Wacana Prabowo Dua Periode dan Kabinet yang Masuk Mode Elektoral

DUKUNGAN terhadap Prabowo Subianto untuk maju sebagai presiden dua periode kini bukan lagi wacana pinggiran.

Setelah Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional secara terbuka menyatakan dukungan, sinyal politik itu kian mengeras.

Apalagi ketika Partai Gerindra tidak memberi bantahan berarti. Dalam politik, sinyal semacam ini jarang berdiri sendiri. Ia selalu diikuti konsekuensi.

Persoalannya bukan pada boleh atau tidaknya Prabowo maju dua periode. Konstitusi memberi ruang. Masalahnya adalah timing dan efek domino dari sinyal politik yang terlalu dini.

Ketika wacana dua periode dilepas di awal pemerintahan, yang berubah bukan hanya peta koalisi, tetapi juga orientasi kerja kabinet.

Sinyal dari Gerindra dapat dibaca sebagai pesan implisit: pertarungan telah dibuka. Bukan pertarungan capres—karena posisi Prabowo relatif aman—melainkan pertarungan kursi wakil presiden.

Dengan kata lain, para menteri yang memiliki ambisi politik seolah diberi lampu hijau untuk mulai “bertarung”.

Baca juga: Wacana Prabowo Dua Periode di Era Pilpres Tanpa Ambang Batas

Di titik inilah pemerintahan berisiko memasuki fase yang rawan: pergeseran dari logika program ke logika elektoral.

Dukungan PKB dan PAN sendiri, jika dibaca secara realistis, tidak dimaksudkan untuk menyiapkan rival Prabowo pada 2029.

Justru sebaliknya. Dukungan itu mempertebal posisi Prabowo sebagai capres tunggal di dalam koalisi, sembari memindahkan arena kompetisi ke posisi cawapres.

Fakta bahwa dukungan tersebut tidak menyebut nama Gibran Rakabuming Raka untuk 2029 menandakan bahwa konfigurasi belum ditutup. Ruang kontestasi masih terbuka lebar.

Kondisi ini menciptakan insentif politik yang jelas: para elite berlomba mengamankan posisi, bukan semata menuntaskan program.

Nama Agus Harimurti Yudhoyono berada dalam dilema strategis. Sebagai Menteri Koordinator, AHY berada di pusat kekuasaan eksekutif.

Namun, sebagai Ketua Umum Demokrat, sulit membayangkan ia berhenti pada peran teknokratis.

Pengalaman Pilpres 2024—ketika hampir berpasangan dengan Anies Baswedan sebelum skema berubah akibat duet Anies–Cak Imin—menjadi pelajaran mahal.

Bagi AHY, posisi cawapres, bahkan capres, bukan sekadar ambisi, melainkan taruhan eksistensi politik.

Hal serupa berlaku bagi Muhaimin Iskandar. Cak Imin telah berkali-kali berada di lingkar kekuasaan: menjadi menteri di beberapa kabinet dan pernah menjadi cawapres Anies.

Baca juga: Wacana Prabowo-Gibran Dua Periode: Kunci Pilpres 2029 Lebih Awal

Secara politik, hampir mustahil membayangkan ia tidak ikut dalam Pilpres 2029. Dukungan PKB terhadap Prabowo dua periode lebih tepat dibaca sebagai tiket masuk ke meja tawar-menawar, bukan sekadar loyalitas tanpa pamrih.

Begitu pula Zulkifli Hasan. Dengan rekam jejak sebagai menteri, Ketua MPR, dan Ketua Umum PAN tiga periode, sulit dipercaya bila Zulhas tidak memiliki aspirasi elektoral lebih tinggi.

Dalam politik Indonesia, pengalaman panjang hampir selalu berbanding lurus dengan ambisi puncak.

Tiga nama ini—AHY, Cak Imin, dan Zulhas—secara objektif akan berhadapan dengan Gibran sebagai wapres petahana. Dan di sinilah persoalan tata kelola pemerintahan mulai muncul.

Ketika arena kontestasi dibuka terlalu dini, kabinet tidak lagi bekerja dalam ruang netral. Setiap kebijakan berpotensi dibaca sebagai manuver. Setiap kunjungan kerja mudah ditafsirkan sebagai upaya membangun basis suara.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Political Business Cycle yang diperkenalkan oleh ekonom politik William Nordhaus.

Nordhaus menjelaskan bahwa aktor-aktor kekuasaan cenderung menggeser perilaku dan kebijakan ketika bayang-bayang pemilu mendekat. Orientasi jangka panjang dikorbankan demi keuntungan elektoral jangka pendek.

Yang menarik, konteks Indonesia saat ini bahkan melampaui pola klasik teori Nordhaus. Biasanya political business cycle muncul satu atau dua tahun menjelang pemilu.

Namun, dalam kasus dukungan Prabowo dua periode, siklus itu muncul di awal pemerintahan. Pemerintahan belum berjalan separuh, tetapi logika kontestasi sudah bekerja.

Akibatnya, para menteri mungkin tetap bekerja, tetapi fokusnya terbelah. Program tidak sepenuhnya ditinggalkan, tapi kerap direduksi menjadi alat pencitraan.

Keberhasilan kebijakan tidak lagi diukur dari dampak substantif, melainkan dari visibilitas politik. Kamera dan narasi menjadi sama pentingnya—bahkan lebih penting—daripada implementasi.

Analogi sederhananya, negara dalam situasi ini seperti perusahaan besar yang baru memulai tahun buku, tetapi para direksinya sudah tahu akan ada pemilihan CEO berikutnya.

Alih-alih fokus mengejar target kinerja, sebagian direktur mulai sibuk membangun citra, memperluas jaringan, dan memastikan namanya paling sering muncul di laporan.

Perusahaan tetap berjalan, tetapi tidak optimal. Energi terbelah. Fokus kabur. Dan pemegang saham—dalam konteks negara, rakyat—menanggung biayanya.

Baca juga: Jebakan “Epstein” di Panggung Politik

Yang patut ditunggu kini adalah sikap Partai Demokrat. Demokrat berada di posisi rawan. Terlalu cepat masuk gelanggang bisa membuatnya sekadar menjadi bidak dalam pertarungan cawapres. Terlalu lambat, berisiko kehilangan momentum.

Keraguan Demokrat justru mencerminkan kalkulasi rasional di tengah papan permainan yang belum sepenuhnya terbuka, tetapi bidak-bidak sudah mulai bergerak.

Pada akhirnya, isu dua periode bukan hanya soal Prabowo. Ia adalah soal bagaimana sinyal elite memengaruhi perilaku pemerintahan.

Jika sinyal itu dilepas tanpa pengendalian, pemerintahan berisiko terlalu cepat masuk mode kampanye. Padahal, pekerjaan rumah masih menumpuk dan membutuhkan fokus penuh.

Dalam politik, waktu adalah variabel krusial. Terlalu cepat membuka pertarungan sering kali berarti terlalu cepat kehilangan fokus. Dan pemerintahan yang kehilangan fokus, cepat atau lambat, akan kehilangan kepercayaan publik.

Tag:  #wacana #prabowo #periode #kabinet #yang #masuk #mode #elektoral