Amran Ancam Cabut Izin Feedloter, Mogok Penjual Daging Jabodetabek Usai

 Pemerintah turun tangan dan mempertemukan seluruh pihak terkait.

Anggota Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) DKI Jakarta, bandar, serta rumah pemotongan hewan (RPH) semula melakukan mogok sebagai bentuk protes atas mahalnya harga sapi timbang hidup.

Aksi tersebut direncanakan berlangsung sejak Kamis (22/1/2026) hingga Sabtu (24/1/2026). Pelaksanaannya hanya berjalan satu hari. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman langsung memfasilitasi pertemuan para pemangku kepentingan.

“Melalui surat ini kami memberitahukan seluruh anggota APDI, bandar sapi potong, dan pedagang daging akan melakukan Aksi Mogok Dagang sebagai salah satu bentuk protes dan keprihatinan,” kata Ketua DPD APDI DKI Jakarta Wahyu Purnama dalam surat resmi yang diterima Kompas.com, Kamis.

Sikap serupa disampaikan Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI).

Ketua DPP JAPPDI Asnawi menyerukan anggotanya untuk menghentikan aktivitas jual beli. Ia menilai harga sapi timbang hidup berada dalam kondisi tidak stabil.

“JAPPDI menghimbau kepada seluruh anggota baik sebagai bandar jagal sapi potong dan pedagang pengecer daging di pasar-pasar sejabodetabek mohon berkenan untuk turut serta libur berdagang sesuai waktu yang telah di tetapkan,” kata Asnawi.

Pemicu mogok jualan

Wahyu dan Asnawi menilai aksi mogok dipicu tingginya harga sapi timbang hidup dari perusahaan penggemukan sapi atau feedloter.

Feedloter merupakan perusahaan pemegang izin impor sapi bakalan untuk digemukkan di dalam negeri.

Asnawi menyebut kondisi harga tersebut membuat pedagang terus merugi.

“Sangat tidak stabilnya harga timbang hidup sapi potong dan melambungnya harga daging sapi yang menyebabkan keadaan sesama pedagang dan bandar sapi potong di RPH/TPH terus-menerus mengalami kerugian demi kerugian,” kata Asnawi.

Wahyu menyampaikan persoalan harga sempat dibahas bersama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian pada 5 Januari 2026.

Pemerintah saat itu menjanjikan stabilisasi harga sapi timbang hidup selama dua pekan. Janji tersebut tidak terwujud.

“Ternyata tidak terealisasi,” ujar Wahyu.

Situasi tersebut mendorong pedagang melakukan mogok. Kompas.com menemukan sejumlah lapak pedagang daging di pasar Jakarta, Tangerang, dan Bogor tutup pada Kamis.

Amran turun tangan, ancam cabut izin

Rencana mogok jualan langsung direspons Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia mengumpulkan asosiasi pedagang daging pada Rabu (21/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Amran menerima laporan terkait mahalnya harga sapi timbang hidup.

Kamis pagi, Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, dan lembaga terkait menggelar rapat pengendalian harga pangan menjelang Ramadhan dan Lebaran.

Rapat turut menghadirkan asosiasi pedagang daging dan pengusaha feedlot.

Pengusaha penggemukan sapi mengklaim harga jual tidak melampaui Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp 56.000 per kilogram.

Amran meminta Satgas Pangan menelusuri perbedaan informasi di lapangan. Ia mengancam mencabut izin usaha feedloter maupun distributor jika ditemukan pelanggaran.

“Hampir pasti izinnya aku cabut kalau dia coba-coba main-main. Aku yang cabut. Kenapa? Impornya sapi bakalan itu dari saya. Aku pastikan cabut dan tidak akan saya berikan. Itu tegas!” ujar Amran di Kementan, Jakarta, Kamis.

Amran menyebut mengetahui 80 perusahaan penerima izin impor 700.000 ekor sapi bakalan.

Pemerintah, menurut Amran, telah memberikan kemudahan melalui penerbitan izin impor. Dugaan permainan harga tetap harus ditindak.

“Suruh cek siapa yang bermain. Apakah penggemukannya, atau distributornya, atau siapa,” ujar Amran.

“Kalau aku dapat, aku cabut izinnya. Dan dia selama kami masih menteri tidak akan mungkin dia masuk lagi dia bisa impor,” lanjutnya.

Sepakat jualan lagi

Rapat bersama Menteri Pertanian berujung kesepakatan. Pedagang daging kembali berjualan mulai Jumat.

Aksi mogok jualan daging di Jabodetabek hanya berlangsung satu hari.

Kamis sore, Asnawi menginstruksikan anggota JAPPDI segera kembali beraktivitas.

“Tidak ada lagi aksi mogok tidak berjualan,” perintah Asnawi.

Rapat di Kementan menyepakati harga sapi timbang hidup dari feedloter sebesar Rp 55.000 per kilogram.

Harga tersebut berlaku mulai Kamis (22/1/2026) hingga Idul Fitri dan disepakati tidak mengalami kenaikan.

“Jika ada pengusaha feedlot yang memberikan harga timbang hidup di atas Rp 55.000 tersebut, silakan melaporkan kepada kami dengan bukti dan data yang lengkap untuk kami teruskan kepada Bapak Menteri Pertanian,” tutur Asnawi.

Stok aman sampai Lebaran

Amran yang juga menjabat Kepala Bapanas menyatakan stok daging sapi dan kerbau mencukupi kebutuhan hingga Lebaran.

Proyeksi Neraca Pangan Daging Sapi dan Kerbau per 6 Januari 2026 mencatat stok 41.700 ton. Angka tersebut merupakan sisa pasokan tahun 2025 dan dinilai cukup memenuhi kebutuhan Februari hingga Maret.

Pemerintah juga menerbitkan izin impor 700.000 sapi bakalan untuk pengusaha feedlot swasta.

“Ini kuota impor sapi, sudah keluar. Di mana masalahnya? Tidak ada yang dipersulit. Kita sudah keluarkan,” kata Amran.

Dari jumlah tersebut diperkirakan dihasilkan 189.700 ton daging. Produksi daging sapi dan kerbau dalam negeri diproyeksikan mencapai 421.000 ton.

Pemerintah juga mengeluarkan izin impor 30.000 ton daging sapi beku untuk swasta serta 250.000 ton daging sapi dan kerbau.

Dengan tambahan tersebut, Bapanas memperkirakan stok daging nasional mencapai 949.700 ton. Angka itu melampaui kebutuhan rumah tangga dan nonrumah tangga sebesar 794.300 ton.

“Lebih dari cukup. Sekarang stok kita banyak,” kata Amran.

Tag:  #amran #ancam #cabut #izin #feedloter #mogok #penjual #daging #jabodetabek #usai