Mendorong Literasi Keuangan Masyarakat demi Mengejar Tingkat Inklusi

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap masyarakat dapat memiliki literasi yang lebih baik terkait dengan produk layanan keuangan yang digunakan.

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan hal tersebut adalah dengan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK).

Tahun ini, SNLIK 2026 yang juga menggandeng Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) diharapkan mampu memberikan gambaran lebih detail terkait tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pihaknya telah mencermati kesenjangan atau gap antara inklusi dan literasi keuangan yang ada di Indonesia.

Baca juga: Literasi Keuangan, Kredit Pintar Ajak Penyandang Disabilitas Pahami Pinjaman Digital

Pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan bersama adalah bagaimana caranya meningkatkan inklusi di masyarakat, tanpa meninggalkan aspek literasi.

Sedikit catatan, hasil SNLIK 2025 menunjukkan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen, sedangkan indeks literasi keuangan telah mencapai 66,46 persen.

Dengan kata lain, masih terdapat orang yang menggunakan suatu produk keuangan, tetapi tidak memiliki pengetahuan terkait produk yang digunakan.

"Jadi PR kita memang meningkatkan literasi itu, tetapi untuk mengecilkan gap, bukan berarti inklusinya kita rem, tapi harus terus biar kita dua-duanya kita tingkatkan," ujar dia dalam kegiatan Pemantauan (Witnessing) Pendataan Lapangan SNLIK Tahun 2026 High Level, Senin (9/2/2026).

Baca juga: Perempuan dan Literasi Keuangan: Kunci Kelola Risiko di Era Digital

Target Angka Inklusi dan Literasi Keuangan 2026

SHUTTERSTOCK/TAKASU Ilustrasi literasi keuangan. Wanita yang karib disapa Kiki tersebut menjabarkan, dalam SNLIK 2026 target indeks literasi keuangan pada tahun ini dipatok bertambah 1 persen ke level 67,46 persen.

Di sisi lain, target indeks inklusi keuangan tahun ini diharapakan mampu mencapai 83 persen.

"Itu juga sudah luar biasa karena literasi itu masyarakat Indonesia ada 75.000 yang kita suvei," ungkap dia.

Dalam proses pendataan lapangan, ia memastikan responden tidak mendapatkan informasi sebelumnya.

Hal ini bertujuan untuk menjaga indepedensi dari survei BPS.

"Karena itu bisa menyebabkan, begitu kita tahu siapa yang disurvei, kita akan lakukan edukasi terus sampai pinter, jadi hasilnya akan bias gitu," ungkap Kiki.

Dengan menjaga kerahasiaan responden, ia berharap hasil survei mampu benar-benar merefleksikan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Baca juga: OJK Ungkap Praktik Saham Gorengan di Bursa, 151 Pihak Terseret

OJK, LPS, dan BPS pantau pendataan lapangan SNILK 2026

Adapun, OJK, LPS, dan BPS melakukan pemantauan pelaksanaan SNLIK 2026 untuk memastikan prosesnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan BPS.

Hal tersebut termasuk memastikan standar hingga metodologi yang digunakan sesuai dengan prosedur Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kami melakukan ini pertama tentu ingin mengetahui berapa tingkat indeks literasi keuangan masyarakat, literasi keuangan setiap tahun dan juga berapa indeks inklusi keuangan masyarakat setahun ini," kata Kiki.

Ia menambahkan, dengan hasil yang ada nantinya, pihaknya akan meninjau ulang apakah program literasi dan inklusi yang dijalankan selama ini memiliki dampak.

"Kalau memang kurang, nanti kami akan melakukan penyesuaian," ungkap dia.

Kiki sendiri mengungkapkan, tujuan utama dari peningkatan literasi dan inklusi keuangan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produk dan jasa keuangan.

Baca juga: Perempuan dan Jerat Pinjol: Literasi Keuangan Jadi Kunci Perlindungan

LPS terlibat peningkatan inklusi dan literasi keuangan

Adapun, tahun ini pendataan tingkat inklusi dan literasi keuangan juga menggandeng Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

LPS sendiri juga memiliki mandat untuk melakukan literasi dan inklusi sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Sehingga OJK dan LPS berkepentingan untuk mengetahui pertumbuhan indeks literasi dan inklusi masyarakat setiap tahunnya," ungkap Kiki.

