Ketua Komisi VII DPR Curhat Tak Disapa Menteri Pariwisata: Apa Salah Saya?

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengaku kecewa lantaran tidak disapa Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI terkait evaluasi kinerja dan serapan anggaran Semester I Tahun 2026, Rabu (3/6/2026).

Momen itu terjadi setelah Menteri Pariwisata menyampaikan paparan di hadapan anggota Komisi VII DPR.

Saat sesi diskusi dibuka, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mempersilakan Saleh menyampaikan catatannya lebih dahulu, karena Menteri Pariwisata harus meninggalkan rapat lebih awal untuk agenda lain.

Baca juga: Anggota DPR Sentil Menpar: Kementerian Jangan Kayak Event Organizer

“Terima kasih Ibu Menteri telah memberikan penyampaian terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata di semester 1 2026. Untuk itu kita akan langsung saja berdiskusi. Dari meja pimpinan dahulu sudah ada Pak Ketua yang ingin menyampaikan catatan karena waktu juga terbatas, Ibu Menteri ada rapat yang harus hadir langsung. Saya silakan Pak Ketua,” ujar Chusnunia di ruang rapat.

Setelah mendapat giliran berbicara, Saleh justru langsung menyinggung soal sambutan yang diterima saat memasuki ruang rapat.

"Terima kasih sudah hadir semua, ini karena Bu Menteri mau pergi duluan makanya saya mau bicara, takutnya saya enggak sempat bicara. Karena saya pas masuk tadi tidak disapa, yang disapa malah Pak Lamhot," kata Saleh dalam rapat.

Dia lalu menceritakan bahwa Menteri Pariwisata menyambut anggota Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga saat memasuki ruangan, sementara dirinya tidak mendapatkan sapaan serupa.

Baca juga: Menpar Disindir Lagi karena Jawab Pertanyaan Anggota DPR Lewat Medsos

"Jadi begitu Pak Lamhot masuk, 'selamat datang Pak Lamhot'. Jadi saya pas datang tadi, padahal saya terlambatnya tiga menit, empat menit lah, tidak begitu lama kan, disapa pun enggak. Jadi saya pikir apa salah saya sama Bu Menteri," ungkap Saleh.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengaku hanya menyampaikan perasaan yang dirasakannya secara terbuka.

"Jadi biasa lah, kalau orang Medan kan terus terang pak, ya kan, apa adanya gitu, bukan ada apanya, tapi memang apa adanya saja, itulah yang saya rasakan," kata dia.

Setelah menyampaikan keluhannya, Saleh kemudian masuk ke substansi rapat.

Baca juga: Menpar Ditegur Usai Pamer Penghargaan di DPR, Ketua Komisi: Kalau Enggak Mau Rapat Jangan Jadi Menteri

Dia meminta penjelasan lebih perinci mengenai alokasi anggaran masing-masing kedeputian di Kementerian Pariwisata pada 2026 serta proyeksi kebutuhan anggaran pada 2027.

Menurut dia, terdapat ketimpangan distribusi anggaran antar kedeputian.

Saleh menyoroti besarnya alokasi anggaran pada bidang promosi atau pemasaran serta penyelenggaraan event dibandingkan unit kerja lainnya.

"Masing-masing kedeputian ini itu alokasi anggarannya berapa secara riil pada 2026 lalu dan bagaimana ekspektasi dari Kemenpar ini pada tahun 2027," ucap Saleh.

Baca juga: Rapat di DPR, Menpar Beberkan Manfaat 154 Penghargaan di Sektor Pariwisata

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan turut menyinggung pernyataan Saleh terkait tidak adanya sapaan dari Menteri Pariwisata.

"Ibu izin, saya tertarik yang disampaikan Pak Ketua, rasanya memang pedih tidak disapa oleh Ibu Menteri," kata Putra.

Putra kemudian mempertanyakan kelayakan pendalaman rapat, apabila Menteri Pariwisata meninggalkan forum sebelum pembahasan selesai.

Dia mengusulkan agar rapat dijadwalkan ulang sehingga pembahasan dapat dilakukan langsung bersama menteri.

Baca juga: Usai Sindiran Prabowo, Menpar Gandeng TNI-Polri Bersihkan Tempat Wisata

Namun, Chusnunia Chalim mengusulkan rapat tetap dilanjutkan bersama Wakil Menteri Pariwisata yang hadir dalam forum.

Pasalnya, evaluasi kinerja semester pertama 2026 juga perlu dilanjutkan melalui rapat pendalaman yang melibatkan pejabat eselon I Kementerian Pariwisata.

"Kita tawarkan ke anggota Komisi VII, ini Ibu Menteri ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi ada Bu Wamen yang bersama kita di sini. Namun sebenarnya bahkan enggak cukup rapat ini bicara evaluasi kinerja semester I ini dengan pimpinan," kata Chusnunia.

Meski begitu, dia tetap mengusulkan agar Komisi VII menjadwalkan rapat lanjutan bersama Menteri Pariwisata, serta menggelar forum pendalaman yang lebih perinci dengan jajaran eselon I Kementerian Pariwisata.

“Ditambah rapat yang lebih dalam dengan konsinyering” ucap Chusnunia.

Respons Menpar Widiyanti

Widiyanti menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat poin-poin yang menjadi catatan dan pertanyaan dari para anggota Komisi VII DPR RI. 

“Saya berterima kasih atas semua masukan dan dukungannya. Eh saya telah mencatat eh semua poin-poin yang ada dan saya yakin Ibu Wamen nanti dapat menjawabnya dan kami tentu akan menjawab juga di rapat berikutnya yang direncanakan tanggal 17 Juni untuk membahas anggaran tahun 2027, tapi juga bisa menyambung kembali pertanyaan-pertanyaan dari Bapak, Ibu sekalian,” kata Widiyanti.

Setelahnya, ia pun meminta izin untuk meninggalkan ruang rapat tanpa menanggapi sindiran Saleh soal tak disapa sebelum rapat.

“Saya rasa saya akan mencatat dan semuanya telah kami serap dan kami mohon izin Bapak, Ibu sekalian untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih," ujar Widiyanti.

Tag:  #ketua #komisi #curhat #disapa #menteri #pariwisata #salah #saya