Prabowo Teken Aturan DHE: Hasilnya Akan Lebih dari 100 Miliar Dollar AS

- Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi meneken peraturan baru terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia demi kemakmuran bangsa dan rakyat, serta memperkuat ekonomi nasional.

“Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, maupun stabilitas nilai tukar,” ujar Prabowo di Istana, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Prabowo memaparkan, selama ini, banyak devisa hasil ekspor yang disimpan di bank-bank luar negeri.

Kini, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penempatan devisa hasil ekspor dalam sistem keuangan Indonesia.

Walhasil, kebijakan penempatan devisa hasil ekspor untuk sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan akan meningkat menjadi 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan sejak penempatan.

"Karena ini akan berlaku mulai 1 Maret, kalau lengkap 12 bulan, hasilnya diperkirakan akan lebih dari 100 miliar dollar Amerika," kata Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan akan ada sanksi yang diberikan apabila ada perusahaan yang tidak mengikuti aturan tersebut.

Diketahui, pemerintah memutuskan bahwa Devisa Hasil Ekspor (DHE) wajib disimpan di dalam negeri 100 persen dalam kurun waktu satu tahun mulai 1 Maret 2025.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Sebelumnya, DHE SDA wajib ditempatkan paling sedikit 30 persen di dalam rekening khusus (reksus) valuta asing selama minimal 3 bulan.

"Terkait dengan devisa hasil ekspor itu diberlakukan sebesar 100 persen untuk periode 1 tahun," kata Airlangga, Selasa.

Airlangga menuturkan bahwa ketentuan ini berlaku untuk eksportir SDA dengan nilai ekspor minimal 250.000 dollar AS.

Sejalan dengan aturan tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia mempersiapkan fasilitas berupa tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0 persen atas pendapatan bunga pada instrumen penempatan devisa hasil ekspor.

"Kalau reguler biasanya kena pajak 20 persen, tapi untuk DHE 0 persen," ucap dia.

Tak hanya itu, pemerintah akan memberikan berbagai insentif bagi eksportir yang mematuhi aturan ini, seperti jaminan tunai (cash collateral) yang dapat dijadikan agunan pinjaman di bank.

Tag:  #prabowo #teken #aturan #hasilnya #akan #lebih #dari #miliar #dollar