Kinerja Dinilai Belum Optimal, ASN di Jajaran Kementerian ATR/BPN se-Indonesia Berpotensi Tak Dapat Tukin di Atas 80 Persen

 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru saja melakukan evaluasi kinerja untuk periode triwulan I 2025.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menyoroti pentingnya peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai indikator kinerja yang lebih optimal. Tanpa peningkatan nilai SAKIP, ASN tidak akan mendapatkan tukin lebih dari 80 persen.

Suyus Windayana menuturkan bahwa untuk mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) lebih dari 80 persen, salah satu syaratnya adalah nilai SAKIP yang bagus.

"Saat ini, kita masih berada dipredikat BB (Sangat Baik) dengan nilai yang naik dari tahun 2023 sebesar 69,17 ke 70,54 di tahun 2024 atau meningkat sekitar 1,37 poin," ujarnya di Kantor Kementerian ATR/BPN, Rabu (23/4).

Padahal diketahui bahwa untuk mendapatkan tukin, sebuah kementerian perlu mendapatkan nilai SAKIP minimal 75,01 pada Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Selama 3 tahun terakhir, tren nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN terus mengalami peningkatan dengan rata-rata capaian 69,56.

"Peningkatan nilai SAKIP menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menaikkan tukin, tetapi juga sebagai indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi," paparnya.

Pada 2024, Suyus Windayana menyebut terdapat beberapa indikator sasaran strategis yang telah mencapai angka 100 persen, bahkan lebih.

Salah satunya adalah indikator pendapatan per kapita penerima akses Reforma Agraria yang mencapai 114%. "Ada pula indikator kepastian dan perlindungan hak atas tanah yang juga mencatatkan realisasi 100%," ujarnya.

Meski demikian, diakui masih terdapat indikator yang belum mencapai target. Salah satunya, terkait ketimpangan penguasaan tanah. Kondisi demografis di wilayah Jawa dan Bali yang padat penduduk turut mempengaruhi capaian tersebut.

"Hal ini tidak bisa kita lihat secara terpisah-pisah. Pertimbangan rasionalitas wilayah dan jenis data juga harus kita perhatikan dalam evaluasi kinerja ini," jelasnya

Sejalan dengan hal itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya membangun kesadaran dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja seluruh jajaran.

"Kita harus pahami bahwa Kementerian ATR/BPN adalah kantor besar dengan 566 satuan kerja yang perlu dievaluasi dan dimonitor secara terus-menerus. Sehingga kita dapat menjadi institusi yang lebih baik dan lebih dipercaya," tuturnya.

Dia menilai bahwa evaluasi ini bisa menghasilkan perencanaan yang lebih strategis dan tepat sasaran.

"Dengan evaluasi yang baik, kita dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan, serta dapat membuat perencanaan yang lebih baik di masa mendatang," tegasnya.

Evaluasi kinerja program dan anggaran triwulan I tahun 2025 akan berlangsung dari 21 hingga 25 April 2025. Evaluasi akan melibatkan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat dan daerah. 

Tag:  #kinerja #dinilai #belum #optimal #jajaran #kementerian #atrbpn #indonesia #berpotensi #dapat #tukin #atas #persen