PDIP Dorong Perdamaian Gaza Palestina via PBB, Bukan Board of Peace

- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong agar upaya perdamaian di Palestina dilakukan melalui Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Hal ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Sehingga, sikap dari PDI Perjuangan adalah mendorong seluruh upaya perdamaian itu melalui PBB,” ujar Hasto saat ditemui di kantor Megawati Institute, Sabtu (31/1/2026).

Baca juga: Gus Yahya Tegaskan PBNU Dukung Indonesia Gabung Board of Peace

Hasto mengatakan, Indonesia bisa mengambil peran untuk memperkuat sistem internasional dengan metode yang lebih damai, yaitu melalui PBB.

“Kita memperkuat sistem internasional yang lebih berkeadilan, yang lebih damai, itu melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa,” lanjutnya.

Adapun, Hasto menyinggung operasi militer AS untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya yang ditangkap pada 3 Januari 2026 lalu.

“Maka Rakernas pertama PDI Perjuangan sangat tegas untuk mengatakan bahwa aksi yang dilakukan terhadap Presiden Venezuela itu bertentangan dengan hukum internasional PBB,” kata Hasto.

Baca juga: PBB Terancam Bangkrut, Dana Operasional Segera Habis

Penangkapan Maduro atas perintah Trump dinilai bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan atas dunia harus dihapuskan.

Hasto menegaskan, Indonesia tidak boleh mengikatkan diri pada satu pihak.

“Kita tidak boleh mengikatkan diri kecuali berpihak kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa,” katanya.

Baca juga: Beda Sikap Antara PBNU dan MUI soal Dewan Perdamaian Gaza, Ini Alasannya

Adapun, sejarah mencatat kalau politik luar negeri Indonesia tidak terikat atau berpihak pada satu sisi, tapi terkadang membuat poros baru.

“Keterpengaruhan Indonesia di dalam membangun kepemimpinan dunia, itu dilakukan melalui Konferensi Asia Afrika. Kemudian Gerakan Non-Blok. Dan juga, Conference of the New Emerging Forces,” imbuhnya.

Hasto menilai, rekam jejak ini seharusnya bisa menjadi penguat posisi Indonesia di mata dunia.

“Rekam jejak kepemimpinan Indonesia ini harusnya digunakan sebagai daya leverage kita di dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif,” kata Hasto lagi.

Pembentukan BOP

Pada 22 Januari 2026, Donald Trump resmi membuka founding members untuk Board of Peace, di Davos, Swiss.

Salah satu founding members yang ikut menandatangani adalah Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan, partisipasi Indonesia dalam Board of Peace adalah kelanjutan perjuangan resolusi PBB.

Dia menyebut, BOP sebagai upaya dan langkah strategis untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Sugiono menambahkan, pembentukan BOP diharapkan segera berdampak pada situas kemanusiaan di Gaza.

Dia menyebutkan, dalam waktu satu pekan setelah BOP terbentuk, perbatasan Rafah ditargetkan dibuka untuk jalur bantuan kemanusiaan.

Selain itu, ia menyampaikan rencana pembentukan International Stabilization Force sebagai bagian dari tahapan proses yang dijalankan guna mencapai perdamaian di Gaza.

“Sekali lagi, bagi kita Solusi Dua Negara yang riil itu harus terjadi. Kemerdekaan Palestina serta kedaulatan, pengakuan terhadap kedaulatan Palestina merupakan sesuatu yang selama ini terus kita perjuangkan,” ucap dia.

“Dan Board of Peace ini merupakan satu alternatif yang konkret saat ini, yang bisa kita harapkan untuk mencapai keinginan tersebut,” tambahnya.

Tag:  #pdip #dorong #perdamaian #gaza #palestina #bukan #board #peace