Baca juga: Ternyata Literasi Keuangan Perempuan Masih Rendah, Rentan Terjerat Pinjol Ilegal

Jumlah responden SNLIK 2026 meningkat

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu usai konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (22/1/2026) malam.Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, tahun ini pendataan SNLIK dilakukan dengan menambah jumlah sampel dari 10.000 menjadi 75.000 responden. Harapannya hal ini dapat memperluas basis analisis hingga tingkat provinsi.

"Sehingga nantinya OJK dan LPS bisa menggunakan untuk kebijakan berbasis provinsi," ucap dia.

Kemudian, Anggito menuturkan, survei kali ini juga memiliki daftar pertanyaan yang lebih panjang dari sebelumnya.

Terdapat sekitar 10 pertanyaan yang terkait dengan pengertian dan pemahaman masyarakat terhadap program penjaminan perbankan dan asuransi.

Data tersebut nantinya juga dapat dimanfaatkan olah LPS dalam pertimbangan membuat kebijakan.

"Dengan demikian, dalam rangka menjalankan program penjaminan maupun pemahaman masyarakat terkait rekening aktif misalnya itu bisa diambil berdasarkan anlisis yang dibuat dengan mennggunakan responden sebanyak 75.000," terang dia.

Anggito menambahkan, hasil survei ini dapat digunakan sebagai basis untuk di kemudian hari dapat merancang program peningkatan inklusi dan literasi keuangan.

Baca juga: SNLIK 2025: Literasi Keuangan Indonesia Naik Jadi 66,46 Persen, dan Inklusi Keuangan Capai 80,51 Persen

Hasil SNLIK 2026 bisa ditinjau hingga tingkat provinsi

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rilis KBLI 2025 di Kantor BPS pada Jumat (19/12/2025).Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, pada pelaksanaan SNLIK sebelumnya atau pada 2024 dan 2025, pihaknya baru bisa melaksanakan estimasi sami dengan tingkat nasional karena adanya keterbatasan sampel sebanyak 10.800.

Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi, indeks literasi dan inklusi keuangan akan memiliki lebih banyak manfaat ketikan ulasan estimasinya dapat ditinjau sampai dengan tingkat provinsi.

"Jumlah sampel kita tambah jadi 75.000, nanti kita bisa menghasilkan indeks literasi dan inklusi keuangan sampai dengan tingkat provinsi, di 38 provinsi di Indonesia," ungkap dia.

Baca juga: Dorong Transaksi Digital dan Inklusi Keuangan, Pengguna Livin’ by Mandiri Tembus 36,5 Juta

Amalia menjelaskan, dengan jumlah sampel tersebut, BPS memiliki sampel dari 514 kapubaten dari 38 provinsi.

Sedikit catatan, survei ini dilakukan sejak 26 Januari 2026 hingga 18 Februari 2026.

Adapun, hingga saat ini progres pendataannya telah mencapai 36 persen.

Di samping itu, ia memastikan kerahasiaan data responden termasuk di dalamnya data pribadi sesuai dengan standar dan kaidah statistik secara internasional.

"Kami harus menjaga kerahasiaan dari responden. jadi nanti di mana sampelnya, siapa sampelnya, itu tidak boleh dibuka," ungkap dia.

Baca juga: OJK Bidik Inklusi Keuangan 93 Persen, Edukasi dan Akses Pendanaan Jadi Fokus

BPS mengerahkan 3.760 petugas di seluruh Indonesia

Ia melanjutkan, BPS telah mengerahkan sebanyak 3.760 petugas di seluruh Indonesia untuk melakukan survei ke total 75.000 responden.

Secara rinci, petugas pendataan lapangan berjumlah 2.744 orang dan petugas pemeriksa lapangan sebanyak 1.016 orang.

Ia menjelaskan, tugas dari pemeriksa lapangan adalah untuk memastkan kualitas dari data yang dikumpulkan terjamin.

"Kami harus memastikan ada quality assurance. Jadi data yang dikumpulkan petugas lapangan itu kemudian nantinya dicek kembali, dipastikan tidak ada yang terlewat dan hasilnya tidak ada anomali," tutup dia.

Tag:  #mendorong #literasi #keuangan #masyarakat #demi #mengejar #tingkat #inklusi