Megawati Perintah Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retret, Pengamat: Bentuk Perlawanan Terhadap Prabowo

- Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, menilai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda mengikuti retret dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap Prabowo Subianto.

Menurutnya, perlawanan Megawati itu bisa jadi akibat rasa kecewanya atas ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

"Perintah Megawati Sorkarnoputri kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah sari PDIP untuk menunda mengikuti retret di Akmil Magelang dapat dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap Prabowo Subianto," kata dia kepada Tribunnews.com Jumat (21/2/2025).

"Megawati tampaknya ingin menunjukkan, PDIP bisa bersikap berbeda bila pemerintahan Prabowo dinilainya tidak adil terhadap kadernya," lanjutnya.

Jamiluddin menyebut bahwa retret itu memang bukan kewajiban untuk diikuti. 

Sebab menurutnya tidak ada aturan yang mengharuskan kepala daerah dan wakil kepala yang mengharuskan ikut retret.

"Jadi, perintah penundaan ikut retret itu bisa saja dinilai bukan sebagai pembangkangan. Megawati dapat dinilai tidak menabrak aturan apa pun dengan mengeluarkan perintah penundaan," ujarnya.

Namun dari sisi politis, ia berpendapat perintah Megawati itu sebagai sikap menentang keinginan Prabowo Subianto.

Apalagi kalau hal itu juga diberlakukan kepada gubernur dan wakil gubernur. 

Sebab, gubernur dan wakil gubernur itu sebagai perwakilan pusat. 

"Karena itu, gubernur dan wakil gubernur seharusnya seirama dengan keinginan pusat," ucapnya.

"Jadi, kalau dari awal gubernur dan wakil gubernur sudah diajari untuk membangkang, maka hal itu akan menjadi contoh yang tak baik. Gubernur dan wakil gubernur ke depannya akan berpeluang lagi untuk membangkang. Hal ini tentu sebagai preseden buruk sebagai wakil pusat," ucapnya.

Sebab itu, kata Jamiluddin kepala daerah, khususnya gubernur dan wakil gubernur, seharusnya tidak patuh kepada ketua umum partainya. 

"Sebagai wakil pusat, gubernur dan wakil gubernur seharusnya lebih patuh pada presiden," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).

Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.

Tribunnews.com mendapatkan salinan surat tersebut dari Juru Bicara PDIP, Guntur Romli pada Kamis malam.

Berikut isi instruksi Megawati:

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Tag:  #megawati #perintah #kepala #daerah #pdip #tunda #ikut #retret #pengamat #bentuk #perlawanan #terhadap #prabowo