Dirut Bulog Diganti di Tengah Target Penyerapan 3 Juta Ton Beras

- Jajaran direksi Perum Bulog mengalami perombakan lagi dengan ditunjuknya Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya menjadi Direktur Utama menggantikan Wahyu Suparyono.

Wahyu sebenarnya baru menjabat Direktur Utama Perum Bulog pada September 2024.

Selain Direktur Utama, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mengganti Direktur Keuangan dari Iryanto Hutagaol ke Hendra Susanto.

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Dirut Perum Bulog Wahyu Suparyono usai rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).

Pergantian itu tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025, yang secara resmi mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono dan Iryanto Hutagaol di Perum Bulog.

"Selama masa tugasnya, keduanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum Bulog," tulis siaran pers Bulog, Sabtu (8/2/2025).

Adapun Novi Helmi saat ini menjabat Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI. Sementara itu, Hendra Susanto sebelumnya menjabat Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain jajaran direksi, Menteri BUMN Erick Thohir juga mengganti jajaran Dewan Pengawas Perum Bulog dalam SK Nomor SK-29/MBU/02/2025 tertanggal 7 Februari 2025.

SK tersebut secara resmi mengakhiri masa jabatan Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas dan menggantinya dengan Komjen Pol (Purn) Verdianto Iskandar Bitticaca.

Verdianto merupakan seorang pensiunan Polri yang terakhir mengemban amanat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

Pergantian direksi tengah target penyerapan 3 juta ton beras

Pergantian direksi Perum Bulog itu dilakukan di tengah target penyerapan tiga juta ton setara beras.

MUH. AMRAN AMIR Perum Bulog cabang Kota Palopo, Sulawesi Selatan, memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025 aman dan tersedia. Stok beras di Perum Bulog Palopo tersedia 16 ribu ton, jumat (10/1/2025)Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bulog menyerap tiga juta ton beras dari petani hingga April 2025. Data terbaru, per 3 Februari 2025, Bulog baru menyerap 18.000 ton setara beras petani.

Wahyu Suparyono mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 16 triliun untuk mencapai target tersebut.

“Saya jawab langsung, anggarannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah diputuskan oleh Bapak Presiden. Dana kita standby Rp 16 triliun,” ujar Wahyu usai rapat di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (30/1/2025).

Wahyu menjelaskan, penyerapan tiga juta ton itu bisa dalam bentuk gabah kering panen (GKP) atau beras, tergantung kondisi di lapangan.

“Dalam prosesnya nanti tentu gabah kering panen berapa dan sebagainya, itu teknis,” kata dia.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memproyeksikan, jika Bulog berhasil menyerap tiga juta ton beras, maka cadangan beras nasional bisa mencapai lima juta ton dalam tiga hingga empat bulan ke depan.

“Jadi 5 juta ton ini akan ada di Bulog dalam waktu 3-4 bulan ke depan,” ujar Arief.

Selain itu, pemerintah mencabut aturan rafaksi terkait penyerapan gabah kering panen (GKP) petani.

Bapanas semula mengeluarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan atas harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga gabah serta beras.

Dalam keputusan itu, persyaratan gabah kering panen yang akan diserap Bulog harus memiliki kadar air maksimal 25 persen. Kemudian, gabah harus memiliki kadar hampa maksimal 10 persen.

Namun, keputusan itu dicabut dengan penerbitan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025. Keputusan ditetapkan pada 24 Januari 2025.

SUDDIN SYAMSUDDIN Bulog Parepare Jamin Ketersediaan Pangan Kelang Nataru *** Local Caption *** Bulog Parepare Jamin Ketersediaan Pangan Kelang Nataru

“Ketentuan mengenai harga pembelian gabah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan Lampiran II Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” tulis Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025.

Dengan demikian, Perum Bulog wajib membeli gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram tanpa syarat kadar air maupun kadar hampa.

“Sudah tidak ada rafaksi,” ujar Kepala Humas Kementerian Pertanian Arief Cahyono melalui pesan tertulis, Kamis (30/1/2025).

Proses Bulog jadi badan otonom

Selain itu, pemerintah tengah berupaya menjadikan Perum Bulog menjadi badan di bawah Presiden Prabowo Subianto, bukan lagi di bawah koordinasi Kementerian Badan BUMN.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, yang juga menjadi Kepala Dewan Pengawas Bulog, mengungkap setidaknya ada tiga peran Bulog setelah nantinya menjadi badan otonom di bawah presiden.

“Ya kita berharap Bulog bukan sebagai perusahaan yang profit center, tapi sebagai stokist, stabilisator, dan penyalur bantuan kepada rakyat,” kata Sudaryono usai rapat koordinasi terbatas di kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Jumat (29/11/2024).

Stokist artinya Bulog sebagai gudang cadangan pangan nasional. Kemudian, Bulog juga bisa menjadi stabilisator, yakni penyerap hasil panen petani.

“Saat panen, di situ dia (Bulog) berperan. Yang ketiga, ya perusahaan rakyat, biar nanti ada bantuan pangan ke mana-mana,” tutur Sudaryono.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, ada dua opsi yang sedang digodok untuk mentransformasi Bulog, yakni melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau mengubah Undang-Undang.

Tag:  #dirut #bulog #diganti #tengah #target #penyerapan #juta #beras