Disiplin Fiskal dan Reformasi Pajak: Dua Arah Purbaya yang Gerakkan Warganet

Dalam dunia fiskal yang sering kali dianggap teknokratis dan jauh dari keseharian masyarakat, langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan bahwa disiplin anggaran dan reformasi perpajakan bisa menjadi narasi publik yang kuat.

Dalam pemantauan Litbang Kompas terhadap sentimen warganet, dua tema besar menonjol sebagai pengungkit sentimen positif, yaitu disiplin fiskal dan pembenahan institusi.

Survei ini dilakukan melalui Kompas Monitoring terhadap lima platform media sosial, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X sejak Purbaya dilantik pada 8 September hingga 13 Oktober 2025.

Dalam periode ini, dikumpulkan 25.511 data berupa konten dan komentar publik dengan kata kunci “Purbaya Yudhi Sadewa.”

Hasilnya, sentimen positif terhadap Purbaya melonjak dari 23 persen menjadi 47 persen dalam sebulan. Kenaikan ini tak lepas dari dua arah kebijakan utama yang dibaca publik sebagai langkah berani dan konkret.

Disiplin fiskal: pengungkit sentimen positif tertinggi 

Langkah Purbaya yang paling banyak menuai sentimen positif terjadi pada 25 September 2025.

Saat itu, ia mengumumkan dua hal penting sekaligus, yakni rencana mengerem utang baru tahun 2026 dan sorotan terhadap dana pemerintah daerah yang mengendap sebesar Rp 233 triliun.

Pernyataannya memicu respons luas di media sosial, dan sentimen positif langsung melesat hingga 85 persen, tertinggi sepanjang periode pemantauan.

Warganet menilai bahwa kebijakan tersebut mencerminkan upaya menjaga disiplin fiskal dan efisiensi anggaran. Ketegasan menunda utang baru disambut sebagai langkah berani di tengah tekanan pembangunan dan kebutuhan pembiayaan.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menkeu Purbaya menegaskan, dividen jumbo yang diterima Danantara dari BUMN cukup untuk menutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tanpa perlu dana APBN.

Pernyataan lanjutan soal pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) juga memperkuat persepsi ini.

Purbaya menyampaikan bahwa APBN tidak akan menanggung cicilan proyek tersebut. Sebaliknya, beban tahunan akan ditangani melalui dividen BUMN yang dikelola oleh holding Danantara.

Langkah ini mendapat dukungan karena dianggap memisahkan uang rakyat dari beban proyek bermasalah.

Reformasi pajak dan integritas aparatur 

Langkah-langkah Purbaya dalam reformasi pajak juga menjadi sorotan yang berdampak positif. Pada 19 September 2025, ia secara mendadak menghubungi layanan Kring Pajak 1500200 untuk menguji kualitas pelayanan.

Aksi ini dinilai sebagai sinyal bahwa pembenahan dimulai dari hulu sistem.

Respon warganet atas tindakan tersebut sangat positif. Sentimen positif langsung naik ke 76 persen pada 20 September 2025.

Aksi simbolik yang sederhana tapi menyentuh sistem layanan ini memperlihatkan keberpihakan terhadap publik sebagai pengguna layanan fiskal.

Langkah lanjutan berupa pemecatan 26 pegawai pajak karena pelanggaran berat pada 7 Oktober 2025 juga dinilai memperkuat integritas institusi.

Meskipun hari itu dibayangi sentimen negatif akibat protes pemotongan transfer ke daerah (TKD) oleh 17 gubernur, gelombang negatif tidak meluas karena aksi pemecatan dinilai menunjukkan keseriusan membereskan internal birokrasi.

Respons cepat terhadap kritik dan protes 

Meski beberapa kebijakan, seperti pemotongan TKD atau penjabaran subsidi LPG 3 kilogram, menuai reaksi beragam, respons Purbaya yang tetap konsisten dalam menyampaikan data dan mengambil tindakan konkret turut meredam sentimen negatif.

ANTARA FOTO/RIVAN AWAL LINGGA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Sentimen negatif memang sempat meningkat pada 7 Oktober saat para kepala daerah melayangkan keberatan atas rencana pemangkasan anggaran daerah.

Namun, reaksi cepat melalui kebijakan korektif dan penjelasan publik membantu menjaga keseimbangan sentimen publik.

Gaya blak-blakan yang memperjelas narasi kebijakan

Purbaya juga kerap menyampaikan narasi fiskal dengan gaya komunikatif yang lugas dan apa adanya.

Pernyataannya dalam rapat dengan Komisi XI DPR maupun di forum publik seperti Investor Daily Summit tidak menghindari isu-isu sensitif seperti utang, subsidi, hingga perbandingan era pemerintahan.

Meskipun gaya ini memantik perdebatan dan tidak selalu diterima dengan sepenuhnya positif, gaya komunikasi ini memperkuat narasi bahwa otoritas fiskal sedang berbenah—bukan sekadar mempertahankan status quo.

Survei sentimen ini dilakukan oleh Litbang Kompas dengan Kompas Monitoring terhadap lima platform media sosial utama, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan X.

Pemantauan dilakukan pada periode 8 September hingga 13 Oktober 2025 menggunakan kata kunci “Purbaya Yudhi Sadewa.”

Total data yang dianalisis mencapai 25.511 konten dan komentar publik.

Tag:  #disiplin #fiskal #reformasi #pajak #arah #purbaya #yang #gerakkan #warganet