Biaya Retreat Kepala Daerah, Semula ''Sharing'' Kini Ditanggung Kemendagri

- Beredar surat edaran (SE) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait biaya orientasi kepala daerah atau retreat yang harus ditanggung kepala daerah.

Kompas.com mendapat salinan surat edaran tersebut dan telah dikonfirmasi keabsahannya oleh pihak Kemendagri.

Surat itu dikeluarkan Kemendagri pada 11 Februari 2025 yang berisi tentang teknis pelaksanaan retreat kepala daerah yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025.

Terdapat sejumlah uang yang disebut harus disetorkan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dalam surat tersebut dijelaskan, uang yang harus dibayar merupakan akomodasi dan konsumsi selama berlangsungnya acara di Akademi Militer Magelang.

Besaran yang harus dibayar yakni Rp 2.750.000 per hari, selama delapan hari pelaksanaan retreat, atau sebesar Rp 22 juta.

Dibenarkan istana

Pungutan akomodasi kepala daerah untuk kegiatan retreat ini dibenarkan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

Dia mengatakan, sumber anggaran kegiatan retreat berasal dari anggaran Kemendagri dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) masing-masing kepala daerah.

"Sharing antara Kemendagri dan Pemerintah Daerah," ujar Hasan saat ditemui di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Namun, Hasan enggan menjelaskan secara detail. Menurutnya hal tersebut bisa ditanyakan ke Kemendagri.

"Detailnya tapi tanya sama Kemendagri," tuturnya.

Sumber pembiayaan berubah

Belum hitungan hari setelah Hasan Nasbi mengonfirmasi pembiayaan sistem sharing, Kemendagri kemudian mengeluarkan surat edaran terbaru terkait retreat kepala daerah.

Surat dengan nomor 200.5/692/SJ berisi revisi sumber pembiayaan retreat yang semula adalah sharing dengan APBD, kini sepenuhnya ditanggung oleh Kemendagri.

"Menyusul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025, bersama ini disampaikan bahwa, pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer (Akmil) Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri."

"Untuk hal-hal lebih lanjut berkenaan dengan pelaksanaan orientasi dimaksud, dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri," tulis surat yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian pada 13 Februari 2025.

Usulan dari daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menjelaskan duduk perkara sumber pembiayaan retreat dari APBN dan APBD.

Dia menjelaskan, model sharing adalah aspirasi dari beberapa pemerintah daerah kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mengakomodasi aspirasi itu, BPSDM Kemendagri menerbitkan surat edaran Nomor 200.5/628/SJ tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

"Namun kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri/Tito Karnavian) memutuskan bahwa biaya kepala daerah tidak dibebankan kepada APBD, tapi akan ditanggung sepenuhnya oleh kementerian," kata Bima Arya.

Dia juga menegaskan, biaya retreat yang sudah telanjur ditransfer oleh kepala daerah akan dikembalikan.

Tag:  #biaya #retreat #kepala #daerah #semula #sharing #kini #ditanggung #kemendagri