Hasan Nasbi Duga Isu PHK Dibesar-besarkan untuk Gagalkan Efisiensi Anggaran

- Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menduga bahwa isu pemutusan hubungan kerja (PHK) karena efisiensi anggaran sebagai upaya untuk menggagalkan program efisiensi itu sendiri.

"Jangan-jangan ini hanya isu yang kemudian dibesar-besarkan untuk menggagalkan efisiensi yang dilaporkan oleh pemerintah," ujar Hasan saat ditemui di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Hasan mengatakan, jika pegawai kontrak sudah menyelesaikan kontraknya, maka tidak tepat disebut dengan PHK.

Dia juga tidak setuju dengan istilah gelombang PHK yang terjadi akibat efisiensi. Sebab, gelombang tersebut seolah-olah memperlihatkan begitu besar dampak efisiensi terhadap lapangan kerja.

"Yang teman-teman maksud dengan gelombang itu setinggi apa? Kalau ada proyek sudah selesai kemudian proyeknya tidak dilanjutkan, itu bukan gelombang PHK. Proyek sudah selesai, kalau enggak dilanjutkan lagi karena efisiensi, ya emang begitu. Termasuk juga honor, selesai kontraknya, tidak dilanjutkan lagi," katanya.

Selain itu, Hasan Nasbi menyebut bahwa penghematan yang dilakukan tidak sampai 10 persen dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025.

Dia mengungkapkan, dari Rp 3.600 triliun APBN, target efisiensi yang dilakukan pemerintah adalah Rp 306 triliun.

"Kalau efisiensi ini bisa dialihkan kegiatan-kegiatan yang produktif, itu bisa menghidupkan ekonomi. Kan sudah dicontohkan, biaya perjalanan dinas itu Rp 44 triliun totalnya. Kalau dihemat 50 persen, Rp 20 triliun," ujar Hasan Nasbi.

"Bisa untuk bangun 10.000 sekolah. Bisa untuk beli gabah petani 3 juta ton dengan harga minimal Rp 6.500, Kan hidup di sektor pertanian," katanya melanjutkan.

Tag:  #hasan #nasbi #duga #dibesar #besarkan #untuk #gagalkan #efisiensi #anggaran