Rudy Mas'ud Pastikan Ekonomi Kaltim Tak Terdampak Pemotongan Anggaran Otorita IKN

- Gubernur Kalimantan Timur Terpilih, Rudy Mas'ud, memastikan pemotongan anggaran di Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan berdampak pada perekonomian di Kalimantan Timur.

Rudy mengatakan, anggaran di Otorita IKN dan untuk daerah Kalimantan Timur itu berbeda. Anggaran Otorita IKN berasal langsung dari pemerintah pusat.

"Jadi OIKN dengan Kaltim itu dua hal berbeda. OIKN itu otorita yang anggarannya langsung juga dari pusat. Kalau untuk Kaltim sendiri, pertama kita punya dana PAD dan dana bagi hasil atau dana transfer dari pusat ke daerah yang disebut namanya APBD," jelas Rudy saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Rudy menegaskan, anggaran untuk program di Kaltim tidak akan terpengaruh meski adanya pemotongan anggaran di Otorita IKN.

"Tidak terpengaruh, masing-masing punya dana APBD masing-masing untuk kabupaten/kota, OIKN punya dana pembangunan sendiri," imbuh dia.

Ia menyebut, anggaran untuk Otorita IKN dan Kalimantan Timur tidak bersinggungan.

Meski begitu, Kaltim tetap mendukung pembangunan IKN.

"Tentu tidak bersinggungan, hanya saja di dalam proses pembangunan IKN, Provinsi Kalimantan Timur wajib untuk men-support," tuturnya.

Rudy berharap, pembangunan IKN 2025 berjalan dengan lancar sehingga dapat selesai sebelum tahun 2028.

"Supaya kegiatan OIKN ini segera bisa dilaksanakan dan direalisasikan sebelum tahun 2028 nanti sudah bisa melaksanakan pemerintahan secara politis yang ada di Kalimantan Timur," ucapnya.

Sebagai informasi, pagu anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025 dipangkas Rp 1,15 triliun.

Sebelum efisiensi, pagu awal Otorita IKN untuk tahun 2025 sebesar Rp 6,39 triliun.

Selain dipangkas, anggaran tersebut juga dikurangi belanja pegawai sebesar Rp 199,98 miliar.

"Sehingga pagu yang dapat digunakan sebesar Rp 5,04 triliun," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/02/2025).

Pemotongan ini menyusul adanya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Inpres ini ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 perihal Efisiensi Belanja bagi Kementerian/Lembaga.

Tag:  #rudy #masud #pastikan #ekonomi #kaltim #terdampak #pemotongan #anggaran #otorita