Kemenkeu: Ekonomi RI Tahan Banting, Industri Asuransi Perlu Jadi Pengungkit

- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai perekonomian Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang relatif stabil, solid, dan memiliki daya tahan kuat menghadapi berbagai guncangan global maupun domestik.

Meski produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia masih berada di kisaran 4.800-4.900 dollar AS, tren perbaikan indikator kesejahteraan menunjukkan arah yang positif dan menandakan ekonomi nasional berada di jalur yang tepat.

Direktur Strategi APBN Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, mengatakan meskipun level PDB per kapita Indonesia belum sepenuhnya kuat, berbagai indikator makro dan sosial menunjukkan perbaikan yang konsisten.

“Kita memang PDB per kapita ada di kisaran 4.800-4.900 dollar AS. Belum sepenuhnya kuat, tapi trennya menunjukkan kemiskinan juga turun, pengangguran turun, kesenjangan ekonomi juga turun. Artinya kita sudah on track pada posisi yang baik. Kita tahan terhadap berbagai guncangan, kita tahan banting,” ujar Wahyu saat gelaran "Indonesia Economic & Insurance Outlook 2026", Senin (22/12/2025).

Ketahanan tersebut tidak terlepas dari pengelolaan fiskal Indonesia yang dinilai sangat prudent. Wahyu memastikan defisit anggaran dijaga tidak melebihi batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara rasio utang dipertahankan di bawah 60 persen.

Disiplin ini menunjukkan komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan keuangan negara agar tetap sehat dan stabil. Pengalaman historis dalam menjaga batas defisit dan utang tersebut menjadi pelajaran penting, karena terbukti mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi berbagai guncangan, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Masalah fiskal Indonesia termasuk yang sangat prudent dalam mengelola fiskal. Kita taat terhadap fiscal rule. Defisit selalu dijaga di bawah 3 persen dan utang selalu dijaga di bawah 60 persen. Berbagai histori ini tentu menjadi pembelajaran yang penting,” paparnya.

Wahyu menjelaskan, hingga kuartal III-2025 perekonomian Indonesia masih menunjukkan resiliensi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,04 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini sedikit lambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 yang tercatat 5,12 persen, tetapi masih menunjukkan ketahanan aktivitas ekonomi di tengah tekanan global dan domestik.

Lalu, inflasi berada dalam rentang terkendali. Untuk diketahui inflasi pada November 2025 tercatat stabil di tengah dinamika harga menjelang akhir tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi bulanan sebesar 0,17 persen, dengan inflasi tahunan mencapai 2,72 persen dan inflasi tahun kalender berada di 2,27 persen.

Capaian ini menunjukkan pergerakan harga barang dan jasa masih dalam batas aman menjelang akhir tahun.

Indikator ekonomi RI membaik

Lebih jauh, Wahyu menyebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak prospektif, serta neraca perdagangan masih mencatatkan surplus. Sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat juga terus membaik.

“Pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan trennya menurun. Ketahanan pangan juga cukup solid, produktivitas beras meningkat, dan cadangan beras kita kuat. Ini semua menjadi modalitas penting untuk menyongsong masa depan,” bebernya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa kondisi tersebut belum cukup untuk membawa Indonesia melompat ke level pertumbuhan yang lebih tinggi. Pemerintah, menurutnya, tetap membutuhkan terobosan-terobosan kebijakan agar mesin ekonomi dapat berputar lebih cepat dan menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkualitas.

“Tapi apakah ini cukup? Tentu tidak. Kita tetap harus melakukan terobosan, berbagai breakthrough policy. Tahun 2025 ini ada sejumlah terobosan untuk mendorong sisi supply dan demand agar ekonomi bisa bergerak lebih cepat, konsumsi meningkat, investasi meningkat, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi,” lanjutnya.

Dalam konteks tersebut, Wahyu menyoroti peran strategis industri asuransi yang dinilai memiliki korelasi sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, industri asuransi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian integral dalam agenda pembangunan nasional.

Berbagai program unggulan pemerintah dengan skala anggaran besar akan lebih optimal jika didukung oleh manajemen risiko yang kuat melalui instrumen asuransi. Wahyu mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pada 2026 memiliki skala anggaran hingga sekitar Rp 335 triliun, serta program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dengan potensi omset mencapai Rp 240 triliun.

Wahyu memandang, momentum saat ini menjadi peluang untuk menyatukan agenda pembangunan nasional dengan pengembangan industri asuransi. Jika keduanya dapat berjalan secara kohesif, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin kuat dan industri asuransi juga berkembang secara signifikan.

Langkah pemerintah dorong pertumbuhan ekonomi

Dari sisi kebijakan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi penawaran (supply), pemerintah telah menambah likuiditas ke perbankan komersial sebesar Rp 200 triliun, kemudian ditambah lagi Rp 76 triliun. Selain itu, berbagai deregulasi dan upaya debottlenecking juga dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi agar lebih kondusif.

Sementara dari sisi permintaan (demand), kebijakan fiskal pada 2025 diarahkan lebih ekspansif. Defisit APBN yang awalnya dirancang sebesar 2,53 persen kemudian ditingkatkan menjadi 2,78 persen untuk mendukung program-program prioritas pemerintah.

“Di sisi demand pemerintah juga melakukan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif tahun 2025, defisit awalnya cuma 2,53 persen, kemudian didorong menjadi 2,78 persen. Ekspansif untuk mendukung program-program yang yang unggulan,” ungkap Wahyu.

Sepanjang 2025, pemerintah juga menyiapkan empat paket stimulus fiskal, mulai dari sekitar Rp 33 triliun, Rp 24 triliun, Rp 15,6 triliun, hingga lebih dari Rp 35 triliun.

Stimulus tersebut mencakup berbagai kebijakan antara lain bantuan langsung tunai sementara, program magang, diskon tiket transportasi pada periode Natal dan Tahun Baru (Natararu) 2025/2026, serta berbagai insentif lain untuk menjaga daya beli masyarakat.

Tag:  #kemenkeu #ekonomi #tahan #banting #industri #asuransi #perlu #jadi #pengungkit