Demo Tolak MBG di Papua, Istana: Itu Menghalangi Hak yang Lain

- Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi angkat bicara perihal aksi demonstrasi untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua.

Aksi tersebut berujung pada bentrokan antara aparat keamanan dan para demonstran.

Hasan menyatakan, jika ada warga yang menolak program tersebut, mereka seharusnya dapat menyampaikan ketidaksetujuan mereka tanpa harus melakukan demonstrasi yang berujung pada kekerasan.

"Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi, jangan sampai melakukan kekerasan. Kedua, kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka, boleh tak menerima," ungkap Hasan, di Istana, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).

Hasan menekankan pentingnya tidak menghalangi hak warga lain yang ingin mendapatkan manfaat dari program tersebut.

"Tapi, jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan makan bergizi gratis. Kalau ada orang yang bilang mereka enggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang, 'kami enggak usah dikasih', enggak apa-apa," tambah dia.

Hasan juga mengingatkan bahwa masih banyak orang lain yang membutuhkan akses terhadap makan bergizi gratis.

"Tapi, kalau sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak itu, berarti menghalangi hak-hak saudara-saudara yang lain untuk mendapatkan layanan makan bergizi gratis," ujar dia.

Massa pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, melakukan aksi demonstrasi menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Senin (17/2/2025).

Dari video berdurasi 15 detik yang diterima oleh Kompas.com, terlihat para pelajar ini menduduki jalan raya sepanjang Kantor Gubernur Papua Pegunungan sambil meneriakkan “tolak Makan Bergizi Gratis (MBG)”.

Para pelajar yang melakukan demo damai tolak MBG ini tergabung dari beberapa jenjang, baik SMA/SMK, SMP, maupun SD yang ada di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

“Kami siswa-siswi di Provinsi Papua menolak makan bergizi gratis (MBG),” kata Penanggung Jawab Aksi Tolak MBG, Rohex Relembo, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Menurut Rohex, dana sebesar Rp 71 triliun tidak akan berguna bagi siswa-siswi di Tanah Papua jika hanya untuk MBG.

Ia menyampaikan, angka buta huruf dan angka kemiskinan di Tanah Papua menduduki peringkat pertama di Indonesia, dibandingkan dengan provinsi lain.

Selain itu, biaya sekolah mahal dan guru-guru yang tidak mengajar aktif.

“Kami siswa-siswi yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Se-Papua Pegunungan menolak MBG dan meminta pendidikan gratis di seluruh Papua,” ujarnya.

Dari beberapa video yang beredar dan diterima Kompas.com, pihak aparat keamanan sempat membubarkan massa yang melakukan aksi demonstrasi tolak MBG, sehingga sempat menyebabkan bentrok antara aparat keamanan dan pihak kepolisian di lapangan.

Tag:  #demo #tolak #papua #istana #menghalangi #yang #lain