ICC Didesak Selidiki Biden dan Pejabat AS atas Dugaan Kejahatan Perang di Gaza

Sebuah kelompok hak asasi manusia berbasis di AS, Democracy for the Arab World Now (DAWN) mengajukan rujukan ke Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) terhadap anggota pemerintahan Joe Biden dan mantan presiden tersebut.

Rujukan tersebut menyebutkan dugaan keterlibatan mereka dalam kejahatan perang Israel dan kejahatan terhadap warga Gaza.

DAWN menyerahkan komunikasi setebal 172 halaman kepada Jaksa ICC Karim Khan pada 19 Januari 2025.

Pengajuan ini disiapkan dengan dukungan pengacara terdaftar di ICC dan pakar kejahatan perang lainnya, yang merinci pola keputusan yang disengaja oleh Biden, mantan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan mantan Menteri Pertahanan Lloyd Austin. 

Para pejabat ini disebut memberikan dukungan militer, politik, dan diplomatik yang memungkinkan kejahatan perang Israel di Gaza.

“Ada dasar yang kuat untuk menyelidiki Joe Biden, Antony Blinken, dan Lloyd Austin atas keterlibatan mereka dalam kejahatan Israel,” kata anggota dewan DAWN dan pengacara veteran kejahatan perang, Reed Brody, dikutip dari Middle East Eye.

Menurut Brody, selama ini AS secara terang-terangan membantu Israel dengan mengirimkan bom untuk menyerang Gaza.

“Bom yang dijatuhkan di rumah sakit, sekolah, dan rumah Palestina adalah bom Amerika. Kampanye pembunuhan dan penganiayaan dilakukan dengan dukungan Amerika. Pejabat AS mengetahui apa yang dilakukan Israel, namun dukungan mereka tidak pernah berhenti," jelas Brody.

AS dan Israel bukan penandatangan Statuta Roma yang mendirikan ICC. 

Namun, DAWN mengatakan bahwa tidak ada jalur hukum di AS untuk menuntut pejabat tersebut atas kejahatan mereka, sehingga ICC menjadi satu-satunya opsi.

Direktur advokasi DAWN, Raed Jarrar mengatakan selama ini, DAWN telah mencoba melakukan semuanya namun tidak ada yang bisa menghentikan kejahatan AS dan Israel.

“Kami telah mencoba berbagai cara di AS untuk menghentikan aliran senjata ke Israel, termasuk melobi pejabat dan bekerja sama dengan kongres, tetapi tidak ada tindakan akuntabilitas yang terjadi. Karena itu, kami hanya punya pilihan untuk mengajukan banding ke ICC,” kata Raed Jarrar.

DAWN berharap tindakan hukum ini akan menjadi pengingat bagi pemerintahan saat ini dan pemerintahan mendatang.

"Kami tidak beroperasi dalam ruang hampa. Meskipun ini berfokus pada pemerintahan Biden, kami berharap pemerintahan Trump juga akan membacanya dan menganggapnya sebagai peringatan; jika tidak, mereka juga akan bertanggung jawab secara pidana,” tambah Jarrar.

Dukungan AS untuk Israel

Selama ini, AS secara terang-terangan melancarkan dukungan untuk Israel dalam menyerang Gaza.

Dukungan material telah dikerahkan AS sebesar 17,9 miliar USD.

Dukungan tersebut berupa transfer senjata, pembagian intelijen, bantuan penargetan, perlindungan diplomatik, dan dukungan resmi terhadap kejahatan Israel, meskipun mengetahui bahwa dukungan tersebut secara substansial memungkinkan terjadinya pelanggaran berat.

Tidak hanya itu, pejabat AS juga telah berulang kali  melakukan intervensi untuk memblokir upaya pembatasan bantuan militer AS, mengabaikan peringatan dari pejabat dan badan PBB, serta menentang perintah Mahkamah Internasional untuk menghentikan penjualan dan pengiriman senjata ke Israel.

Menurut DAWN, tindakan mantan anggota administrasi pemerintah AS memenuhi standar hukum untuk membantu dan bersekongkol dalam kejahatan berdasarkan Pasal 25 Statuta Roma ICC, yang mengkriminalisasi tindakan memfasilitasi kejahatan dengan sengaja.

Dengan pengajuan ini, DAWN menyoroti pentingnya akuntabilitas atas kejahatan perang di Gaza. 

(Tribunnews.com/Farrah)

Artikel Lain Terkait Joe Biden dan Konflik Palestina vs Israel

Tag:  #didesak #selidiki #biden #pejabat #atas #dugaan #kejahatan #perang #gaza