Agar Ekonomi Nasional Meningkat, Pemerintah Diminta Selektif Pilih UMKM Untuk Konsensi Tambang

- Pengesahan Undang-undang Minerba dinilai memiliki dampak positif pada perputaran ekonomi nasional. Pasalnya, cakupan bisnis UMKM dan koperasi semakin lebar.

 

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan (FISIP Unpar), Kristian Widya Wicaksono mengatakan, pemberian izin konsesi tambang untuk UMKM dan koperasi bisa menunjang perputaran ekonomi nasional. Selain itu, dinilai dapat menaikkan daya ekonomi yang selama ini kalah oleh entitas korporasi atau perusahaan.

“Saya sepakat kalau mereka sumber dayanya menunjang untuk mengelola tambang. Ini undang-undang [minerba akan bikin] ekonomi bakal bagus,” kata Kristian dalam diskusi ekonomi Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis (IWEB), Jumat (21/2).

Kristian menyampaikan, upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM dalam mengelola tambang harus didukung. Meski begitu, perlu seleksi yang ketat agar UMKM dipastikan layak mendapatkan konsesi. 

“UU Minerba kita ingin berdayakan UMKM, ya, pasti UMKM yang mana dulu lah. Ada porsinya dan itu nggak bisa. Mungkin enggak semua UMKM harus terlibat. Itu yang pertama, hanya UMKM yang punya kompetensi," jelasnya.

Atas dasar itu, pemerintah diminta menguatkan komitmennya agar tidak asal memilih UMKM untuk diberi konsensi tambang. Pemerintah pun harus memberikan pelatihan, pendampingan, hingga disediakan infrastruktur pendukung.

“Jadi pemerintah harus konsisten,kalau menurut saya. Jangan kita ngomong ini kemudian di lapangannya tidak diimplementasikan juga susah,” ucap Kristian.

Sementara, Dosen Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Encep Dulwahab sepakat dengan pendapat Kristian. Dari sisi komunikasi publik, pemerintah harus membangun pola sosialisasi yang memiliki semangat dalam rangka peningkatan ekonomi UMKM dan koperasi di sektor tambang.

“Itu seharusnya pemerintah terus menjelaskan ke publik bahwa ini adalah penyemangat ekonomi untuk UMKM dan koperasi agar dapat pemerataan ekonomi. Apalagi jika memang kebijakan ini awalnya diniatkan untuk pemerataan ekonomi lebih cepat,” kata Dulwahab.

“Harus ada penjelasan dari pemerintah yang benar-benar kompeten di bidangnya secara intensif. Karena bagaimana pun media adalah tangan panjang pemerintah. Dan jangan sekali reaktif dalam merespons kritik publik,” pungkasnya.

Tag:  #agar #ekonomi #nasional #meningkat #pemerintah #diminta #selektif #pilih #umkm #untuk #konsensi #tambang