat dalam dua bulan ke depan. Rincian anggarannya baru dijelaskan secara lengkap oleh Sri Mulyani pada awal Juni.

“Melalui stimulus ekonomi ini, kami berharap pertumbuhan ekonomi kuartal kedua bisa mendekati 5 persen, meski sebelumnya diperkirakan melambat akibat kondisi global,” ujar Sri Mulyani.

Mulai 5 Juni 2025, pemerintah akan mulai menyalurkan diskon tarif tol dan subsidi transportasi, serta bantuan tunai dan pangan kepada rumah tangga terpilih.

Selain itu, menjelang libur sekolah yang dijadwalkan berlangsung dari 28 Juni-12 Juli, pemerintah juga akan memberikan potongan harga untuk tiket kereta api dan layanan transportasi laut guna meningkatkan pariwisata domestik.

“Ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp0,94 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Pemerintah juga bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen selama periode yang sama untuk 110 juta pengguna.

Tak hanya transportasi, stimulus juga menyentuh langsung masyarakat bawah lewat penguatan program bantuan sosial. Pemerintah mengalokasikan Rp 11,93 triliun untuk menambah nilai bantuan Kartu Sembako.

Sebanyak 18,3 juta penerima manfaat akan menerima tambahan Rp 200 ribu per bulan selama dua bulan, ditambah bantuan beras 10 kg per bulan yang diberikan secara cuma-cuma selama dua bulan.

Sementara itu, Bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 300 ribu per bulan selama dua bulan akan diberikan kepada 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta. Program ini juga mencakup 565 ribu guru honorer di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Total anggaran yang digelontorkan untuk BSU mencapai Rp 10,72 triliun.

Stimulus juga menyasar sektor industri padat karya yang terdampak persaingan global. Pemerintah memberikan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi 2,7 juta pekerja di enam sektor industri utama.

“Tujuannya agar mereka tetap mendapatkan perlindungan meskipun industri tengah menghadapi tekanan ekspor dan kompetisi global,” kata Sri Mulyani.

Tak Hanya Stimulus, Gaji ke-13 Juga Cair Bulan Ini
Di luar paket stimulus, pemerintah juga akan mencairkan gaji ke-13 bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan sebesar Rp 49,3 triliun pada bulan Juni ini. Kebijakan ini diharapkan semakin memperkuat daya beli masyarakat menjelang semester kedua tahun ini.

Secara keseluruhan, dari total Rp 24,44 triliun stimulus, sebanyak Rp 23,59 triliun bersumber dari APBN, sementara Rp 0,85 triliun berasal dari sumber non-APBN.

Presiden Prabowo berharap, dengan hadirnya paket kebijakan ini, ekonomi Indonesia tetap bisa tumbuh mendekati 5 persen pada kuartal II 2025, di tengah ancaman perlambatan global.

Sebagai informasi, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87 persen (year-on-year) pada kuartal pertama 2025 yakni angka terendah dalam tiga tahun terakhir, terutama akibat melemahnya konsumsi rumah tangga. Prospek pertumbuhan tahun ini pun masih dibayangi oleh ketidakpastian perdagangan global.

Meski demikian, Melansir dari Channel News Asia (CNA) pada Selasa (3/6), sejumlah analis menyampaikan bahwa rangkaian kebijakan ini mungkin belum cukup kuat untuk memulihkan konsumsi domestik yang lesu. Diperlukan langkah yang lebih luas untuk mendukung kelas menengah dan melindungi dunia usaha dari dampak tarif tinggi Amerika Serikat.