Mengapa Proses Ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura Berjalan Lama?

- Terhitung sudah lewat satu bulan buron kasus e-KTP, Paulus Tannos ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura, pada 17 Januari 2025.

Sejak penangkapan tersebut, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan proses ekstradisi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, proses ekstradisi biasanya akan berjalan cukup panjang.

Menurut dia, proses pemulangan tersangka koruptor dari luar negeri yang lebih cepat biasanya melalui police to police cooperation.

"Ya, karena memang proses ekstradisi itu panjang. Kalau kita menempuh police to police cooperation atau mutual legal assistance, itu akan lebih cepat prosesnya," kata Yusril, di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Yusril menceritakan soal proses ekstradisi yang pernah ditangani beberapa tahun yang lalu.

Ketika itu, pemerintah berupaya melakukan proses ekstradisi terhadap tersangka korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Hendra Raharja, dari Australia pada 2002.

Pemerintah Australia, kata dia, sudah menyetujui proses ekstradisi.

Namun, berdasarkan sistem hukum di Australia, mereka yang akan diekstradisi memiliki hak untuk melakukan perlawanan di pengadilan.

"Karena prosesnya berlarut-larut. Sampai Hendra Raharja meninggal. Nah, jadi itu juga pengalaman bagi kita bahwa membuat pekerjaan ekstradisi dengan negara-negara yang mengikuti hukumnya, itu prosesnya akan sangat panjang," ujar dia.

Terkait proses ekstradisi Paulus Tannos, Yusril mengatakan, meski perkaranya ditangani KPK, Kementerian Hukum menjadi leading sector dalam pemulangannya.

"Tapi, sekali ini memang yang ditempuh adalah permintaan diekstradisi, mungkin juga itu yang diminta oleh pihak Singapura," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Hiariej atau biasa disapa Eddy mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan dokumen-dokumen untuk proses ekstradisi buron, kasus E-KTP Paulus Tannos kepada Otoritas Singapura pada pekan lalu.

Eddy mengatakan, Otoritas Singapura masih mempelajari dokumen-dokumen tersebut.

"Itu (dokumen) sudah diserahkan ke pihak Singapura Minggu lalu, Singapura akan meneliti, dia akan mempelajari dulu," kata Eddy saat ditemui di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Eddy berharap, sejumlah dokumen yang telah diserahkan tidak memiliki kekurangan sehingga pemulangan Paulus Tannos dapat segera dilakukan.

"Mudah-mudahan tidak ada lagi yang kurang," ujarnya.

Eddy mengatakan, Otoritas Singapura akan memutuskan proses ekstradisi pada bulan Maret setelah memeriksa dokumen.

"Iya betul (bulan Maret ekstradisi), tergantung dia (Singapura) periksa dulu baru dia putuskan. Nanti yang kurang akan sampaikan kepada kita," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, seluruh dokumen yang disyaratkan untuk proses ekstradisi buron kasus E-KTP, Paulus Tannos, sudah dikirim ke Otoritas Singapura pada pekan lalu.

"Minggu lalu sudah dibawa ke Pemerintah Singapura," kata Setyo saat dihubungi, Senin (24/2/2024).

Setyo mengatakan, sejumlah dokumen yang diminta dalam proses ekstradisi di antaranya surat permintaan dari Menteri Hukum, sertifikat legalisasi, aturan perundang-undangan edisi bahasa Inggris, dan surat dari Kejaksaan Agung.

"Kemudian identitas, resume, dan affidavit," ujarnya.

Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

Perusahaan itu terlibat dalam pengadaan proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah. Namanya masuk DPO pada 22 Agustus 2022.

KPK mengatakan, Paulus Tannos menggugat keabsahan penangkapan sementara atau provisional arrest di Pengadilan Singapura.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan, proses persidangan tersebut masih berjalan di Singapura.

"Sampai dengan saat ini di Singapura sendiri juga masih berproses, kalau saya tidak salah, pengadilan. Mungkin mirip seperti proses praperadilan di Indonesia. Saya tidak bisa menyamakan apple to apple karena beda sistem hukum," kata Tessa, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

"Bahwa yang bersangkutan menguji keabsahan provisional arrest yang dilakukan otoritas sana atas permintaan dari Indonesia, masih berjalan kalau saya tidak salah," ujarnya melanjutkan.

Meski demikian, Tessa mengatakan, KPK tidak hanya menunggu sampai ada putusan pengadilan.

KPK bersama Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum terus berupaya memenuhi syarat ekstradisi untuk membawa pulang Paulus Tannos ke Indonesia.

Tag:  #mengapa #proses #ekstradisi #paulus #tannos #dari #singapura #berjalan #lama