Celios Soroti APBN 2025: Penerimaan Pajak Melemah, Defisit Kian Melebar

- Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mulai menunjukkan sejumlah tekanan serius.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, penyesuaian anggaran terhadap program prioritas, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis, belum diimbangi dengan kinerja penerimaan negara yang memadai.

Ia mencatat setidaknya ada enam persoalan utama dalam pelaksanaan APBN 2025.

Salah satu yang paling menonjol adalah kinerja penerimaan negara yang hanya mencapai 91,7 persen dari target APBN atau turun 3,3 persen secara tahunan.

"Penurunan ini mengisyaratkan kinerja perpajakan pemerintahan Prabowo sangat buruk," katanya dalam keterangan resmi pada Minggu (11/1/2026).

Nailul menjelaskan, realisasi penerimaan pajak pada 2025 hanya mencapai 87,6 persen dan turun sekitar Rp 14 triliun atau 0,7 persen dibandingkan 2024.

Penurunan paling signifikan terjadi pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN Barang Mewah (PPNBm) yang anjlok 4,6 persen atau setara Rp 38,3 triliun.

Kondisi ini, menurutnya, mencerminkan melemahnya daya beli masyarakat yang sejalan dengan perlambatan konsumsi.

Tak hanya itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan juga tercatat turun 4,3 persen.

Nailul menilai hal tersebut menjadi indikasi bahwa kinerja industri sepanjang 2025 mengalami pelemahan cukup tajam.

"Anomali muncul ketika perekonomian melemah, namun belanja negara justru tetap tumbuh agresif," jelasnya

Di sisi belanja, ia menyoroti bahwa realisasi pengeluaran negara meningkat 2,7 persen atau sekitar Rp 91,7 triliun.

Kenaikan terutama terjadi pada belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang realisasinya mencapai 129,3 persen dari pagu APBN, atau melonjak Rp 176,4 triliun.

Salah satu penyumbang utamanya adalah anggaran program makan bergizi gratis yang mencapai Rp 51,5 triliun.

Kombinasi penerimaan yang melemah dan belanja yang terus meningkat berdampak langsung pada defisit anggaran.

Hingga 31 Desember 2025, rasio defisit APBN terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat melebar menjadi 2,92 persen, lebih tinggi dari outlook 2,78 persen.

Posisi ini katanya hanya berjarak 0,08 persen dari batas maksimal defisit 3 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Lebih lanjut ia menyebut, tekanan APBN juga tecermin dari keseimbangan primer yang memburuk drastis.

Pada 2025, keseimbangan primer tercatat minus Rp 180,7 triliun atau setara 285,3 persen dari target APBN.

Angka ini melonjak tajam dibandingkan 2024 yang hanya minus Rp 20,7 triliun.

Kondisi tersebut menandakan pemerintah harus menarik utang lebih besar hanya untuk membayar bunga utang berjalan.

Ke depan, Huda mengingatkan bahwa ambisi memperluas program makan bergizi gratis berpotensi menambah tekanan fiskal.

Dengan anggaran MBG yang diproyeksikan meningkat hingga Rp 335 triliun pada tahun depan, ia menilai keberlanjutan APBN akan semakin terancam jika pengelolaan fiskal tidak dibenahi.

Risiko meningkatnya defisit dan beban utang, menurutnya, juga dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Tag:  #celios #soroti #apbn #2025 #penerimaan #pajak #melemah #defisit #kian #melebar