Demi Kepentingan Upah, Asosiasi Buruh pun Bersikap terhadap Dualisme Kadin, Condong ke Siapa?

- Dualisme kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berembet di tingkat asosiasi. Kini Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) turut bersikap.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut bahwa kepengurusan Kadin Indonesia yang sah hingga saat ini masih di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid. Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 18/2022 lalu.

"KSPI setuju bahwa yang resmi sah dan legal sebagai Ketua Umum Kadin adalah Arsjad Rasjid karena masih ada Keppres," ujar Said Iqbal kepada wartawan, Selasa (17/9).

"Karena Kadin itu kan ada UU. Enggak sembarangan. Dalam UU Kadin dikatakan Ketua Umum Kadin dikeluarkan oleh keputusan presiden. Nah, sampai hari ini Keppres kan masih Arsjad Rasjid," sambung Said Iqbal.

Dengan begitu, dia menilai bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada pekan lalu dan menghasilkan keputusan Anindya Bakrie dianggap ilegal.

Terlepas dari itu, Said berharap polemik di internal Kadin segera selesai karena menyangkut soal nasib para pekerja. Terutama menentukan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) para pekerja di daerah-daerah.

Bagi KSPI, KSBSI, dan seluruh serikat pekerja, Kadin adalah partner serikat buruh dalam hub industrial. "Nah, kita akan menentukkan upah minimum kan penentu upah minimum ada Apindo, ada Kadin di daerah-daerah. Itu sekarang kalau Kadin ada dua bagaimana? Apindo bagaimana? Itu alasan kenapa kita harus menyatakan sikap itu penting," tegasnya.

"Bagaimana buruh dan pengusaha mau berkolaborasi untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi lewat kerja-kerja produktif kalau Kadin sebagai organisasi yang menaungi para pengusaha dan asosiasi berpolemik seperti sekarang ini? Tentunya ini akan merugikan dunia usaha, buruh, dan pemerintah yang punya target pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global," pungkas Presiden Partai Buruh itu.

Tag:  #demi #kepentingan #upah #asosiasi #buruh #bersikap #terhadap #dualisme #kadin #condong #siapa