Menyoal Rencana Danantara Bentuk BUMN Tekstil

PEMERINTAH belum lama ini melempar bola panas ke industri tekstil nasional. Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, pemerintah berencana mengambil peran yang sangat ekspansif, yakni membangun raksasa BUMN tekstil dari nol.

Dikabarkan, instruksi ini datang langsung dari puncak kekuasaan di Hambalang dengan mandat yang sangat ambisius, membangun industri tekstil modern, terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, dan mengembalikan taring Indonesia sebagai macan tekstil dunia.

Danantara kabarnya siap menyuntikkan modal besar sekira 6 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 101 triliun.

Target ambisiusnya adalah mengubah devisa ekspor produk tekstil dari 4 miliar dollar AS menjadi 40 miliar dollar AS dalam satu dekade.

Dengan kata lain, pemerintah ingin "Goliath" baru ini menjadi motor penggerak industri pertekstilan nasional dengan teknologi paling mutakhir, mesin-mesin keluaran terbaru, dan manajemen yang bersih dari beban masa lalu.

Harapan idealnya, perusahaan pelat merah yang satu ini akan menjadi "juru selamat" yang bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja di satu sisi dan memulihkan harga diri industri manufaktur Indonesia yang terus-menerus babak belur dihajar barang impor di sisi lain.

Baca juga: BUMN Tekstil: Langkah Strategis Menyelamatkan Industri Tekstil

Namun, sepaket dengan itu juga menempel ironi yang tak kalah menyakitkan. Di saat pemerintah sibuk menggambar cetak biru kantor baru bagi BUMN tekstil ini, pemerintah seolah berpaling dari kenyataan bahwa fondasi industri tekstil swasta Indonesia sedang rontok satu per satu.

Membangun raksasa baru di saat industri yang ada sedang "kocar-kacir" bukan hanya langkah yang terlalu berani, tapi tindakan kurang empatik terhadap ekosistem yang sudah ada.

Rencana ini ibarat memberikan dosis obat sangat kuat kepada pasien yang sedang sesak napas, tanpa menyadari bahwa obat tersebut justru menghabiskan jatah oksigen pasien lainnya.

Kanibalisasi

Langkah Danantara ini sejatinya adalah perwujudan nyata dari fenomena crowding out effect dalam skala yang sangat masif.

Bayangkan seorang pengusaha tekstil lokal di Majalaya atau Solo yang sudah puluhan tahun jatuh bangun mempertahankan napas perusahaan.

Selama ini, pengusaha tersebut harus berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan kredit bank dengan bunga yang mencekik karena sektor yang dijalani dicap sebagai industri "senja" (sunset) berisiko tinggi.

Lalu, tiba-tiba negara datang membawa kompetitor baru dengan modal Rp 101 triliun, bunga murah, akses lahan istimewa, dan karpet merah regulasi.

Dari sudut pandang manapun, jelas ini bukan lagi kompetisi sehat, tapi skenario kanibalisasi. BUMN baru ini, dengan segala kemewahan fasilitasnya, pasti akan memiliki daya tawar yang jauh lebih kuat untuk mengamankan bahan baku dan energi.

Akibatnya, industri swasta yang sudah berdarah-darah akan semakin terpinggirkan ke pojok terujung dari papan permainan.

Alih-alih memperkuat industri nasional secara kolektif, pemerintah justru menciptakan pesaing internal yang didanai oleh uang pajak. Pada akhirnya berisiko mematikan pemain-pemain lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Baca juga: MSCI dan Indeks Bursa Jadi Senjata Global

Argumen pemerintah bahwa BUMN ini hanya akan fokus pada pasar ekspor juga terasa too cool to be true.

Dalam rule of the games dunia bisnis, tidak ada perusahaan yang bisa langsung merajai pasar global tanpa memiliki basis pasar domestik yang kuat sebagai bantalan arus kas.

Artinya, cepat atau lambat, raksasa ini pasti akan "turun gunung" ke pasar lokal untuk menjaga napas operasionalnya.

Saat itulah, pengusaha tekstil kecil dan menengah akan menghadapi lawan yang tidak mungkin mereka menangkan.

