



Budi Gunawan Pimpin Desk Pemberantasan Narkoba, Bandar Harus Dihukum Mati, Pengguna Direhabilitasi
– Pemberantasan narkotika di Indonesia diklaim bakal semakin masif. Sebab, pemerintah telah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba yang dipimpin langsung oleh Menko Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan (BG).
Dalam rapat koordinasi Desk Pemberantasan Narkoba kemarin (5/12), diputuskan sejumlah langkah krusial. Yakni, mengharamkan pengguna dipenjara, bandar narkotika dihukum mati, dan memperkuat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menyita aset bandar.
BG menuturkan, pada 2024 angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 3,3 juta orang. Ironisnya, angka sebanyak itu didominasi generasi muda. Khususnya remaja berusia 15 hingga 24 tahun. ’’Selanjutnya, berdasar laporan intelijen keuangan, dalam periode 2022 hingga 2024, total perputaran dana tindak pidana pencucian uang narkotika mencapai Rp 99 triliun,’’ terangnya.
Dengan kondisi itu, sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Desk Pemberantasan Narkoba akan terus melakukan upaya penindakan dan penegakan hukum secara lebih masif dan keras. ’’Termasuk penelusuran dan pemblokiran aliran dana, penerapan pasal TPPU bagi pengedar dan bandar, serta melakukan kampanye dan edukasi untuk pencegahan narkoba,’’ jelasnya.
Ada tiga hal yang menjadi komitmen bersama pada rapat koordinasi itu. Pertama, komitmen penuh dari seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat sinergi dan saling mendukung pemberantasan narkoba.
Kedua, pemerintah akan memasifkan penelusuran dan pemblokiran dana rekening terkait peredaran narkoba serta mengkaji percepatan eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkotika yang sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. ’’Sehingga tidak ada lagi ruang peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan,’’ jelasnya.
Ketiga, pemerintah akan terus menggencarkan langkah-langkah edukasi dan kampanye bahaya narkoba kepada komunitas masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan berbagai kelompok lainnya.
Sementara itu, Jaksa Agung S.T. Burhanuddin menegaskan, jaksa di setiap daerah diharamkan menuntut pengguna narkotika atau melimpahkan ke persidangan. Pengguna wajib mendapatkan hukuman berupa rehabilitasi agar terlepas dari kecanduan narkotika. ’’Ini untuk restorative justice dalam kasus narkotika,’’ paparnya.
BG menambahkan, pengguna narkotika wajib menempuh tahap asesmen atau penilaian di Badan Narkotika Nasional (BNN). Dengan demikian, mereka dapat dipastikan masuk rehabilitasi. ’’Tidak diperbolehkan pengguna langsung diadili. Tanpa ada asesmen dari BNN,’’ tegasnya.
Geledah Rumah Polisi
Setelah berhasil menangkap tersangka pengendali peredaran narkoba Medan-Lombok Aiptu Arip Susilo (AS) pada pertengahan Oktober lalu, BNNP Jawa Timur kemarin menggeledah rumah tersangka di Sidoarjo. Hasilnya, penyidik menyita empat buku rekening atas nama pelaku.
Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jatim Kombespol Noer Wisnanto menjelaskan, penggeledahan itu merupakan pengembangan dari penangkapan pelaku pada 19 Oktober lalu. Dari penyelidikan, Aiptu AS merupakan pengendali jaringan narkoba Medan-Lombok.
Sementara itu, di Madura, polisi membekuk pengedar narkoba bernama Bambang Eko Iswanto (BEI). Dia adalah anggota DPRD Sumenep dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Pantauan Jawa Pos Radar Madura, penangkapan BEI berawal dari pengembangan penyelidikan kasus yang dilakukan polisi. Sebelumnya, sekitar pukul 15.30, polisi menangkap Edi Subaidi, 33, warga Desa Palasa, dan Khairil Anwar, 23, warga Desa/Kecamatan Talango. Mereka ditangkap saat mengonsumsi sabu-sabu (SS) di rumah warga, Dusun Palasa, Desa Gapurana, Kecamatan Talango.
Dalam penggeledahan, polisi menemukan barang bukti sekitar 0,21 gram SS beserta alat isapnya. Mereka juga mengakui kepemilikan barang haram tersebut. Kedua tersangka mengaku mendapat barang haram itu dari BEI. Berbekal informasi itulah polisi meringkus BEI di rumahnya sekitar pukul 16.30.
”Satresnarkoba melakukan penggeledahan ke rumah BEI. Di kamar tidurnya ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu kurang lebih 15,76 gram,” ungkap Kapolres Sumenep AKBP Henri Noveri Santoso kemarin (5/12). (idr/ata/iqb/luq/c7/c19/oni)
Tag: #budi #gunawan #pimpin #desk #pemberantasan #narkoba #bandar #harus #dihukum #mati #pengguna #direhabilitasi