Peran Sektor Infrastruktur Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, cita-cita menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen perlu semakin gencar direalisasikan.

Dalam hal ini, infrastruktur menjadi salah satu poin penting untuk mencapai cita-cita tersebut.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pentingnya integrasi pembangunan fisik dan sosial.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Balairung Dialogue 2025 ?Dari Infrastruktur ke Inklusivitas: Jalan Menuju Ekonomi 8 Persen yang diselenggarakan Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Selasa (9/12/2025).

Hal tersebut dilakukan dengan mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah, memperkuat konektivitas nasional, dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Infrastruktur tulang punggung pangan hingga energi

Menurut dia, infrastruktur kini dirancang tidak hanya sebagai sarana produktivitas. Lebih dari itu, infrastruktur juga bisa menjadi alat keadilan sosial dan pengokohan persatuan bangsa.

“Infrastruktur menjadi tulang punggung untuk mendukung food security, energy security, dan water security,” ujar Agus dalam Balairung Dialogue 2025 “Dari Infrastruktur ke Inklusivitas: Jalan Menuju Ekonomi 8 Persen yang diselenggarakan Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Selasa (9/12/2025).

Berbicara infrastruktur yang inklusif, Agus menjelaskan bahwa pemerintah saat ini telah mengubah paradigma terkait pembangunan. Dalam hal ini, fokus utama bukanlah tentang lebih banyak infrastruktur melainkan tepat sasaran.

Sebagai contoh, Agus yang merupakan bagian dari Ikastara tersebut menggambarkan, ketika hendak membangun sebuah bendungan, kini tak lagi terkait seberapa bagus bendungan tersebut.

Kompas.com/Suhaiela Bahfein Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan (PSKP) di Jakarta, Rabu (3/12/2025).Agus menegaskan apakah bendungan itu benar-benar terhubung dengan irigasi yang mampu meningkatkan indeks pertanahan dan pertanian.

“Jadi kami perlu pastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen dan tidak ada satupun yang tertinggal,” imbuh dia.

Infrastruktur untuk dukung energi keberlanjutan

Lebih lanjut, pria yang karib disapa AHY itu mengungkapkan, Indoneisia harus mulai memikirkan energi terbarukan atau renewable energy sebagai tujua ke depan.

Infrastruktur Indonesia juga harus bergerak ke arah kemandirian energi, pangan, hingga air.

"Kita harus pandai menafigasi ini semua. jangan kita terjebak dalam kebingungan, dalam kejutan demi kejutan, ketidakpastian global, ya membuat akhirnya kita tidak melakukan lompatan," terang dia.

Agus mengingatkan agar sumber daya alam dapat diolah terlebih dahulu sebelum dikirim ke luar negeri. Hal ini bertujuan untuk menambah nilai dari material tersebut.

"Karena itu downstream industry (industri hilir), hilirisasi yang sering disampaikan itu menjadi sangat penting," ujar dia.

Peningkatan SDM perlu ditingkatkan

Agus menjelaskan, Indonesia juga masih perlu untuk mendorong Human Development Index alias Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini masih berada di bawah Vietnam.

"Ini bicara pendidikan, kesehatan, kesejahteraaan. Kita harus kerja keras," ujar dia.

Adapun, tingkat pengangguran yang masih menjadi isu di kalangan generasi muda juga perlu ditangani dengan serius.

SHUTTERSTOCK/ROBERT KNESCHKE Ilustrasi pekerja, tenaga kerja.

Pemerintah perlu memastikan apakah lulusan perguruan tinggi memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh industri kerja.

Untuk itu, penting untuk menerapkan konsep link and match. Artinya keterampilan dan pengetahuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi perlu dicocokan dengan kebutuhan industri.

Agus juga meminta agar semua pihak berupaya meningkatkan perhatiannya kepada wilayah di luar Jawa, terutama bagian timur.

Pasalnya, beberapa wilayah dari daerah tersebut masih tertinggal baik dari sisi infrastruktur maupun pendidikan.

"Yang penting jangan sampai sudah diperhatikan, tetapi tidak diserap dengan baik dana ada penyelewengan," tutur Agus.

Bagaimana infrastruktur dukung pertumbuhan ekonomi 8 persen?

Agus menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu terlebih dahulu ketersediaan jalan hingga jembatan.

"Pangan, energi, dan air adalah sumber kehidupan manusia, no water no life. Air tidak bolah kurang," ujar dia.

Dengan kata lain, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, Indonesia perlu mencapai keseimbangan antara kesejahteraan dan keberlanjutan.

"Harus bareng-bareng, atau bisa lebih spesifik lagi saya katakan pro growth. Bukan nanti pertumbuhan tinggi ada yang tertinggal. Pekerjaan harus diperluas," jelas dia.

Untuk itu, Agus juga meminta pemerintah dan pihak swasta untuk bersama-sama mendorong penciptaan lapangan kerja.

PEXELS/TOM FISK Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2025 tercatat sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), melambat dibandingkan capaian pada kuartal IV-2024 yang tumbuh 5,02 persen dan kuartal I-2024 yang tumbuh 5,11 persen.

Tantangan sektor keuangan jaga pembiayaan jangka panjang

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Masyita Crystallin menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 15 tahun terakhir berada di kisaran 5 persen.

"Untuk tumbuh lebih tinggi kita punya beberapa jenis ketahanan," jelas dia.

Ia menambahkan, salah satu hal yang mendukung ketahanan pangan hingga energi adalah ketahanan sektor keuangan.

Tanpa ketahanan sektor keuangan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mudah untuk terjadi.

