Soal Dugaan Politisasi Bansos, Erick Thohir: Kenapa Diributkan Sekarang

- Menteri BUMN, Erick Thohir buka suara soal dugaan bantuan sosial (bansos) yang dipolitisasi saat kampanye capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Erick menilai perihal bansos tak perlu diributkan.   Pasalnya, kata Erick, bansos adalah kebijakan lama yang telah dibahas bersama DPR RI dan disetujui anggarannya oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia pun bingung, kenapa soal bansos baru diributkan sekarang.   "Program bansos berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributkan sekarang," kata Erick di Ramayana Klender, Jakarta Timur pada Senin (12/2).   Dia juga menjelaskan bahwa program bansos dibuat pemerintah tak lain ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu. Menurutnya, banyak masyarakat tidak mampu di Tanah Air yang membutuhkan bansos sehingga tidak mungkin hal ini untuk disetop.   "Saya rasa untuk orang yang tidak perlu, ya mungkin gampang bicara. Tapi kalau masyarakat yang di bawah membutuhkan, masa kami stop program-program seperti ini?" jelas dia.   Erick juga mengaku bingung soal ramainya kritik terhadap bansos. Padahal selain bansos, pemerintah juga mengucurkan dana sebesar Rp 540 triliun untuk subsidi energi.  

  Selain itu, Erick juga menyebutkan bahwa bansos sudah sangat lama dilakukan oleh pemerintahan ini. Bahkan, kata Erick, saat Covid-19 pun, pemerintah sudah gencar-gencaran memberikan bantuan, dan saat itu tidak ada yang meributkan.   "Kenapa yang disibukkan hanya yang Bansos. Saya ingatkan, program bansos ini sudah berjalan lama, sudah diprogramkan Bu Mensos (Menteri Sosial), Presiden (Joko Widodo) juga. BUMN hanya bantu suplainya. Kami (BUMN), saya pribadi tidak pernah melakukan (membagikan) Bansos. Kalau intervensi pasar murah, Covid pun kami melakukan dan tidak ada yang ribut," ungkap Erick.    Sebelumnya, banyak pihak yang menyoroti soal politisasi bansos. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair), Prof. Kacung Marijan mengkritisi klaim Bantuan Sosial (Bansos) oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Menurut dia, bansos tidak bisa diklaim oleh paslon tertentu.   Dia juga mengingatkan, politisasi bansos seharusnya tidak perlu ada. Tiga paslon yang berlaga adalah wajah-wajah baru, tidak ada incumbent. Mereka harus memiliki gagasan tentang bantuan sosial yang baru dan segar, yang siap diimplementasikan jika mereka menang.  

  Selain itu, politisasi bansos juga telah diulas dalam film Dirty Vote yang berisi pemaparan tiga pakar hukum tata negara. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa saat ini Presiden Jokowi sedang melakukan politik gentong babi untuk memenangkan Prabowo-Gibran.   Politik gentong babi merupakan istilah yang muncul pada masa perbudakan di Amerika Serikat. Politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara. Dalam konteks politik di Indonesia saat ini, menurut Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, politik gentong babi adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara, salah satunya berbentuk bantuan sosial alias bansos.   Bansos sengaja dikucurkan ke daerah-daerah pemilihan oleh politikus seolah bantuan yang berasal dari duit rakyat dan menjadi hak rakyat miskin itu tersalurkan karena kebaikan politikus tersebut. Tujuannya, supaya publik mendukungnya. "Tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar Bivitri dikutip dalam film tersebut.

Tag:  #soal #dugaan #politisasi #bansos #erick #thohir #kenapa #diributkan #sekarang