Arus Logistik Tertekan, Pengusaha Kritik Aturan Penyeberangan Merak-Bakauheni

- Kebijakan pengaturan penyeberangan Merak-Bakauheni kembali menuai sorotan.

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (GAPASDAP) menilai kebijakan yang diterapkan saat ini belum cukup fleksibel dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga menekan kelancaran distribusi logistik.

Ketua Umum GAPASDAP, Khoiri Soetomo, menilai kebijakan pengaturan penyeberangan Merak-Bakauheni belum cukup fleksibel.

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Kepadatan kendaraan di dermaga 6 Pelabuhan Merak, Banten pada saat puncak arus balik Minggu (6/4/2025).

Bahkan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan, sehingga menimbulkan dampak serius bagi pengguna jasa, khususnya kendaraan logistik nasional.

“Berdasarkan data dan fakta operasional di lapangan, yang terjadi saat ini bukan penyelesaian kemacetan, melainkan pemindahan kemacetan ke lokasi lain yang infrastrukturnya belum siap,” ujar Khoiri lewat keterangan pers, Minggu (28/12/2025).

Menurutnya, logistik merupakan urat nadi perekonomian nasional yang seharusnya mendapat perlakuan khusus, bukan dikorbankan demi menciptakan kesan lancarnya arus penyeberangan di satu titik tertentu.

“Mengorbankan kendaraan logistik agar Pelabuhan Merak–Bakauheni terlihat lancar dan tanpa antrean bukanlah solusi. Itu adalah kelancaran semu yang justru menutup masalah sebenarnya,” paparnya.

GAPASDAP menilai persoalan klasik penyeberangan Merak-Bakauheni terus berulang setiap musim puncak dan belum ditangani secara struktural, meskipun masukan dari pelaku usaha telah disampaikan melalui jalur resmi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Di lapangan, antrean panjang, waktu tunggu yang tidak pasti, serta perubahan kebijakan secara mendadak disebut telah menimbulkan tekanan fisik dan psikologis bagi para pengemudi.

ANTARA/Riadi Gunawan Suasana kepadatan kendaraan di area pintu masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Kondisi tersebut bahkan mulai menyentuh aspek kemanusiaan, terutama bagi pengemudi logistik yang harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian.

Khoiri juga mengkritisi kebijakan pengalihan kendaraan ke Pelabuhan BBJ dan Ciwandan yang dinilai belum mampu menggantikan fungsi pelabuhan utama.

“Pelabuhan utama penyeberangan Jawa-Sumatra adalah Merak-Bakauheni. Bukan BBJ dan bukan Ciwandan,” katnya.

Pelabuhan Merak dan Bakauheni merupakan simpul strategis nasional yang terhubung langsung dengan Tol Trans Jawa dan Tol Trans Sumatera.

Dalam sistem transportasi nasional, jalur ini semestinya tetap menjadi tulang punggung utama arus logistik, terutama pada masa puncak pergerakan.

Ia memandang pelabuhan alternatif seharusnya berfungsi sebagai pendukung, bukan dipaksakan menjadi pengganti utama tanpa kesiapan kapasitas dermaga, kapal, dan manajemen operasional yang memadai.

GAPASDAP berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mencermati kondisi nyata di lapangan dan mendorong pembenahan menyeluruh agar persoalan penyeberangan Merak-Bakauheni tidak terus berulang dari tahun ke tahun.

“Kami berharap pemerintah dapat bersikap lebih realistis, adaptif, dan terbuka terhadap masukan positif dari seluruh pemangku kepentingan. Pengaturan penyeberangan harus menyelesaikan masalah, bukan sekadar membuatnya terlihat selesai,” pungkas Khoiri.

Antrean panjang di Pelabuhan Merak dan Bakauheni

GAPASDAP menilai akar persoalan kemacetan dan antrean panjang di pelabuhan penyeberangan saat musim puncak bukan terletak pada kekurangan kapal. Masalah utama justru berada pada keterbatasan dermaga, baik dari sisi jumlah, kapasitas, maupun kualitasnya.

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Suasana buka tutup truk logistik di simpang Jalan Lingkar Selatan Cilegon. Kamis (25/12/2025). JLS dijadikan area buffer zone karena di dalam pelabuhan Ciwandan padat dengan truk yang menunggu giliran masuk ke dalam kapal menuju Sumatera.

Khoiri mengatakan gangguan operasional yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, terutama di lintasan Merak-Bakauheni, dipicu oleh kombinasi cuaca ekstrem, uji coba sistem SPB online melalui Inaportnet, serta lonjakan kendaraan barang menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Pada periode 17-19 Desember 2025, cuaca buruk memengaruhi keselamatan pelayaran dan memicu antrean kendaraan hingga sekitar empat kilometer.

Kebijakan pengalihan kendaraan barang ke Pelabuhan Ciwandan dan BBJ mulai diterapkan pada 19 Desember 2025. Situasi ini dituding memburuk keesokan harinya.

Penumpukan parah terjadi di BBJ hingga membuat truk menunggu sampai dua hari untuk menyeberang.

Menurut Khoiri, kondisi tersebut bukan disebabkan minimnya armada. Ia menyebut kapal dalam keadaan siap operasi, bahkan didukung sekitar 70 kapal Ro Ro dengan ukuran di atas 5.000 GT.

Penundaan pelayaran tidak dilakukan secara sengaja. Hambatan lebih banyak muncul karena keterbatasan sandar, kapasitas dermaga, serta pengaturan kendaraan di sisi darat.

Ia menilai peran Pelabuhan Merak-Bakauheni sering terpinggirkan dalam pengambilan keputusan saat musim puncak.

“Namun ironisnya, pada masa peak season, Merak-Bakauheni justru tidak dijadikan pelabuhan utama. Seharusnya seluruh strategi nasional tetap berorientasi pada Merak-Bakauheni sebagai pelabuhan utama, sementara BBJ dan Ciwandan difungsikan sebagai pelabuhan bantuan, bukan sebaliknya,” lanjut Khoiri.

Tag:  #arus #logistik #tertekan #pengusaha #kritik #aturan #penyeberangan #merak #bakauheni