Adapun pendalaman sektor keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang juga sangat merasakan hal tersebut.

Kementerian Keuangan sendiri bertugas sebagai fasilitator yang memberikan iklim investasi yang baik serta memastikan keberlanjutan fiskal untuk disitribusi dan stabilitas yang lebih dinamis.

Masyita menjelaskan, sekitar 77 persen sektor keuangan di Indonesia masih dikelola oleh sektor perbankan.

"Banking sector adalah jenis financing yang sifatnya medium term, bukan long term," uangkap dia.

Padahal untuk membangun infrastruktur jangka panjang, perlu adanya kesesuaian antara jenis pembiayaan dengan pembangunan yang akan dilakukan.

Dengan demikian, Indonesia membutuhkan pengembangan sektor keuangan di bidang yang memiliki jangka panjang.

"Jadi ini ngomongin soal dana pensiun, asuransi, capital market," ujar dia.

SHUTTERSTOCK/KATJEN Ilustrasi keuangan, sektor keuangan.

Sayangnya di Asia Tenggara, pendalaman sektor keuangan Indonesia baik di perbankan, pasar modal, asuransi, hingga dana pensiun masih cukup rendah.

Daya tarik Indonesia untuk pikat investor asing garap ekonomi hijau dan digital

Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, untuk mendukung ekonomi berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur perlu adanya konsistensi sinergi kebijakan.

"Yang pertama adalah stabilitas makro dan sistem keuangan, ini saya pikir menjadi prasyarakat utama bagi seorang investor jangka panjang untuk masuk ke sektor hijau dan ekonomi digital," kata Josua.

Menurut dia, inflasi yang terkendali yang diikuti dengan nilai tukar yang stabil dan sistem keuangan yang resilien akan meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor.

Selain itu, Bank Indonesia (BI) juga telah memberikan insentif kebijakan makroprudensial terkait dengan mendorong perbankan dan meningkatkan kesaran debitor untuk meningkatkan kesadaran pada ekonomi hijau.

Sampai dengan November 2025, insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah mencapai Rp 4,6 triliun.

Josua mengungkapkan, pentingnya pendalaman pasar keuangan dan instrumen pembiayaan jangka panjang.

Untuk insfrastruktur hijau jangka panjang, dibutuhkan kombinasi antara pembiayaan perbankan, obligasi hijau, sustainability-linked bond, dan blended finance.

"Yang diperlukan juga adalah konsistensi dari kebijakan pemerintah pusat terkait juga dengan transisi hijau itu sendiri," ujar Josua.

Dalam kaitanya dengan perbankan, Josua bilang, pihaknya juga melakukan pendekatan praktis seperti mengintegrasikanlkan risiko iklim dan ESG ke dalam manajemen risiko.

Perbankan juga melakukan penguatan dari risk sharing dan derisking dari proyek hijau.

"Proyek hijau ini dinilai penuh ketidakpastian, dan ini memang tidak bisa diggung oleh bank sendiri. Jadi memang perlu skema guarentee pemerintah," kata Josua.

Pembangunan infrastruktur jangan rusak alam

Ketua Umum Ikastara Mohamad Fachri menambahkan pembangunan infrastruktur di era sekarang juga perlu dijalankan secara bijaksana. Artinya, pembangunan tersebut dilakukan sesuai dengan kemampuan finansial dan tidak merusak alam.

“Apalagi hari-hari ini, penting agar infrastruktur yang pembangunannya menjaga alam kita,” jelas Fachri.

Lebih lanjut, ia turut menyoroti pentingnya pembangunan yang memang dirasakan oleh semua pihak. Dalam hal ini, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pembangunan infrastruktur ini.

Menurut dia, saat ini pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk mengembangkan pentingnya berkomunikasi dengan rakyatnya. Misalnya, ketika pemerintah bangun infrastruktur, tidak ada lagi orang yang merasa digusur.

“Orang merasa dapat benefitnya atas infrastruktur tersebut. Perlu diingat, masyarakat itu ada untuk memonitor kita semua,” pungkas dia.

THINKSTOCKS Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,04 persen pada kuartal III-2025

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III-2025, seiring kuatnya ekspor dan konsumsi domestik.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, mengatakan, secara kuartalan (quarter-to-quarter/qtq), perekonomian tumbuh 1,43 persen dibandingkan kuartal II-2025.

Sementara secara kumulatif, sepanjang periode Januari hingga September 2025, ekonomi nasional tumbuh 5,01 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2025 bila dibandingkan dengan triwulan III tahun 2024 atau secara year-on-year tumbuh sebesar 5,04 persen,” ujar Edy saat konferensi pers terkait rilis kinerja ekonomi kuartal III, Rabu (5/11/2025).

Adapun, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal III-2025 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.060 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.444,8 triliun.

Edy menuturkan, pertumbuhan ekonomi di sembilan bulan pertama tahun ini turut ditopang oleh kinerja perdagangan luar negeri yang masih mencatatkan surplus.

Nilai ekspor Indonesia pada kuartal III-2025 tercatat sebesar 74,39 miliar dollar AS, tumbuh 8,96 persen secara tahunan.

Sementara impor mencapai 60,39 miliar dollar AS, turun 2,09 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pada triwulan III tahun 2025, ekspor barang Indonesia mencapai 74,39 miliar dollar AS atau tumbuh 8,96 persen secara year-on-year. Sementara itu, impor barang Indonesia mencapai 60,39 miliar dollar AS atau turun 2,09 persen secara year-on-year,” papar dia.

Tag:  #peran #sektor #infrastruktur #dukung #pertumbuhan #ekonomi #persen