Purbaya soal 11 Juta BPJS PBI Dinonaktifkan: Image Jelek, Pemerintah Rugi

- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai keributan yang timbul akibat dinonaktifkannya 11 juta Peserta Bantuan Iuran dalam Jaminan Kesehatan Nasional (PBI) dalam membuat citra pemerintah menjadi buruk.

“Kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarkan sama. Saya rugi di situ. Image (citra) jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak,” kata Purbaya dalam rapat di ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Baca juga: Polemik PBI JK, Dirut BPJS Tegaskan RS Dilarang Tolak Pasien Kondisi Darurat

Purbaya menjelaskan, anggaran negara untuk membiayai PBI sebenarnya tidak berkurang atau bertambah dengan adanya perubahan data PBI itu.

Purbaya memilih menggunakan kata “keributan” untuk menggambarkan dinamika penonaktifan PBI pada awal Februari ini.

Keributan itu dipicu oleh pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan,” ujar Purbaya.

Baca juga: DPR Putuskan Semua Layanan BPJS PBI Dibayar Pemerintah Selama 3 Bulan ke Depan

11 Ribu orang dinonaktifkan keanggotannya dari PBI Jaminan Kesehata Nasional (JKN) dalam BPJS Kesehatan. Angka itu berarti 10 persen dari total PBI.

“Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi, sehingga ya kerasa lah itu,” kata Purbaya.

Dia merekomendasikan agar penonaktifan PBI dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namn diberikan janga waktu dua hingga tiga bulan, disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat.

“Jangan meimbulkan kejutan seperti itu,” ujar Purbaya.

Permensos jadi awalan keributan PBI

Penonaktifan keanggotaan PBI ini mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026, diteken Mensos Saifullah Yusuf pada 19 Januari 2026, diundangkan pada 22 Januari 2026, dan mulai berlaku pada 1 Februari 2026.

Penonaktifan BPJS PBI karena ada perubahan dalam DTSEN sebagai data acuan PBI.

Baca juga: Mensos Sebut Reaktivasi Otomatis 106.000 Pasien Sakit Berat di BPJS PBI

Peserta PBI adalah fakir miskin dan masyarakat tidak mampu, atau desil 1 hingga 5 dalam DTSEN. Desil 6 sampai 10 alias kelas menengah ke atas tidak menjadi peserta PBI JKN.

Dalam rapat di DPR hari ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memutuskan agar peserta PBI ditanggung negara dalam tiga bulan ke depan.

Tag:  #purbaya #soal #juta #bpjs #dinonaktifkan #image #jelek #pemerintah #rugi