Komisi VIII DPR Usul Jemaah Dilarang Pinjam Bank Untuk Lunasi Uang Muka Haji

- Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja membahas usulan-usulan aturan yang akan dituangkan dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Sebagai informasi, RUU Haji dan Umrah adalah usul inisiatif Komisi VIII DPR dan masuk dalam daftar Prolegnas prioritas 2025.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari fraksi PDIP, Ina Ammania mengusulkan adanya aturan larangan calon jemaah untuk melunasi uang muka pendaftaran haji dengan meminjam dari bank.

“Yang mana notabene apabila mereka tidak mampu, jangan pinjam-pinjam, kadang-kadang pinjam bank yang penting untuk DP itu dihalalkan, sedangkan persyaratan pergi haji itu kan bila mampu,” kata Ina, Selasa (18/2/2025).

Dia mendapatkan informasi di daerah-daerah ada jemaah yang dipinjamkan uang dengan nominal belasan juta rupiah.

"Di daerah pak itu sampai pinjam dan bank  juga menyetujui dan menawarkan 10-15 juta,” kata Politisi PDIP itu.

Ina menjelaskan kerugian yang bisa didapatkan oleh para calon jemaah jika menggunakan mekanisme peminjaman ke bank untuk biaya panjar haji. 

Salah satunya adalah membebani pihak keluarga yang ditinggalkan.

“Kalau daftar antreannya agak lama, seandainya tidak ada usia kan yang bayar yang akan ditinggalkan, itu yang harus kita pikirkan untuk supaya payung hukumnya ada untuk tidak bisa meminjam di bank untuk tanda jadi uang,” katanya.

Ina pun mengusulkan agar aturan ini dirincikan dalam RUU yang akan datang. 

“Nah ini perlu koreksi pak ketua, UU usulan ini supaya tidak membebani masyarakat kalau mereka mau jual harta bendanya mungkin enggak masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, Seluruh Fraksi Baleg DPR RI menyetujui sebanyak 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 tak hanya itu, terdapat 178 RUU juga disepakati untuk masuk dalam Prolegnas jangka menengah untuk 2025-2029.

Kesepakatan itu ditempuh dalam rapat pleno antara Baleg DPR RI dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum RI, pada Senin (18/11/2024) malam.

Tag:  #komisi #viii #usul #jemaah #dilarang #pinjam #bank #untuk #lunasi #uang #muka #haji