Efisiensi Anggaran Dinilai Dapat Perbaiki Tata Kelola Keuangan Agar Lebih Optimal

 

- Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan pemangkasan terhadap Kementerian/Lembaga. Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp 300 triliun.

Merespons hal itu, Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto mengaku mendukung kebijakan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan Pemerintahan Prabowo-Gibran. Langkah tersebut dinilainya merupakan upaya dalam melakukan tata kelola keuangan negara agar lebih optimal.

"Saya kira itu sebuah terobosan yang bagus. Efisiensi adalah opsi paling relevan di tengah gejolak perekonomian global yang penuh ketidakpastian," ucap Politisi Muda Partai Golkar itu, Senin (10/2).

Selama ini, lanjut Firnando penggunaan anggaran negara banyak yang tidak bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat di bawah.

"Kalau saya lihat, banyak hal-hal yang tidak penting. Anggaran negara selama ini banyak digunakan untuk acara-acara keluar kota dan keluar negeri. Tentu kegiatan tersebut akan menguras biaya yang lebih besar. Yang jelas kunjungan-kunjungan semacam itu kurang begitu penting. Jadi sudah tepat dengan adanya kebijakan efisiensi ini," kritik Firnando.

Selain itu, kementerian dan lembaga yang kerap menggelar rapat di hotel-hotel pasti mengeluarkan biaya cukup besar. Karenanya kementerian harus bijak mengelola anggaran yang diterimanya.

"Itu tidak akan berdampak banyak ke hotel. Rapatnya bisa di kementerian, rapat-rapat itu tidak besar (kalau di kementerian). Apalagi sekarang zaman serba teknologi, rapat bisa gunakan zoom dan itu jauh lebih efisien," jelas Firnando.

Ia meyakini, di tengah efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga tidak akan mengurangi kinerja atau capaian yang telah ditargetkan. "Seharusnya tidak berpengaruh," imbuh politikus muda Golkar itu.

Ia menekankan, dengan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga juga diwajibkan untuk bekerja secara cerdas dan efektif. Ia optimis, dengan hal tersebut kementerian dan lembaga ke depan juga akan efektif dan efisien.

“Dengan adanya masa efisiensi anggaran ini, kementerian diwajibkan untuk kerja cerdas dan efektif sehingga, ke depan nanti semua kementrian akan menjadi kementerian yang efektif dan efisien ini bagus sekali," imbuh Firnando.

Saat disinggung kebijakan efisiensi dimaksudkan hanya untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG), Firnando menegaskan, justru program tersebut dapat memberikan dampak positif utamanya kepada para pelaku UMKM.

"Efek dominonya, ekonomi masyarakat akan tumbuh di daerah-daerah dengan adanya program MBG ini. Jadi, jika efisiensi ditujukan guna menggenjot perekonomian masyarakat dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa melalui program MBG. Itu layak didukung. MBG sebagai upaya mengurangi stunting, memberikan nutrisi yang baik bagi generasi anak bangsa untuk menyongsong Indonesia emas 2045. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang sehat," tuntasnya.

Tag:  #efisiensi #anggaran #dinilai #dapat #perbaiki #tata #kelola #keuangan #agar #lebih #optimal