Salah diagnosa

Kritik yang lebih mendasar adalah bahwa pemerintah sepertinya salah membaca resep tekstil nasional.

Masalah utama industri tekstil nasional saat ini bukan karena kekurangan jumlah pabrik atau kekurangan pemain besar. Masalahnya jauh lebih sistemik dan bahkan terkait dengan urat nadi operasional industri tekstil, yakni biaya produksi yang sudah tidak masuk akal dan lingkungan bisnis yang tidak lagi ramah.

Pertama, beban energi. Listrik dan gas industri di Indonesia adalah salah satu yang termahal jika dibandingkan dengan kompetitor seperti Vietnam atau Bangladesh.

Tanpa keberanian pemerintah memangkas biaya input ini, pabrik secanggih apa pun akan tetap terengah-engah saat harus bertarung harga di pasar internasional.

Kedua, masalah teknologi. Banyak pabrik swasta Indonesia yang masih menggunakan mesin tua bukan karena mereka enggan berinovasi, tapi karena akses modal untuk peremajaan sangat sulit akibat persepsi negatif perbankan terhadap sektor TPT.

Ketiga, dan yang paling krusial, adalah pembiaran terhadap banjir impor ilegal dan kebijakan perdagangan yang cenderung bocor di sana-sini.

Selama pintu masuk barang impor tidak dibenahi, baik itu melalui praktik predatory pricing di platform digital maupun jalur-jalur selundupan, maka membangun BUMN tekstil raksasa pada akhirnya ibarat menuangkan air ke dalam ember yang bocor.

Alih-alih menambal bocornya, pemerintah justru sibuk membeli air baru dengan harga yang selangit menggunakan dana publik.

Industri tekstil nasional saat ini memikul beban ganda, yakni biaya produksi membubung tinggi dan harga jual yang ditekan habis-habisan oleh produk asing yang masuk secara tidak adil.

Baca juga: HIMKI: Indonesia Bidik Pasar AS untuk Pasar Furnitur hingga Tekstil

Jika Danantara masuk sebagai pemain baru tanpa membereskan masalah fundamental ini, pemerintah hanya sedang memindahkan masalah dari sektor swasta ke pundak negara.

Indonesia sudah punya terlalu banyak punya catatan sejarah tentang BUMN yang didirikan dengan ambisi selangit, tapi berakhir menjadi beban APBN yang harus terus-menerus disuntik dana segar hanya agar tidak kolaps.

Karena itu, Indonesia sejatinya tidak butuh BUMN baru di sektor tekstil yang hanya akan memperpanjang daftar kegagalan industri negara.

Menjadi penopang, bukan penjagal

Jika pemerintah memang tulus ingin menyelamatkan industri tekstil, jalannya bukan dengan mendirikan entitas baru yang justru akan memburu pasar yang sama dengan swasta.

Danantara seharusnya memosisikan diri sebagai enabler atau jembatan, bukan sebagai pemain yang berambisi merebut panggung utama.

Pertama, alihkan modal Rp 101 triliun tersebut untuk menciptakan skema pembiayaan peremajaan mesin nasional yang bisa diakses oleh seluruh pemain tekstil, bukan hanya segelintir BUMN.

Berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah bagi perusahaan swasta yang sudah terbukti mampu bertahan, agar mereka bisa memperbarui teknologi dan meningkatkan efisiensi.

Kebijakan ini akan jauh lebih murah, lebih cepat dampaknya, dan lebih berkeadilan daripada membangun pabrik dari nol.

Kedua, Danantara seharusnya fokus pada "lubang" dalam rantai pasok yang tidak sanggup dibangun oleh swasta, seperti industri hulu penghasil serat sintetis atau bahan kimia tekstil.

Selama ini, Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku. Jika pemerintah masuk ke sana, tentu pemerintah akan sangat membantu seluruh industri tanpa harus bersaing langsung di level garmen atau produk jadi.

Ketiga, pemerintah harus berani membenahi ekosistem secara menyeluruh, mulai dari kepastian harga energi hingga penegakan hukum yang tanpa pandang bulu terhadap tekstil impor ilegal. Semoga

Tag:  #menyoal #rencana #danantara #bentuk #bumn #tekstil