Jokowi Komentari Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret: Ini Urusan Pemerintahan

- Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berkomentar soal Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah terpilih PDIP untuk menghadiri retret di Magelang, Jawa Tengah.

Jokowi memperingatkan, kegiatan itu atas perintah Presiden RI Prabowo Subianto.

Jadi, kata dia, sudah sepatutnya para kepala daerah mengikuti perintah presiden.

Jokowi juga mengingatkan, para kepala daerah dipilih rakyat, sehingga harus bersedia melakukan kegiatan yang tujuannya untuk kepentingan rakyat.

"Ini kan urusan pemerintahan. Yang diundang kepala daerah. Yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang."

"Mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya  di Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).

Untuk diketahui, pemerintah mengadakan retret bagi kepala daerah selama sepekan penuh di Akmil Magelang.

Diketahui, larangan Megawati kepada kepala daerah PDIP mengikuti retret, disampaikan melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Dalam surat tersebut, tertulis Megawati meminta penundaan kegiatan retret karena berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi.

Terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati menyatakan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan ketum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

Dalam surat itu, Megawati menyampaikan dua poin penting.

Pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. 

Selanjutnya, mereka diminta menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.

"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," demikian instrusinya.

Kedua, para kader PDIP itu diminta tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

PDIP Sindir Jokowi

Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, merespons pernyataan Jokowi soal agenda retret.

Menurut Said, sejatinya keputusan untuk memberangkatkan setiap kepala daerah ke Akmil adalah kebijakan dari partai, bukan orang luar.

Pernyataan itu disampaikan Said, saat ditemui awak media usai keluar dari kediaman Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar Nomor 27A, Menteng, Jakarta Pusat.

"Ya ini soal partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar," kata Said kepada awak media, Jumat.

Diketahui, kini Jokowi adalah "orang luar" PDIP setelah sebelumnya dipecat Megawati.

PDIP Diimbau Berhati-hati

Terkait larangan Megawati, analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), menilai sikap Ketum PDIP ini mengundang kegaduhan di masyarakat.

Menurutnya, PDIP harus berhati-hati dalam menyikapi situasi ini agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

"Jangan sampai disalahartikan oleh rakyat bahwa PDI Perjuangan sedang melakukan perlawanan terhadap negara atau tidak mengikuti arahan kepala negara," kata Hensa, Jumat.

Pasalnya, menurut Hensa, instruksi Megawati itu berpotensi membuat kepala daerah dari PDIP tidak patuh terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Mungkin saja, surat larangan itu berpotensi membuat kepala daerah usungan PDIP tidak tegak lurus terhadap pemerintah karena surat edaran tersebut," jelas Hensa.

PDIP seharusnya memberikan penjelasan agar tidak dipandang sebagai bentuk konfrontasi terhadap pemerintahan yang sah.

Oleh karena itu, Hensa menegaskan pentingnya membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik dengan status mereka sebagai kader partai.

"Mereka diundang sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, bukan sebagai kader partai."

"PDIP harus jelaskan ini supaya tidak ada salah paham," tegas Henza.

Di sisi lain, Hensa juga meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait sifat acara retreat tersebut, wajib atau tidak.

"Kalau memang itu nggak wajib, jelaskan kalau itu nggak wajib, kalau memang wajib juga jelaskan, beri sanksi jika ada kepala daerah yang tidak datang," ungkap Henza.

Ia menambahkan, kejelasan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah kebingungan di masyarakat.

"Pemerintah sebaiknya menjelaskan agar ini tidak bikin gaduh satu Indonesia," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Glery Lazuardi/Igman Ibrahim/Rizki Sandi Saputra)

Tag:  #jokowi #komentari #megawati #larang #kepala #daerah #pdip #ikut #retret #urusan #pemerintahan