Babe Haikal Tegaskan Urus Sertifikat Halal Mudah dan Tersedia Kuota 1,2 Juta Sertifikasi Gratis untuk UMK
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan di kantornya. (Hilmi/Jawa Pos)
09:45
2 Desember 2024

Babe Haikal Tegaskan Urus Sertifikat Halal Mudah dan Tersedia Kuota 1,2 Juta Sertifikasi Gratis untuk UMK

- Pemerintah terus mengedukasi para pelaku usaha untuk melaksanakan sertifikasi halal produknya. Bukan hanya bentuk kepatuhan pelaku usaha atas peraturan perundang-undangan. Sertifikasi halal juga dipastikan menjadi nilai tambah, agar semakin berdaya saing di pasar global.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hasan mengatakan bahwa mengurus sertifikasi halal itu mudah dan juga murah. "Mengurus sertifikasi halal itu mudah. Juga murah, bahkan gratis bagi pelaku UMK yang memenuhi kriteria." tegas Haikal di Jakarta pada Senin (2/12). 

Dia meminta para pelaku usaha jangan membayangkan kalau mengurus sertifikasi halal itu sulit dan mahal. Bahkan Pemerintah melalui BPJPH berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Pejabat yang akrab disapa Babe Haikal itu menjelaskan bahwa untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal, tidak perlu membawa berkas-berkas pendaftaran ke kantor BPJPH. Namun, cukup melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara online melalui website layanan BPJPH. 

"Pendaftaran sertifikasi halal di BPJPH itu satu pintu melalui (website) PTSP, secara online jadi praktis karena dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja," kata dia. Pelaku usaha yang sudah memiliki NIB (Nomer Induk Berusaha) tinggal membuka Sihalal di website PTSP. Lalu membuat akun Sihalal, dan mengajukan permohonan sertifikat halal secara elektronik.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa ada dua skema layanan sertifikasi halal yang tersedia. Yakni sertifikasi halal skema Reguler dan skema Self Declare atau dengan pernyataan pelaku usaha.

Sertifikasi halal skema reguler disediakan bagi pelaku usaha yang memiliki produk wajib bersertifikat halal yang masih perlu diuji/diperiksa kehalalannya. Dalam skema ini, diperlukan keterlibatan auditor halal yang tergabung dalam Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang memiliki laboratorium di dalamnya. 

"Untuk mendapatkan sertifikat halal silakan pelaku usaha mendaftar ke BPJPH secara online, nanti produk akan diperiksa oleh LPH yang dipilih," katanya.

Kemudian hasilnya akan disidangkan untuk mendapatkan ketetapan fatwa halal dari Komisi Fatwa MUI. Berdasarkan ketetapan itu, BPJPH secara otomatis menerbitkan sertifikat halal secara elektronik yang kemudian dapat didownload (diunduh) oleh pelaku usaha.

Sedangkan skema sertifikasi halal Self Declare berlaku bagi produk usaha mikro dan kecil (UMK) jika memenuhi kriteria tidak berisiko, menggunakan bahan-bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, serta produk diproduksi melalui proses produksi yang sederhana dan dipastikan kehalalannya.

Proses verifikasi dan validasi lapangan atas kehalalan produk pada sertifikasi halal skema self declare ini dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang tergabung di dalam sebuah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H).

"Skema ini memberikan afirmasi khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK yang sesuai amanat regulasi harus diberikan perlakuan khusus melalui pendampingan," jelasnya.

Yaitu dengan edukasi, bimbingan, fasilitasi, dan sebagainya. Supaya mereka dapat lebih mudah mendapatkan sertifikat halal yang diharapkan menjadi nilai tambah produk sehingga produk.

Sehingga mereka semakin mampu bersaing di pasaran, termasuk dengan produk halal luar negeri. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pelaku usaha dalam melaksanakan sertifikasi halal skema self declare sedikit berbeda dengan reguler.

Pelaku usaha yang sudah memiliki NIB mengakses laman PTSP lalu membuat akun Sihalal. Kemudian, melengkapi data permohonan sertifikat halal dan memilih Pendamping Proses Produk Halal (P3H) yang tersedia sesuai lokasi pelaku usaha.

Selanjutnya, P3H akan melakukan kunjungan lapangan untuk melaksanakan pendampingan di mana P3H melakukan verifikasi dan validasi kehalalan produk. Selanjutnya, hasil pendampingan tersebut akan diverifikasi dan validasi oleh BPJPH dan diberikan Surat tanda Terima Dokumen (STTD). 

Hasil pendampingan tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan sidang fatwa penetapan kehalalan produk oleh Komite Fatwa Produk Halal. Setelah Komite Fatwa Produk Halal menerbitkan ketetapan halal, maka secara otomatis BPJPH menerbitkan sertifikat halal secara elektronik melalui Sihalal. 

"Untuk skema self declare ini BPJPH tengah menyiapkan kuota sertifikasi halal gratis (Sehati) sebanyak 1,2 juta sertifikat halal pada tahun 2025," katanya.

BPJPH juga terus berupaya untuk meningkatkan jumlah kuota tersebut. Termasuk melalui perluasan dan penguatan sinergi-kolaborasi dengan para stakeholder terkait.

Editor: Estu Suryowati

Tag:  #babe #haikal #tegaskan #urus #sertifikat #halal #mudah #tersedia #kuota #juta #sertifikasi #gratis #untuk

KOMENTAR