PDIP Ungkap Dugaan KPK Intimidasi Saksi dalam Kasus Hasto Kristiyanto, Akui Siap Ambil Langkah Hukum
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) bersama Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy (kiri) memberikan keterangan pers jelang HUT ke-52 PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (9/1/2025). PDI Perjuangan akan menggelar peringatan HUT ke-52 di sekolah partai, Lenteng Agung, Jakarta, pada Jumat (10/1), dengan mengusung tema Satyam Eva Jayate dan sub tema Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN | Ketua DPP PDI-P Ronny Talap
20:21
9 Januari 2025

PDIP Ungkap Dugaan KPK Intimidasi Saksi dalam Kasus Hasto Kristiyanto, Akui Siap Ambil Langkah Hukum

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengungkapkan pihaknya mendapatkan informasi terkait dugaan intimidasi yang dilakukan oleh KPK dalam kasus yang menjerat Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Ronny menyebut ada dugaan bahwa dari sejumlah saksi yang dipanggil KPK, ada yang terus dibujuk KPK untuk menyampaikan keterangan yang mengkaitkan Hasto Kristiyanto.

Terutama terkait keterlibatan Hasto Kristiyanto dalam pusaran kasus Eks Politisi PDIP Harun Masiku yang hingga kini masih menjadi buronan KPK.

"Kami mendapatkan informasi bahwa ada saksi yang memang dibujuk terus."

"Dipaksa untuk menyampaikan keterangannya, dugaan keterangannya untuk mengaitkan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto," kata Ronny dalam konferensi persnya di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Hal itu dinilai janggal karena menurut Ronny saksi-saksi tersebut sebelumnya sudah pernah diuji kesaksiannya di persidangan.

Meski demikian Ronny masih enggan berkomentar lebih lanjut terkait dugaan intimidasi KPK ini.

Karena pihaknya baru akan menyampaikan masalah ini setelah bukti-bukti terkumpul.

"Ini nanti kita akan sampaikan berikutnya," ungkap Ronny.

Ronny menambahkan, tim hukumnya tak segan mengambil langkah hukum jika intimidasi ini benar terjadi.

"Ini negara hukum bukan negara kekuasaan, tentunya kami tim hukum akan mengambil tindakan hukum," jelas Ronny.

Tim Hukum PDIP Endus Hasto Kristiyanto Ditarget Masuk Penjara Sebelum Kongres 2025 Dilaksanakan

Tim Hukum DPP PDIP menyatakan telah mendapat informasi bahwa Hasto Kristiyanto memang sudah ditarget agar ditahan di dalam jeruji besi sebelum pelaksanaan Kongres partai yang rencananya memang dilakukan 2025 ini.

“Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” kata Ronny di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Dia pun menjelaskan penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai. 

Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan aparaturnya di penghujung kekuasaannya.

“Semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan penggeledahan kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang Kongres,” beber Ronny.

Ronny mengatakan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK Edisi Jokowi. 

“Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik,” kata Ronny.

“Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi.”

“KPK Edisi Jokowi ini tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya,” paparnya.

Ronny menyatakan, pihaknya menyerukan agar semua kader, simpatisan, dan keluarga besar PDI Perjuangan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak meng-awut-awut partai.

“PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada,” jelas Ronny.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia) 

Baca berita lainnya terkait Hasto Kristiyanto dan Kasusnya.

Editor: Nuryanti

Tag:  #pdip #ungkap #dugaan #intimidasi #saksi #dalam #kasus #hasto #kristiyanto #akui #siap #ambil #langkah #hukum

KOMENTAR