5 Poin Penting Arahan Prabowo kepada Para Menteri: Termasuk Kurangi Seminar dan Perjalanan Dinas

Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/10/2024) kemarin.

Agenda utama rapat perdana adalah pemberian arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para menteri.

 "Agendanya satu arahan presiden saja. Jadi mungkin ini arahan presiden untuk pertama, sidang pertama kan," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, di Istana.

Tujuan pemberian arahan tersebut yakni agar para menteri mengerti apa yang menjadi target dan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam pemerintahan.

"Jadi kita harus dengarkan arahan beliau supaya kita bisa langsung mengaplikasikannya di kementerian dan lembaga masing-masing," katanya.

Sidang paripurna perdana pemerintahan Prabowo kali ini bertema "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045." 

Adapun rapat  diikuti 48 Menteri dan 12 pejabat setingkat menteri tanpa dihadiri wakil menteri.

Berikut dirangkum Tribunnews.com sejumlah poin penting dari arahan Prabowo Subianto:

Kurangi Seminar dan Perjalanan Dinas

Prabowo ingin para menteri untuk menelusuri lagi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya minta menteri keuangan, semua Menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan yang seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, banyak konferensi dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi," kata Prabowo dalam arahannya.

Prabowo menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan contoh.

"Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," kata dia.

Prabowo sendiri mengatakan nama Kabinet Merah Putih sebagai simbol persatuan dan kebersamaan. 

Menurutnya, hal itu adalah sumber kunci keberhasilan untuk kebangkitan suatu bangsa.

"Kuncinya adalah bila elitenya bekerja sama, bersatu. Persatuan ini artinya adalah bisa kita sepakati mana kepentingan nasional yang intim, mana kepentingan yang vital bagi kelangsungan hidup bangsa kita," kata Prabowo.

"Saya meyakini bahwa kepentingan nasional vital kita harus kita sepakati adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI," katanya.

Tegaskan soal Program Makan Siang Gratis

Dalam kesempatan tersebut menyinggung mengenai program makan bergizi.

Prabowo meminta Badan Gizi Nasional untuk menyiapkan program makan bergizi sehingga bisa cepat dimulai.

"Siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan," katanya.

Prabowo mengaku masih mendengar beberapa tokoh yang meragukan kemampuan pemerintah dalam melaksanan program makan bergizi.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah memiliki sumber daya untuk menjalankan program tersebut.

"Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita melaksanakan itu. Saya tdk katakan bahwa ini bisa selesai dalam waktu satu minggu, dua minggu atau tiga bulan. Tidak diantara kita yang punya tongkat Nabi Sulamain, tapi kita bisa berhitung kita bisa mengelola kita bisa alokasi dana kita bisa kerahkan sumber daya,  dan kita akan capai target yang telah ditentukan," katanya.

Prabowo yakin program makan bergizi bisa terlaksana dengan baik. Ia berani mempertaruhkan jabatannya untuk program tersebut.

"Saya haqul yakin saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategis, yang tidak mendukung hal ini silahkan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin," pungkasnya.

Singgung Kabinet Gemuk

Prabowo sempat menyinggung jumlah menteri yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih. 

Ada sebanyak 48 menteri yang ditunjuk Prabowo untuk bergabung dalam kabinet pemerintahannya. 

"Jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang sangat strategis," ucap Prabowo.

Prabowo menyadari jumlah menteri yang ditunjuknya lebih banyak dibandingkan pemerintahan sebelumnya. 

Namun, Prabowo memiliki alasan di balik penunjukkan 48 menteri tersebut. 

Ia mengatakan Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan penduduk terbanyak keempat di dunia.

"Ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya, jumlah ini saya sadari memang tergolong besar," jelas Prabowo. 

"Tapi bangsa kita bangsa yang besar, kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk. Dari luas wilayah kita sama dengan Eropa, di mana Eropa terdiri dari 27 negara, kita satu negara."

"Mengelola Eropa itu memerlukan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri," sambungnya. 

Mantan menteri pertahanan  itu menganggap, tak ada ada yang perlu dipermasalahkan dari banyaknya jumlah menteri di kabinetnya. 

Tak Ada Pejabat Kebal Sanksi

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteri di Kabinet Merah Putih bahwa tidak ada pejabat yang "kebal" dari sanksi.

Prabowo memberikan wewenang kepada menterinya untuk mencopot pejabat yang dianggap menghambat kinerja atau malah bikin susah.

"Tidak ada orang di sini yang kebal. Yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang, copot. Dan suruh tinggal di rumah saja, daripada bikin susah kita," tegas Prabowo.

Presiden juga meminta agar para menteri bersikap lebih berani dalam menjalankan tugas mereka.

Ia menekankan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, tanpa ragu-ragu.

Prabowo mengungkapkan keprihatinan mengenai anggapan bahwa birokrasi di Indonesia yang dikenal rumit.

"Kalau anda tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah anda, laporkan, kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi," katanya.

Soroti Penegakan Hukum

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pimpinan aparat penegak hukum yakni Jaksa Agung, Kapolri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) fokus terhadap beragam ancaman berat negara.

Ia pun mengungkap berbagai ancaman tersebut antara lain judi online, narkoba hingga korupsi.

"Penegakan hukum yang tidak ragu-ragu, saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara, fokus ancaman berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, ancaman berat tersebut dapat dimitigasi hanya dengan penegakan hukum yang tegas, intelijen yang baik, serta bukti yang kuat.

Ia berpandangan bahwa penegakan hukum itu bertujuan menghadirkan pertahanan yang kuat. Dengan pertahanan yang kuat, menurutnya, demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, jelas Prabowo, dua hal penting lainnya dalam demokrasi adalah menghadirkan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia.

"Demokratisasi yang paling cepat, yang paling dirasakan oleh rakyat adalah pendidikan dan kesehatan," ungkap mantan Menteri Pertahanan RI ini.

"Kalau kita bisa memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, kesehatan yang memadai untuk seluruh rakyat kita itu adalah demokrasi yang sebenarnya," sambung Prabowo.

Sumber: Tribunnews.com/Kompas.com

 

Tag:  #poin #penting #arahan #prabowo #kepada #para #menteri #termasuk #kurangi #seminar #perjalanan #dinas