Hemat 50 Juta Dolar, Trump PHK Ribuan Pegawai Pemerintah AS Demi Efisiensi Anggaran

Presiden Donald Trump mulai memecat ribuan pegawai di berbagai lembaga pada Kamis (13/2/2025) demi efisiensi anggaran negara.

Berdasarkan laporan Reuters, surat pemutusan hubungan kerja (PHK) dikirimkan dalam 48 jam terakhir kepada sejumlah pegawai di berbagai lembaga pemerintahan.

Sebagian besar dari mereka adalah pegawai yang baru direkrut dan masih dalam masa percobaan (probation).

Mereka bekerja di berbagai lembaga, termasuk Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, Administrasi Bisnis Kecil, dan Administrasi Layanan Umum.

Data pemerintah AS menunjukkan bahwa sekitar 280.000 pekerja sipil pemerintah memiliki masa kerja kurang dari dua tahun, dengan sebagian besar di antaranya berada dalam masa percobaan.

Status ini membuat mereka lebih mudah diberhentikan.

Departemen Urusan Veteran, yang bertanggung jawab untuk perawatan kesehatan bagi veteran, mengumumkan pemberhentian lebih dari 1.000 karyawan yang masih dalam masa percobaan.

Selain itu, Dinas Kehutanan AS berencana memecat lebih dari 3.000 pekerja.

Pemerintah juga memperkirakan bahwa pemangkasan pegawai ini akan menghemat biaya di berbagai departemen.

Departemen Urusan Veteran, misalnya, mengatakan pemecatan ini dapat menghemat lebih dari USD 98 juta (sekitar Rp 1,5 triliun) per tahun.

Biro Perlindungan Keuangan Konsumen diperkirakan akan mengalami pemecatan lebih banyak dari yang sebelumnya diperkirakan.

Sumber di lembaga tersebut mengungkapkan bahwa pemberitahuan pemecatan telah dikirimkan kepada puluhan karyawan kontrak dan pekerja penuh waktu yang kontraknya akan segera berakhir.

Sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran ini, Trump juga menandatangani perintah eksekutif pada Januari lalu untuk membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dan menunjuk Elon Musk sebagai pemimpin lembaga tersebut.

Musk dan DOGE diberi tugas untuk melakukan perampingan besar-besaran terhadap 2,3 juta pegawai sipil federal.

Musk dilaporkan telah mengirimkan anggota DOGE ke setidaknya 16 lembaga pemerintah untuk melaksanakan efisiensi anggaran.

Penunjukan Musk tidak berjalan mulus.

Keputusan Trump ini bahkan menghadapi tantangan hukum.

Sebanyak 14 negara bagian di AS menggugat secara federal dengan tuduhan Trump menunjuk Musk secara ilegal untuk memimpin DOGE tanpa otorisasi dari Kongres AS.

Lebih lanjut, kritik juga datang dari pakar layanan publik di New York University, Paul Light.

Light mengatakan pemecatan massal ini akan merusak kapasitas pemerintah federal.

Menurutnya, tindakan ini justru bisa merusak kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya.

Sementara itu, berdasarkan penyelidikan Kongres AS, diketahui pemerintah AS menghabiskan sekitar USD 271 miliar (sekitar Rp 4,59 triliun) setiap tahunnya untuk membayar gaji pegawai federal sipil, CNN melaporkan.

Sekitar 60 persen dari total anggaran tersebut digunakan untuk membayar pegawai di Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan Urusan Veteran.

Pada 15 Februari 2025, lebih dari 400 pegawai di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) diberhentikan sebagai bagian dari upaya pengurangan jumlah tenaga kerja federal.

Pemecatan ini mempengaruhi berbagai lembaga, termasuk Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (CISA), Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA), dan Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS.

DHS mengidentifikasi pegawai yang diberhentikan sebagai "personel yang tidak penting dalam misi dan berstatus masa percobaan."

Pemecatan massal ini adalah bagian dari serangkaian reformasi yang diluncurkan Trump untuk mengurangi pemborosan dan ketidakmampuan dalam pemerintahan federal.

Pemangkasan pegawai ini diharapkan dapat menghemat sekitar USD 50 juta.

Salah satu bagian dari inisiatif ini adalah komisi yang dibentuk untuk mempertimbangkan penghapusan FEMA dan menyerahkan tugas bantuan bencana kepada masing-masing negara bagian, Sputnik-OANA melaporkan.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

Tag:  #hemat #juta #dolar #trump #ribuan #pegawai #pemerintah #demi #efisiensi #anggaran