Anggota DPR Sebut Covid-19 Hingga Ketegangan Geopolitik Penyebab Target Ekonomi Jokowi Tak Tercapai

- Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin, menilai Pandemi Covid-19 hingga ketegangan geopolitik global menjadi penyebab hampir semua target pembangunan pada periode kedua Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak tercapai.

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia menjadi tantangan berat dalam Pemerintahan Jokowi.

"Tak dipungkiri, pandemi Covid-19 memang menjadi tantangan berat dalam pencapaian target pembangunan. Ditambah lagi, meningkatnya faktor ketegangan geopolitik global hingga perubahan iklim," kata Puteri, saat dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (13/11/2024).

Puteri mengatakan di tengah tantangan tersebut, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang patut diapresiasi.

"Akan tetapi ekonomi Indonesia mampu cepat pulih dan terjaga di kisaran 5 persen, bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,4 persen," ujarnya.

Menurutnya, ssatu faktor penting di balik pemulihan ini adalah keberhasilan kebijakan hilirisasi. 

Kebijakan tersebut, kata dia, tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan negara. 

Puteri menjelaskan, hingga triwulan III 2024, sektor hilirisasi tercatat menyumbang 26 persen pada realisasi investasi dan menciptakan 650 ribu lapangan kerja baru.

Tak hanya itu, kebijakan ini juga berdampak signifikan pada peningkatan ekspor, terutama komoditas nikel. 

Nilai ekspor nikel, misalnya, melonjak drastis dari Rp 45 triliun pada 2015 menjadi Rp 520 triliun pada 2023.

Puteri menuturkan, hilirisasi juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. 

Dia menyebutkan bahwa Provinsi Papua Barat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 19,56 persen dan Provinsi Sulawesi Tengah tumbuh 9,08 persen pada triwulan III 2024. 

Pertumbuhan ini ditopang pengembangan sektor industri pengolahan dan pertambangan.

Menurutnya, berdasarkan proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jika program hilirisasi terus dijalankan secara konsisten, Indonesia diperkirakan akan mencapai pendapatan per kapita hingga USD 10.900 dalam 10 tahun mendatang.

"Untuk itu, pemerintah perlu melanjutkan dan memperluas cakupan hilirisasi tidak hanya pada mineral, tetapi juga pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan guna dapat mengungkit perekonomian nasional," ungkap Puteri.

Diketahui, Bappenas mencatat beberapa target pembangunan pada periode kedua Jokowi tak tercapai.

Beberapa di antaranya seperti pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 6,2 persen - 6,5 persen pada 2024.

Namun, faktanya capaian pada 2023 hanya sebesar 5,05 persen.

Kemudian, RPJMN menargetkan pertumbuhan investasi di kisaran 6,6 persen-7 persen pada 2024.

Faktanya, capaian pada 2023 hanya sebesar 4,4 persen.

Lalu, menargetkan share industri pengolahan sebesar 21 persen pada 2024.

Faktanya, capaian pada 2023 hanya sebesar 18,67 persen.

Selain itu, juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 3,6 persen-4,3 persen pada 2024.

Faktanya, pencapaian pada 2023 hanya sebesar 5,32 persen.

"Untuk itu, pemerintah perlu melanjutkan dan memperluas cakupan hilirisasi tidak hanya pada mineral, tetapi juga pada sektor pertanian, perikanan, perkebunan guna dapat mengungkit perekonomian nasional," ucap Puteri.

Tag:  #anggota #sebut #covid #hingga #ketegangan #geopolitik #penyebab #target #ekonomi #jokowi #tercapai