Ekonom Ungkap Kendala Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Banyaknya Pungutan, Birokrasi Lamban, Peraturan Tumpang Tindih

- Pemerintah terus berupaya bisa mencapai target agar pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai. Mencapai target itu dengan mendorong investor untuk berinvestasi.

Namun, investor mau datang jika Pemerintah bisa membereskan masalah hulu. Menurut Ekonom Universitas Indonesia (UI) Eugenia Mardanugraha, lemahnya kepastian hukum di Indonesia menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi. Ketidakpastian hukum di Indonesia dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara seperti Tiongkok dan Vietnam.

Lebih jauh Eugenia mengatakan, meskipun sistem politik di Tiongkok menekan demokrasi, kepastian hukum bagi investor sangat kuat. Di Vietnam juga demikian, pemerintahnya memberikan berbagai insentif seperti kemudahan memperoleh jaminan penggunaan lahan jangka panjang bagi investor asing.

“Di Indonesia, untuk menyewa atau membeli lahan prosedurnya berbelit-belit. Belum lagi pungutan resmi maupun tidak resmi yang kerap dihadapi pengusaha. Mengurus legalitas usaha bisa bertahun-tahun. Dan, ini menciptakan ketidakpastian ekonomi. Investor sulit memprediksi keuntungan yang dapat diperolehnya” jelas Eugenia kepada wartawan pada Kamis (25/6).

Dia menilai, sektor-sektor yang paling terdampak oleh ketidakpastian hukum adalah sektor yang membutuhkan lahan seperti industri manufaktur dan perkebunan terutama sektor industri kelapa sawit.

Meskipun jasa perdagangan seperti ekspor tidak terlalu terganggu, seperti halnya produksi barang di sektor hilir, mereka juga menghadapi kendala ketidakpastian hukum yang tidak kalah berat.

Eugenia mengkritisi banyaknya pungutan, lambannya birokrasi, serta tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif dan membuat calon investor berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia. “Kalau kepastian hukum tidak jelas, kepastian ekonomi pun tidak ada. Investor pasti akan memilih tempat yang lebih pasti keuntungannya” katanya.

Sebelumnya, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya keadilan dan kepastian untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Yusril prihatin fenomena ketidakpastian hukum yang marak terjadi, khususnya terkait kepemilikan aset perusahaan dan tanah. Contohnya bagaimana sebuah PT yang telah disahkan secara resmi bisa tiba-tiba berpindah tangan tanpa kejelasan. Padahal, kepastian hukum adalah prasyarat mutlak untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dia mencontohkan pertumbuhan ekonomi yang melambat di kuartal I 2025.

Selanjutanya, Eugenia menganggap ketidakpastian hukum sebagai salah satu faktor penting. Faktor lain yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi adalah efisiensi APBN dan dinamika global seperti kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan konflik geopolitik.

“Kalau pengeluaran pemerintah turun karena efisiensi, sudah pasti pertumbuhan ekonomi turun. Sektor pariwisata, misalnya, sangat terkena dampaknya. Belum lagi konflik seperti di Timur Tengah bisa mengganggu logistik ekspor impor barang,” jelas anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini.

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan perekonomian Indonesia pada triwulan I-2025 sebesar 4,87 persen (y-on-y). Angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,11 persen.

Untuk itu, Eugenia menekankan pentingnya sinergi dunia usaha dan pemerintah. Dunia usaha harus terus memberikan masukan konstruktif melalui asosiasi seperti Kadin, Apindo, dan Hipmi. “Mereka itu yang tahu langsung kondisi lapangan. Pemerintah harus terbuka pada masukan, jangan sampai pengusaha hengkang ke negara lain seperti Vietnam,” tegasnya.

Menyoal sikap pemerintah yang dinilai lebih tegas terhadap pengusaha di era sekarang, Eugenia menyatakan hal tersebut tidak selalu negatif. “Lebih keras daripada pemerintahan sebelumnya, iya. Tapi dalam jangka panjang bisa berdampak positif kalau dibarengi dengan konsistensi dan komunikasi yang baik seperti soal kebijakan efisiensi,” ungkapnya.

Pemerintah perlu memberikan contoh nyata melalui keberhasilan investasi BUMN seperti Danantara. “Kalau pemerintah sukses berinvestasi dan hasilnya terlihat, swasta secara otomatis akan ikut,” ujarnya. Dia menggarisbawahi pentingnya perlakuan hukum yang adil antara perusahaan negara dan swasta. Regulasi boleh keras, tapi pelaksanaannya tidak boleh diskriminatif. "Harus adil,” tuturnya.

Ke depannya, regulasi dapat dijalankan secara konsisten dan tidak diskriminatif. “Target pertumbuhan 8 persen saya rasa masih terlalu optimis kalau situasi sekarang belum dibenahi. Tapi kalau regulasi dijalankan konsisten dan pemerintah memberi contoh melalui investasinya sendiri, kita masih memiliki harapan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” tandasnya.

Tag:  #ekonom #ungkap #kendala #mencapai #pertumbuhan #ekonomi #persen #banyaknya #pungutan #birokrasi #lamban #peraturan #tumpang #tindih