Cegah Kebocoran Anggaran, KPK Dinilai Perlu Dilibatkan dalam Program Makan Bergizi Gratis

- Ketua Harian DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Anan Wijaya, meminta Presiden Prabowo Subianto melibatkan aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mencegah kebocoran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Anan menegaskan, keterlibatan aparat hukum di awal program penting untuk memberikan pemahaman kepada lembaga-lembaga terkait mengenai tata kelola anggaran.

"Iya, memang sudah kewajiban dari aparat penegak hukum melakukan mitigasi, edukasi bagaimana tata kelola anggaran yang baik terkait dengan program makan bergizi ini," kata Anan di Jakarta pada Selasa (12/11/2024).

Dia juga meminta Badan Gizi Nasional dan pihak-pihak pelaksana untuk menyusun aturan teknis dan pelaksanaan yang detail guna meminimalkan potensi korupsi.

Selain itu, Anan meminta agar pengadaan makan bergizi gratis dilakukan melalui beberapa opsi seperti lelang, tunjuk langsung maupun e-katalog.

"Jadi usernya pelaksananya bisa dinas pendidikan atau dinas lain yang disepakati bersama oleh para stakeholders yang terlibat di program makan bergizi ini. Itu anggarannya cukup besar Rp 73 triliun," tegasnya.

Dia juga mendorong keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program ini. 

Menurutnya, hal ini dapat menjadi peluang besar bagi UMKM di daerah untuk berpartisipasi dalam penyediaan makanan bergizi.

Anan juga keterbatasan ruang fiskal anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025 menjadi tantangan serius. 

Menurutnya, dari total anggaran Rp 3.600 triliun, sekitar Rp 1.000 triliun dialokasikan untuk pembayaran utang. Sisanya harus mencukupi pembiayaan kementerian, lembaga, serta transfer ke daerah.

Program makan siang bergizi Prabowo-Gibran

Pemerintah Indonesia sendiri mengalokasikan sebesar Rp71 triliun untuk program MBG pada APBN 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan, Zulkifli Hasan, setelah rapat bersama kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta.

”Anggaran untuk program makanan bergizi ini mencapai Rp71 triliun. Rinciannya adalah Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen,” ujar Menko Pangan, Rabu (30/10/2024).

Anggaran sebesar itu menyasar sekitar 19,47 juta orang dari kalangan anak sekolah hingga ibu hamil maupun menyusui.

Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pelaksanaan program MBG ini dilaksanakan dengan baik. Mengingat mata rantai program ini melibatkan banyak pihak mulai dari sekolah, petani, peternak, transportir, ahli gizi, dan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan koordinator pelaksana dari program MBG ini. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya sudah membangun 85 satuan pelayanan untuk menjalankan program MBG.

Satuan pelayanan akan melayani 3.000 anak sekolah penerima makan gratis. Ini lebih lengkap dari dapur umum, yakni menjadi tempat memasak makanan sekaligus offtaker produk pertanian lokal.

“Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 (miliar) sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta),” ungkap Dadan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

 

Tag:  #cegah #kebocoran #anggaran #dinilai #perlu #dilibatkan #dalam #program #makan #bergizi #gratis