Temukan Kejanggalan di e-Katalog, Stranas PK Luncurkan e-Audit untuk Cegah Praktik Korupsi

 

- Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan mengungkapkan, pengadaan barang dan jasa pada aplikasi e-Katalog belum sepenuhnya sempurna. Ia menyebut, masih terdapat celah kecurangan dalam aplikasi e-Katalog.

"Ada 65.947 paket (pengadaan) dengan nominal Rp 2,5 triliun ditransaksikan kurang dari 24 jam. Jadi tayang langsung beli, turun ilang dan itu jasa-jasa yang aneh," kata Pahala dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/3).   Keanehan yang terjadi pada aplikasi e-Katalog menjadi perhatian Stranas PK. Sebab, tak sedikit pejabat pembuat komitmen (PPK) memilih barang yang baru dimasukkan ke dalam e-Karalog.   "Jadi dalam 16 menit pembeliannya selesai," ucap Pahala.   Karena itu, dalam mengawasi terjadinya kecurangan dalam e-Katalog, Stranas PK meluncurkan e-Audit untuk mencegah terjadinya kekeliruan maupun kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pada e-Katalog.   Pahala tak memungkiri, kecepatan dalam pengerjaan proyek di Tanah Air sangat dibutuhkan. Namun, tentu harus sesuai prosedur.   "Luar biasa kalau begini terus maju negara kita. Enggak panjang-panjang kan, 16 menit kan, mungkin setahun mungkin kita tiga hari aja selesai itu semua pengadaan,” papar Pahala.   Oleh karena itu, Pahala berharap sistem baru tersebut, yakni e-Audit akan membantu aparat pengawas internal pemerintah (APIP) mendeteksi PPK yang melakukan transaksi janggal. Sehingga, dapat memberikan teguran kepada mereka yang membeli barang di satu toko secara berulang.   Meski demikian, Pahala memastikan pengawasan dan teguran dalam sistem baru itu bukan berarti sebuah larangan. “Kasih waktu orang lain nawar juga. Jangan-jangan emang cuma dia yang bisa di negara ini,” ujar Pahala.   Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, transparansi dalam sistem pengadaan menjadi peran yang penting. Menurutnya, kemajuan teknologi membuka celah setiap praktik korupsi.   “Perkara korupsi di persidangan, hampir 90 persen menyangkut barang dan jasa. Perkara korupsi yang ditangani KPK gratifikasi dan penyuapan, bila ditelaah lebih lanjut, erat kaitannya dengan barang dan jasa, seperti misalnya kontraktor yang ingin mendapat proyek dengan menyuap atau membeli proyek dengan gratifikasi,” ungkap Alex.   Berdasarkan data KPK, hingga 10 Januari 2024, KPK telah menangani 1.512 kasus korupsi, di mana 339 kasus terjadi di sektor PBJ, yang menjadikannya kasus terbanyak kedua setelah kasus penyuapan. Karenanya, perlu upaya strategis untuk menciptakan sistem pengadaan yang transparan dan dapat mencegah korupsi.    Lebih lanjut, Alex menyampaikan bahwa sejak dahulu, berbagai upaya korupsi di sektor PBJ telah dilakukan.  Salah satunya, lelang berbasis elektronik melalui e-Procurement. Namun, dalam perjalanannya masih saja banyak modus-modus penyimpangan.    “Dulu lelang PBJ lewat e-Procurement namun dengan gampangnya diakali. Para vendor dengan gampangnya melakukan persekongkolan di luar, melakukan kesepakatan, dan menentukan pemenang lelang. Bahkan, dokumen lelang telah diatur dalam satu komputer,” pungkas Alex.

Tag:  #temukan #kejanggalan #katalog #stranas #luncurkan #audit #untuk #cegah #praktik #korupsi