Ditjen Pajak Buka Suara soal Polemik Toge Productions: Klaim Proses Profesional dan Sesuai Aturan

 

- Polemik perpajakan yang menyeret Toge Productions akhirnya mendapat tanggapan dari otoritas. Setelah CEO-nya, Kris Antoni, melontarkan kritik keras dan membuka kemungkinan relokasi ke luar negeri, kini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan klarifikasi resmi.

Meski tidak menyebut nama perusahaan secara spesifik, DJP menegaskan komitmennya menjalankan proses pemeriksaan pajak secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

DJP: Tak Bisa Bahas Wajib Pajak Tertentu

Dalam pernyataan tertulisnya, DJP menyatakan memahami perhatian publik, terutama dari pelaku industri game dan ekonomi kreatif, atas isu yang tengah berkembang. Namun otoritas pajak menegaskan bahwa mereka terikat aturan kerahasiaan.

“Kami ingin menyampaikan bahwa DJP terikat oleh undang-undang untuk menjaga kerahasiaan data perpajakan, sehingga tidak dapat membahas atau mengomentari kondisi Wajib Pajak tertentu," menanggapi melalui akun X resminya.

Artinya, polemik yang ramai di media sosial tidak akan dijawab secara rinci oleh otoritas, setidaknya dalam konteks kasus individual.

Soal Amortisasi dan Perlakuan Biaya

Menanggapi isu yang beredar terkait kewajiban amortisasi biaya gaji selama masa pengembangan game, DJP memberikan penjelasan normatif.

“Secara umum, ketentuan perpajakan mengatur bahwa perlakuan atas suatu biaya ditentukan antara lain berdasarkan karakteristik dan masa manfaatnya, untuk memastikan penghitungan pajak dilakukan secara adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum," lanjut pernyataan tersebut.

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa perlakuan pajak atas suatu biaya tidak semata-mata mengikuti preferensi perusahaan, melainkan ditentukan oleh prinsip akuntansi dan regulasi perpajakan yang berlaku.

Dalam konteks industri game, isu amortisasi memang kerap menjadi perdebatan, terutama karena proses development bisa berlangsung lama sebelum menghasilkan pendapatan. Di sinilah interpretasi atas 'masa manfaat' dan 'kapitalisasi biaya' menjadi krusial.

Tegaskan Ada Ruang Dialog

DJP juga membantah anggapan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan sepihak tanpa ruang klarifikasi.

“Kami juga menegaskan bahwa setiap proses pemeriksaan dilaksanakan secara profesional dan objektif, serta memberikan ruang dialog dan klarifikasi kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.”

Pernyataan ini menjadi penting di tengah kekhawatiran sebagian pelaku industri kreatif yang merasa energi dan fokus bisnis mereka terkuras untuk urusan administratif.

Di sisi lain, DJP menegaskan dukungannya terhadap sektor game dan ekonomi kreatif.
“DJP menghargai peran penting industri game dan ekonomi kreatif sebagai bagian dari masa depan ekonomi Indonesia, dan kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan, pendampingan, dan kepastian hukum yang mendukung pertumbuhan sektor ini.”

Pernyataan tersebut bisa dibaca sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak melihat industri game sebagai sektor pinggiran, melainkan bagian dari strategi ekonomi digital nasional.

Sebagaimana diketahui, Toge Productions dikenal lewat karya-karya seperti Coffee Talk dan A Space for the Unbound, yang sukses menembus pasar global. Wacana relokasi studio tersebut sebelumnya memicu kekhawatiran akan potensi “brain drain” dan turunnya kepercayaan terhadap ekosistem game lokal.

DJP pun menutup pernyataannya dengan ajakan kepada masyarakat untuk merujuk informasi perpajakan dari sumber resmi.

Di tengah ambisi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital, polemik ini menjadi momentum refleksi bersama, antara kepatuhan, kepastian hukum, dan keberlanjutan ekosistem kreatif nasional.

Tag:  #ditjen #pajak #buka #suara #soal #polemik #toge #productions #klaim #proses #profesional #sesuai #aturan