PLBN di Perbatasan Papua Didorong Jadi Motor Ekonomi

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Pemerintah Pusat dalam mendorong transformasi kawasan perbatasan negara, khususnya di Papua, agar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Menurut dia, kehadiran Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tidak boleh hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi harus menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat lokal.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, pembangunan di perbatasan harus disertai dengan skema percepatan pertumbuhan ekonomi bagi warga setempat,” ujar Ribka dalam keterangannya, Jumat (13/2/2026).

Baca juga: Pembangunan Trans Papua Sesuai Rencana, Serap 2.000 Tenaga Kerja Lokal

Ribka menjelaskan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, penyelesaian pembangunan PLBN perlu disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan daerah.

Untuk optimalisasi pembangunan perbatasan, Presiden telah menugaskan tiga menteri utama, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Ia menekankan, kunjungan kerja bersama DPR RI tersebut menjadi momentum strategis untuk mengintegrasikan kebijakan pusat dengan kebutuhan riil di lapangan, terutama mengingat status Papua sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus).

“Kolaborasi antara Kemendagri dan DPR RI sangat penting untuk memastikan percepatan ekonomi di beranda terdepan negara ini memiliki dukungan regulasi yang kuat,” tambahnya.

Baca juga: Jelang Ramadhan dan Lebaran, Stok Daging Sapi dan Kambing di Papua Aman

Wamendagri berharap muncul solusi konkret yang memberikan ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengelola potensi di wilayah perbatasan.

Hal itu, menurut dia, agar daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam pengembangan ekonomi wilayahnya.

DPR pertimbangkan bentuk pansus

Kompas.com/Tria Sutrisna Pedagang berjualan pakaian di area luar Pasar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, Sabtu (17/8/2024).

Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen DPR RI dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya di Provinsi Papua.

Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten, serta berbagai instansi terkait.

Baca juga: Bahlil Bidik Divestasi 10 Persen Saham Freeport untuk Papua Rampung Kuartal I 2026

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi II juga meninjau langsung kondisi PLBN Skouw untuk memetakan kendala di lapangan secara nyata.

Rifqinizamy mengungkapkan, kompleksitas permasalahan di perbatasan memerlukan penanganan lintas sektor yang lebih luas.

Oleh karena itu, pihaknya berencana meningkatkan status Panitia Kerja (Panja) menjadi Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.

"Permasalahan perbatasan ini sangat kompleks. Karena stakeholder yang terlibat bukan hanya mitra kerja Komisi II, melainkan juga kementerian/lembaga yang menjadi mitra komisi lain di DPR RI. Melalui Pansus, kita memiliki kewenangan dan jangkauan koordinasi yang lebih kuat," ujar Rifqinizamy.

Baca juga: KEPP Otsus Papua Sebut Pabrik Pupuk di Fakfak Bakal Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Ia menambahkan, delapan fraksi di DPR RI akan berkoordinasi dengan pimpinan masing-masing untuk menyepakati pembentukan Pansus tersebut.

Tujuannya agar daerah perbatasan memiliki kebijakan khusus dan kewenangan yang lebih kokoh dalam meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menjadi leading sector bagi 40 kementerian, lembaga, dan provinsi dalam menangani isu perbatasan.

Namun, DPR menilai perlunya penguatan dari sisi regulasi dan kelembagaan agar koordinasi tersebut berjalan lebih efektif.

Baca juga: Dukung Swasembada Pangan Papua, Mentan Targetkan Cetak 100.000 Ha Sawah Baru

Selain fokus pada regulasi, Rifqinizamy memastikan pembangunan fisik di titik perbatasan akan terus berlanjut.

"Pada tahun 2026, anggaran sudah dipastikan untuk pembangunan dua PLBN baru di tanah Papua, yakni satu di Provinsi Papua dan satu di Provinsi Papua Pegunungan," pungkasnya.

Tag:  #plbn #perbatasan #papua #didorong #jadi #motor #ekonomi