Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Pastikan Perguruan Tinggi Tak Diberi Izin Pengelolaan Tambang, Begini Alasannya

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan, perguruan tinggi tidak diberikan izin untuk mengelola tambang. Hal itu guna menghargai dan menjaga independensi lembaga pendidikan.  

  Pernyataan ini disampaikan Bahlil setelah menghadiri rapat pengesahan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.   “Kami dari pemerintah, setelah melihat perkembangan, mengkaji, dan menghargai, menjaga independensi kampus, maka tidak ada pemberian langsung (izin tambang) kepada kampus,” kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).   Namun, hanya diberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.   “Kalau perusahaan-perusahaan ini punya keinginan untuk beribadah, memberikan dana penelitian, membuat laboratoriumnya, memberikan beasiswa kepada kampus yang membutuhkan, kan enggak ada persoalan,” ujar Bahlil.   Ia menekankan, pemberian berbagai fasilitas kepada perguruan tinggi belum menjadi syarat wajib bagi BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta yang mengelola tambang.   Menurutnya, saat ini pemerintah sedang mencari formulasi yang terbaik agar perguruan tinggi dapat merasakan manfaat dari pengelolaan tambang. Dia juga mempertimbangkan keberadaan perguruan tinggi yang tidak mau menerima keuntungan dari pengelolaan tambang.   “Tapi ada di beberapa daerah penghasil tambang, seperti di Maluku Utara, di Kalimantan, di Sulawesi, mereka datang ke saya, meminta agar itu (memberikan manfaat untuk kampus) dijadikan sebagai kriteria, sebagai syarat. Tetapi (pembahasan) kita belum sampai ke sana,” paparnya. (*)  

Tag:  #menteri #esdm #bahlil #lahadalia #pastikan #perguruan #tinggi #diberi #izin #pengelolaan #tambang #begini #alasannya