MA Klaim Eksekusi di Tambun Libatkan BPN, Nusron: Suratnya Apa Isinya?

- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mempertanyakan isi surat Pengadilan Negeri (PN) Cikarang kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi terkait eksekusi pengosongan tanah di Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi.

Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) mengklaim bahwa PN Cikarang sudah dua kali menyurati BPN Bekasi terkait eksekusi pengosongan tersebut.

"Apa bisa ditunjukkan suratnya? Dan apakah sudah mengajukan permohonan pengukuran? Suratnya apa isinya?" kata Nusron saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (14/2/2025).

Menurut Nusron, PN Cikarang seharusnya mengajukan permohonan pengukuran lebih dahulu.

"Sebelum minta dikosongkan dan eksekusi, harusnya minta pengukuran," ucap Nusron.

Oleh karenanya, ia menanyakan isi surat PN Cikarang yang dimaksudkan MA.

"Apakah isi suratnya itu berupa pengukuran? Atas dasar apa pengosongan itu, sebab belum ada pembatalan sertifikat," ujarnya.

Diketahui, eksekusi pengosongan tanah di Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi, menuai kontroversi lantaran ada dugaan penggusuran yang tidak sesuai dengan batas tanah sengketa.

Pada 30 Januari 2025, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang mengeksekusi pengosongan lahan, memaksa pemilik rumah dan ruko pergi, meskipun mereka memegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Eksekusi ini didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1997, yang memenangkan gugatan Mimi Jamilah, ahli waris Abdul Hamid, atas lahan yang diklaim bermasalah dalam transaksi jual beli sejak 1976.

Mahkamah Agung mengatakan, PN Cikarang dan PN Bekasi sudah dua kali menyurati BPN Bekasi terkait eksekusi pengosongan tanah di Setia Mekar, Tambun Selatan.

Namun, surat tersebut tidak ditanggapi oleh BPN.

MA menyatakan, PN Bekasi sebagai pengadilan yang memberi delegasi dan PN Cikarang sebagai pengadilan yang menerima delegasi sengketa yang terjadi sejak 1996.

"Terhadap permohonan eksekusi, PN Bekasi telah melakukan aanmaning atau teguran kepada para termohon eksekusi, telah melakukan sita eksekusi terhadap obyek eksekusi, dan telah mendaftarkan sita eksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 Maret 2020, yang telah diterima oleh petugas BPN bernama Said. Namun, tidak ada data yang menunjukkan bahwa permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPN dengan mencatat permohonan sita eksekusi tersebut," kata Juru Bicara MA Yanto, di Media Center MA, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Yanto mengatakan, PN Cikarang sudah melakukan beberapa hal setelah ditunjuk sebagai penerima delegasi perkara.

Dalam konstatering tersebut, PN Cikarang telah meminta bantuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Komplek Lippo Cikarang Jalan Daha Blok B.4 Cibatu Cikarang Selatan, sebagaimana surat W11.U23/3124/HK.02/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima oleh petugas BPN bernama Reza pada tanggal 2 September 2022.

Namun, ia mengatakan, berdasarkan Berita Acara Konstatering tanggal 14 September 2022, konstatering telah dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh termohon eksekusi dan BPN.

Tag:  #klaim #eksekusi #tambun #libatkan #nusron #suratnya #isinya