DPR Pertanyakan Nasib Alutsista Usai Anggaran Kemhan-TNI Dipangkas Rp26,99 Triliun Imbas Efisiensi

- Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mempertanyakan nasib pengadaan alutsista buntut anggara Kemhan-TNI dipangkas Rp 26,99 triliun buntut efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.

Hasanuddin pun mencontohkan anggaran TNI AD yang semula pagu anggarannya Rp57 triliun kini terkena pangkas Rp5,16 triliun. Kekinian, anggaran TNI AD hanya tinggal Rp 51 triliun.

Dia tidak mau pemangkasan anggaran tersebut sampai mengganggu pengadaan alutsista, pengurangan binlat hingga perawatan alutsista dan suku cadang.

"Kalau sampai mengganggu pengadaan alutsista, kemudian mengurangi binlat untuk kesiapan, kemudian mengurangi harwat untuk alutsista plus suku cadang, mungkin ketua ini harus perhatian kita semua," ujar Hasanuddin saat rapat bersama Kemhan RI dan Panglima TNI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dia pun tidak masalah jika memang pengurangan anggaran untuk belanja barang dan belanja modal. Namun, dia mengkhawatirkan jika pengurangan anggaran justru berdampak kepada alutsista.

"Kalau sampai ada alutsista yang tidak jadi, atau baru sebagian, binlatnya tidak dilanjutkan, atau harwatnya tidak full, dan suku cadangnya tidak terbeli ya mungkin dimohonkan untuk bisa redisposisi agar itu tetap ada. Sehingga readiness kesiapan pasukan itu tetap terjaga," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI dan TNI juga terkena pemangkasan buntut efisiensi Presiden RI Prabowo Subianto. Total, Kemhan-TNI memangkas anggaran sebesar Rp26,99 triliun dari pagu anggaran Rp 166 triliun.

Hal tersebut diungkap Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI, Donny Ermawan Taufanto dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

"Pimpinan rapat dan anggota Komisi 1 yg saya hormati. Efisiensi anggaran kemhan dan TNI sebesar Rp26,993 triliun. Penyampaian ini merupakan informasi verbal yang sudah diikuti dengan dokumen resmi," ujar Donny dalam paparannya.

Donny minta jajarannya untuk menyampaikan usulan kegiatan yang lebih prioritas dan produktif untuk dilaporkan kepada pimpinan. Donny pun mengingatkan Kementerian Keuangan RI sudah memberikan penekanan terkait efisiensi

Di antaranya, rupiah murni diprioritaskan untuk memenuhi layanan kepegawaian dan belanja operasional perkantoran. Selain itu, agar dapat dipenuhi kegiatan yang sifatnya layanan publik ,termasuk biaya dan sumber non rupiah murni. 

"Ketiga, tidak boleh ada kegiatan pembangunan baru dan pembangunan yang belum selesai agar dilanjutkan pada tahun berikutnya," jelasnya.

Dia pun merinci jenis belanja, unit organisasi dan sumber dana yang terkena efisiensi. Rinciannnya, belanja pegawai tidak dilakukan efisiensi, belanja barang sebesar Rp10,94 triliun dan belanja modal Rp16,05 triliun.

"Efisiensi diambil dari belanja barang dan belanja modal, belanja pegawai tidak dikenakan efisiensi dan anggaran tetap berapa pada DIPA Kemhan dan TNI namun dengan status diblokir," ungkapnya.

Dari sisi organisasi, anggaran Kemhan yang terkena pangkas sebesar Rp8,43 triliun, Mabes TNI sebesar Rp3,68  triliun, TNI AD sebesar Rp5,16 triliun, TNI AL sebesar Rp6,07 triliun dan TNI AU sebesar Rp3,63 triliun.

Sedangkan menurut sumber dana, rupiah murni sebesar Rp20,34 triliun, pinjaman luar negeri sebesar Rp4,71 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar Rp1,01 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp184,66 miliar, BLU sebesar Rp548,37 miliar dan SBN Syariah Negara sebesar Rp193,29 miliar.

"Kemhan dan TNI siap melaksanakan efisiensi anggaran sesuai inpres nomor 1 tahun 2025. Selanjutnya minta persetujuan dari Komisi 1 DPR RI," pungkasnya.

Tag:  #pertanyakan #nasib #alutsista #usai #anggaran #kemhan #dipangkas #rp2699 #triliun #imbas #efisiensi