Rupiah Terlalu Murah: Salah Pasar atau Sinyal Bahaya?

KETIKA Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyatakan bahwa rupiah saat ini undervalued—berada di bawah nilai wajarnya berdasarkan fundamental ekonomi nasional—pernyataan itu bukan sekadar istilah teknis dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur 19 Februari 2026. Ia adalah alarm yang sunyi.

Sebab di satu sisi, inflasi terkendali dalam target 2,5 plus minus 1 persen, pertumbuhan ekonomi tetap stabil, dan imbal hasil instrumen keuangan domestik masih kompetitif.

Namun di sisi lain, nilai tukar rupiah tetap tertekan. Jika fundamental kuat, tetapi harga mata uang lemah, pertanyaannya: apakah pasar sedang salah menilai, atau ada risiko yang belum kita lihat sepenuhnya?

Dalam teori nilai tukar riil (real exchange rate), mata uang dianggap berada pada posisi keseimbangan ketika mencerminkan daya beli relatif dan kondisi makroekonomi jangka panjang suatu negara.

Konsep ini sejalan dengan pendekatan Purchasing Power Parity (PPP) yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang, nilai tukar akan menyesuaikan dengan perbedaan tingkat harga antarnegara.

Ketika nilai tukar aktual menyimpang cukup jauh dari keseimbangan itu—baik terlalu mahal (overvalued) maupun terlalu murah (undervalued)—maka terjadi distorsi yang berpotensi memicu tekanan struktural pada perdagangan, investasi, dan stabilitas finansial. Dalam konteks itulah rupiah disebut “terlalu murah”.

Namun, penyebabnya bukan semata kelemahan domestik. Bank Indonesia menegaskan bahwa tekanan terhadap rupiah lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal: ketidakpastian pasar keuangan global, kenaikan premi risiko, dan dinamika arus modal internasional.

Dalam literatur ekonomi terbuka, kondisi ini lazim terjadi pada negara berkembang yang terintegrasi dalam sistem keuangan global.

Ketika suku bunga negara maju naik atau risiko geopolitik meningkat, investor global cenderung menarik dana dari pasar negara berkembang untuk mencari aset yang dianggap lebih aman.

Fenomena ini dikenal sebagai flight to quality. Rupiah pun terdampak, bukan karena ekonomi Indonesia rapuh, melainkan karena ia berada dalam pusaran sistem keuangan global yang sensitif terhadap sentimen.

Lalu, apa dampaknya bagi kita?

Posisi rupiah yang undervalued memang memberi angin segar bagi eksportir. Dalam teori keunggulan komparatif, mata uang yang lebih lemah dapat meningkatkan daya saing harga produk di pasar internasional.

Produk Indonesia menjadi relatif lebih murah di mata pembeli luar negeri. Sektor tekstil, pertanian, dan manufaktur berorientasi ekspor berpotensi mendapat manfaat. Neraca perdagangan pun bisa terdorong positif jika volume ekspor meningkat signifikan.

Namun, cerita tidak berhenti di sana. Bagi importir dan industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri, rupiah yang lemah berarti biaya produksi lebih mahal.

Dalam ekonomi yang masih mengandalkan impor barang modal, komponen industri, dan energi, pelemahan kurs dapat memicu imported inflation—inflasi yang berasal dari kenaikan harga barang impor.

Pada akhirnya, masyarakat sebagai konsumen bisa merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang elektronik, obat-obatan, hingga bahan pangan tertentu yang terkait rantai pasok global.

Investor pun membaca situasi ini dengan cermat. Dalam teori portfolio balance, keputusan investor sangat dipengaruhi persepsi risiko dan ekspektasi nilai tukar.

Jika volatilitas rupiah dianggap tinggi, maka premi risiko meningkat dan sebagian investor dapat memilih keluar dari pasar domestik.

Di sinilah tantangan kebijakan muncul: bagaimana menjaga stabilitas tanpa mengorbankan pertumbuhan.

Bank Indonesia telah merespons melalui kombinasi kebijakan moneter dan stabilisasi pasar. Intervensi di pasar valuta asing—baik melalui transaksi spot maupun instrumen lindung nilai seperti DNDF—dilakukan untuk meredam volatilitas berlebihan.

Optimalisasi instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dan Surat Berharga Negara diarahkan untuk menarik aliran modal masuk.

Pendalaman pasar keuangan domestik juga terus didorong agar struktur pembiayaan tidak terlalu bergantung pada arus modal jangka pendek.

Namun, kebijakan moneter saja tidak cukup. Koordinasi fiskal dan reformasi struktural menjadi kunci.

Teori pertumbuhan endogen menekankan bahwa daya tahan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh stabilitas makro, tetapi juga oleh produktivitas, inovasi, dan kualitas institusi.

Diversifikasi ekspor, penguatan industri substitusi impor, serta peningkatan nilai tambah dalam rantai produksi domestik akan memperkuat fundamental rupiah dalam jangka panjang.

Jika struktur ekonomi semakin kokoh, maka tekanan eksternal tidak mudah menggoyahkan nilai tukar.

Di sinilah urgensi literasi publik muncul. Nilai tukar bukan sekadar angka di layar perbankan atau headline media ekonomi. Ia adalah cermin kepercayaan terhadap masa depan ekonomi bangsa.

Ketika rupiah disebut undervalued, publik perlu memahami bahwa istilah itu tidak selalu berarti krisis, tetapi juga bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Ia adalah sinyal bahwa ada jarak antara persepsi pasar dan kondisi fundamental.

Apakah rupiah yang terlalu murah adalah peluang untuk mendorong ekspor dan memperkuat daya saing? Ataukah ia pertanda bahwa Indonesia masih rentan terhadap guncangan eksternal?

Jawabannya tidak hitam-putih. Yang jelas, stabilitas nilai tukar adalah fondasi bagi kepastian usaha, perlindungan daya beli masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan.

Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar “berapa kurs hari ini?”, melainkan: apakah struktur ekonomi kita cukup tangguh untuk membuat rupiah dihargai sesuai nilainya?

Jika fundamental memang kuat, maka tugas kolektif kita adalah memastikan bahwa kepercayaan pasar mengikuti kenyataan itu. Sebab pada akhirnya, mata uang bukan hanya alat tukar—ia adalah simbol kredibilitas ekonomi sebuah bangsa.

Tag: #rupiah #terlalu #murah #salah #pasar #atau #sinyal #bahaya