PDIP Terbanyak Dapat Posisi Ketua AKD, Titiek Soeharto Jabat Ketua Komisi IV DPR RI

DPR RI sudah resmi membagikan nama pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI pada Selasa (22/10). Adapun Siti Hediati atau Titiek Soeharto yang juga mantan istri presiden RI, Prabowo menjadi pimpinan komisi IV DPR RI.

Penetapan dilakukan di ruang rapat Komisi IV, Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa mengatakan Komisi IV akan dipimpin oleh Titiek Soeharto.

"Komisi IV sudah tadi Ketuanya Ibu Siti Hediati ya jadi Bu Titiek ya dari Gerindra tadi sudah ditetapkan," kata Saan.

Saan berharap usai pimpinan Komisi ditetapkan, dapat langsung menggelar rapat internal. Hal itu, untuk menyusun jadwal terkait dengan sidang-sidang DPR di pekan depan.

"Jadi kita harapkan minggu depan DPR sudah mulai efektif bekerja dengan mitra-mitra yang sudah ditetapkan," katanya.

Sementara itu, Politikus Partai Gerindra, Habiburokhman ditetapkan menjadi Ketua Komisi III DPR.  Penetapan itu diambil oleh para anggota Komisi III DPR dan pimpinan DPR dalam rapat.

"Apakah nama-nama pimpinan Komisi III DPR dapat disetujui untuk ditetapkan?" tanya Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

"Setuju," jawab para peserta rapat.

Berikut jajaran Komisi III DPR.

• Ketua: Habiburokhman dari Fraksi Gerindra
• Wakil Ketua: Dede Indra Permana Soediro dari Fraksi PDIP
• Wakil Ketua: Sari Yuliati dari Fraksi Golkar
• Wakil Ketua: Rano Alfath dari Fraksi PKB
• Wakil Ketua: Ahmad Sahroni dari Fraksi NasDem

DPR telah membagi alat kelengkapan dewan (AKD). Total ada 20 AKD, terdiri dari 13 Komisi dan 7 Badan. Dari 20 AKD, PDIP mendapat pos ketua terbanyak. Mereka dapat 4 kursi ketua.  PDIP mendapat jatah Komisi I, Komisi V, Banggar, dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).  Untuk Badan Anggaran DPR, Politikus PDIP, Said Abdullah kembali menjadi Ketua.

Setelahnya NasDem mendapatkan posisi Ketua Komisi II, Ketua Komisi IX, dan Ketua Komisi XIII. Partai Golkar mendapat 3 posisi ketua yakni Ketua Komisi X, Ketua Komisi XI, dan Ketua Komisi XII. Sementara itu, Gerindra mendapatkan Ketua Komisi III, Komisi IV, dan Badan Legislasi.

Selanjutnya, PKB mendapatkan Ketua Komisi VI DPR dan Ketua Komisi VIII DPR. Tiga fraksi tersisa adalah PKS, PAN, dan Demokrat. PKS mendapatkan Ketua BKSAP dan Ketua Badan Aspirasi Masyarakat. PAN mendapatkan posisi Ketua Komisi VII dan Ketua MKD.

Adapun Partai Demokrat mendapatkan Ketua BURT DPR. DPR RI juga menetapkan ruang lingkup dan mitra kerja dari masing-masing 13 komisi di DPR dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. 

"Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada anggota sidang dewan yang terhormat, apakah ruang lingkup tugas dan mitra komisi I sampai dengan XIII dan badan anggaran DPR tersebut dapat disetujui?" tanya Puan.

"Setuju," jawab seluruh anggota dewan yang hadir.  Rapat ini juga menetapkan jumlah keanggotaan fraksi pada masing-masing komisi. 

Kemudian, penetapan fraksi-fraksi pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, dan penetapan nama-nama Keanggotaan fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan.

Berikut ini daftar ruang lingkup dan mitra kerja masing-masing komisi DPR:

Komisi I 

Ruang lingkup: Pertahanan, Luar Negeri, dan Informatika

Mitra kerja: 
1. Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Digital
4. Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU
5. Badan Intelijen Negara (BIN)
6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
7. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
8. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
10. Dewan Pers 
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
12. Komisi Informasi Pusat (KIP)
13. Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II

Ruang lingkup: Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan, dan Pemberdayaan Aparatur

Mitra kerja: 
1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
5. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
7. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
8. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
9. Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
11. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
12. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Komisi III

Ruang lingkup: Penegakan Hukum

Mitra kerja: 
1. Kejaksaan Agung
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
4. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
5. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
6. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
7. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
8. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV

Ruang lingkup: Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan

Mitra kerja: 
1. Kementerian Pertanian
2. Kementerian Kehutanan
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan
4. Badan Urusan Logistik (Bulog)
5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
6. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
7. Badan Karantina Indonesia

Komisi V

Ruang lingkup: Infrastruktur dan Perhubungan

Mitra kerja:
1. Kementerian Pekerjaan Umum
2. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
5. Kementerian Transmigrasi
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
7. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI

Ruang lingkup: Perdagangan, Kawasan Perdagangan dan Pengawasan Persaingan Usaha

Mitra kerja:
1. Kementerian Perdagangan
2. Kementerian BUMN
3. Kementerian Koperasi
4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

6. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
7. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
8. Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII

Ruang lingkup: Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sarana Publikasi

Mitra kerja:
1. Kementerian Perindustrian
2. Kementerian Pariwisata
3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
4. Kementerian UMKM
5. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII

Ruang lingkup: Agama, Sosial, dan Perempuan dan Anak

Mitra kerja: 
1. Kementerian Agama
2. Kementerian Sosial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
6. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI)
8. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX

Ruang lingkup: Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial

Mitra kerja: 
1. Kementerian Kesehatan
2. Kementerian Ketenagakerjaan
3. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
4. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/KBP2MI
5. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
8. Badan Gizi Nasional

Komisi X

Ruang lingkup: Pendidikan, Olahraga, Riset

Mitra kerja: 
1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
3. Kementerian Kebudayaan
4. Kementerian Pemuda dan Olahraga
5. Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
6. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
7. Badan Pusat Statistik

Komisi XI

Ruang lingkup: Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, Sektor Jasa Keuangan

Mitra kerja: 
1. Kementerian Keuangan 
2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Bank Indonesia (BI)
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
6. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
10. BUMN (PMN dan Privatisasi)

Komisi XII

Ruang lingkup: ESDM, Lingkungan Hidup dan Investasi

Mitra kerja: 
1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
3. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
5. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
6. Dewan Energi Nasional (DEN)
7. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
8. Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII

Ruang lingkup: reformasi, regulasi dan HAM

Mitra kerja: hukum dan HAM
1. Kementerian Hukum
2. Kementerian HAM
3. Kementerian Sekretariat Negara
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Komnas HAM
6. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
7. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
9. Sekretariat Jenderal DPD RI
10. Sekretariat Jenderal MPR RI
11. Kantor Staf Presiden (KSP)

Badan Anggaran

Mitra kerja:
1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

(Tribun Network/fer/igm/mam/wly)

Tag:  #pdip #terbanyak #dapat #posisi #ketua #titiek #soeharto #jabat #ketua #komisi