Menyelesaikan Target Operasi, Kementerian ATR dan Aparat Hukum Kompak Bersinergi

 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum untuk mencapai target operasi Satgas-Anti Mafia Tanah.

Dilansir dari Antara Kamis (7/3), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni, menekankan pentingnya komitmen dan kerja bersama antar instansi dalam menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan.

Dalam upaya tersebut, kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Jaksa Agung, dan Kapolri menjadi kunci, dengan semangat gotong royong dan solidaritas untuk memberantas mafia tanah.

Raja Juli Antoni juga mengidentifikasi ego sektoral sebagai hambatan utama dalam penyelesaian masalah pertanahan.

Menurutnya, masalah-masalah di berbagai direktorat teknis seperti Penataan Agraria dan Penetapan Hak sulit diselesaikan karena adanya ego sektoral.

Selain itu, ia mengapresiasi kerja keras Satgas-Anti Mafia Tanah dan berharap penyelesaian kasus serta perkara pertanahan terus meningkat.

Ketua Satgas-Anti Mafia Tanah, Arif Rachman, menyoroti pentingnya dukungan pimpinan dalam mencapai target operasi.

Ia menekankan bahwa target operasi harus disesuaikan dengan dinamika kasus yang terus berkembang, dengan memformulasikan solusi penyelesaian melalui kegiatan Pra Ops. 

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN terus berupaya meningkatkan kualitas dan capaian operasi Satgas-Anti Mafia Tanah tahun 2024.

Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP) telah mengadakan Rapat Pra Ops Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan sejak 4 hingga 6 Maret 2024 untuk memastikan keberhasilan upaya tersebut.

Tag:  #menyelesaikan #target #operasi #kementerian #aparat #hukum #kompak #bersinergi