Ribka Tjiptaning Menilai Jalannya Persidangan Praperadilan Hasto Kristiyanto Terlalu Cepat

- Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjiptaning mengomentari ditolaknya permohonan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melawan KPK di PN Jakarta Selatan. 

Ribka menilai tidak diterimanya permohonan praperadilan Sapto tersebut terlalu dipanjang-panjangkan. 

Diketahui dengan tidak diterimanya permohonan praperadilan tersebut Hasto harus mengajukan permohonan kembali dua perkara secara terpisah, jika ingin membuktikan penetapan tersangkanya oleh KPK tidak sah. 

"Sebenarnya kan itu terlalu dipanjang-panjangin. Sebenarnya udah nggak ada masalah, kenapa sih mesti begitu," kata Ribka ditemui usai putusan praperadilan Hasto di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). 

Ribka juga menilai jalannya persidangan terlalu cepat. 

"Berjalan terlalu cepat, bagaimana ya, begitulah hukum kita," ungkapnya. 

Meski begitu ia menegaskan PDIP mendukung penuh Hasto Kristiyanto menjalani proses hukum dalam perkara melibatkan politisi PDIP Harun Masiku. 

"Kita teman-teman DPP (PDIP) mendukung saja Pak Sekjen yang harus kita dukung," tandasnya. 

Permohonan Praperadilan Hasto Tidak Diterima

Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Dalam pertimbangannya, hakim tunggal Djuyamto menyatakan seharusnya permohonan praperadilan Sekjen PDIP itu dilakukan secara terpisah. 

Hal itu dikarenakan Hasto telah ditetapkan tersangka dugaan tindak bidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggaran negara oleh KPK. 

"Menimbang berdalih alasan tersebut hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan prapradilan. Bukan dalam satu permohonan," kata Hakim Djuyamto di persidangan PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025). 

Dengan demikian permohonan pemohon yang menggabungkan tentang sah tidaknya dua surat perintah penyidikan, atau setidaknya penetapan tersangka dalam satu permohonan haruslah dinyatakan tidak memilih syarat formil permohonan praperadilan.

"Maka terhadap eksepsi termohon tersebut berdasarkan hukum dan patut dikabulkan," ucapnya. 

Djuyamto melanjutkan, dengan berbagai pertimbangan hukum tersebut hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan, maka terhadap eksepsi permohonan yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum.

"Menimbangkan karena eksepsi pemohon dikabulkan maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi," kata hakim Djuyamto. 

"Sehingga dengan demikian hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima," tandasnya. 

Tag:  #ribka #tjiptaning #menilai #jalannya #persidangan #praperadilan #hasto #kristiyanto #terlalu #cepat