Menteri KKP Bakal Sampaikan Hasil Investigasi Polemik Pagar Laut kepada DPR RI Pekan Depan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan, penyampaian hasil investigasi itu akan disampaikan dalam rapat kerja (raker) antara Komisi IV DPR dengan Menteri KKP Sakti Wahyu, pekan depan.
Kata dia, pemaparan hasil investigasi itu merupakan kesepakatan atau kesimpulan dalam raker yang digelar 23 Januari lalu.
"Ada dua secara garis besarnya. Pertama, meminta KKP itu untuk terus melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya nanti itu kepada Komisi IV hasil investigasi itu," kata Johan dalam diskusi yang digelar di Kompleks Parlemen DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Tak hanya itu, dalam raker sebelumnya Komisi IV juga telah meminta kepada Menteri Sakti Wahyu untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi Kementerian lain dalam rangka penegakkan hukum.
Menurut dia, seluruh proses yang dijalankan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan disampaikan dalam raker mendatang.
"Nah InsyaAllah nanti pada tanggal 12 Februari atau 13 Februari, sesuai dengan kesepakatan Komisi IV akan Raker lagi dengan Menteri KKP," ujarnya.
Lebih jauh, Johan juga menyebut, dalam raker mendatang juga diharapkan Menteri Sakti Wahyu Trenggono dapat menjelaskan apa yang menjadi polemik dari munculnya pagar laut itu.
Pasalnya, belakangan kemunculan pagar laut di perairan Tangerang dan kekinian terjadi di Bekasi telah menciptakan kegaduhan di publik termasuk para nelayan di pesisir.
"InsyaAllah itu akan menjadi materi utama dari raker itu. Karena, kita tidak memberi batas waktu yang rigid kemarin itu, tetapi hasil investigasi, hasil koordinasi, hasil semuanya itu akan dilaporkan Menteri KKP kepada Komisi IV itu pada raker berikutnya. Raker berikutnya tanggal 13," tandas dia.
Sebelumnya, Komisi IV DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk rapat kerja bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2025).
Adapun rapat kerja yang digelar pada sekitar pukul 11.10 WIB itu salah satunya membahas kisruh munculnya pagar laut di perairan Tangerang, Banten.
Saat membuka rapat kerja, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto langsung mengambil pernyataan tegas dengan meminta Kementerian KKP mengambil tindakan konkrit atas masalah pagar laut ini.
"Mengambil tindakan konkrit dalam membongkar pagar laut di kabupaten Tangerang," kata Titiek dalam ruang rapat Komisi IV DPR RI, Kamis.
Tak cukup di situ, Titiek juga menyatakan sejatinya penegakan hukum yang tegas dan secara transparan juga perlu diterapkan kepada pelaku utama pembangunan pagar laut itu.
Pernyataan itu disampaikan Titiek kepada Menteri Sakti Wahyu Trenggono dan jajaran KKP agar pelaku bisa mendapatkan memberikan efek jera.
"Namun, upaya tersebut harus diikuti dengan tindak lanjut penegakan hukum yang tegas dan transparan kepada pelaku utama agar menjadi efek jera dan tidak terulang kembali di daerah lain," tegas Titiek.
Di sisi lain, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, proses investigasi pagar laut di Tangerang, Banten, tetap berlanjut.
"Sebagai solusi penyelesaian permasalahan tundak lanjut yang akan dilakukanne Kemtemrian KKP adalah melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Trenggono di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta.
Selain itu, Trenggono memastikan pihaknya bakal berkoordinasi dengan stakeholder terkait, untuk mengendalikan pemanfaatn ruang laut.
"Konsolidasi dan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk pengendalian pemanfaatan ruang laut secara nasional mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.
Untuk diketahui, pagar laut di Tangerang, Banten menjadi sorotan.
Pagar dari bambu itu membentang sepanjang 30,16 kilometer (km) dan hingga kini belum diketahui siapa pemiliknya.
Tag: #menteri #bakal #sampaikan #hasil #investigasi #polemik #pagar #laut #kepada #pekan #depan