Setahun MBG: Ketika Dapur Berjuang dan Rantai Pasok Tertekan

SETAHUN pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) layak dicatat sebagai salah satu intervensi sosial terbesar negara dalam dua dekade terakhir.

Dalam waktu relatif singkat, jutaan anak memperoleh akses pangan bergizi, ratusan ribu tenaga kerja terserap, dan negara memperlihatkan keberpihakan nyata pada agenda pembangunan sumber daya manusia.

Namun, sebagaimana lazim terjadi pada kebijakan berskala raksasa, diskursus publik selama setahun ini cenderung menyempit pada angka: besaran anggaran, cakupan penerima, dan jumlah sekolah yang terlayani.

Pertanyaan-pertanyaan itu memang penting, tetapi belum menyentuh jantung persoalan yang lebih menentukan, yakni keberlanjutan program itu sendiri.

Di balik statistik makro yang impresif, terdapat dua pilar krusial yang justru kurang mendapat perhatian serius.

Pertama adalah dapur MBG sebagai fondasi operasional sekaligus ruang paling manusiawi dari kebijakan ini. Tempat di mana negara hadir secara nyata setiap hari melalui sepiring makanan.

Kedua adalah rantai pasok pangan sebagai sistem penopang yang, alih-alih semakin kokoh, justru mulai menunjukkan retak-retak awal akibat tekanan permintaan yang besar dan mendadak.

Dalam kerangka itu, keberhasilan MBG ke depan sangat bergantung pada bagaimana negara memperlakukan kedua pilar ini, bukan secara terpisah, melainkan sebagai satu ekosistem kebijakan yang saling terkait.

Dalam perspektif kebijakan publik, dapur MBG adalah policy delivery point, titik perjumpaan antara desain kebijakan yang abstrak dengan realitas sosial yang konkret.

Di sinilah seluruh kualitas perencanaan diuji setiap hari. Keterlambatan bahan baku, gangguan distribusi, atau fluktuasi harga sekecil apa pun akan bermuara pada satu alamat yang sama, yaitu dapur.

Negara boleh berbicara dalam bahasa anggaran dan target nasional. Namun, publik menilai keberhasilan kebijakan dari hal yang paling kasatmata; apakah makanan benar-benar tersaji tepat waktu, aman, dan layak konsumsi bagi anak-anak?

Masalahnya, kegagalan teknis yang sering kali bersifat struktural kerap dibaca secara simplistik sebagai kegagalan moral atau profesional pengelola dapur.

Ketika terjadi insiden, sorotan publik dan media hampir selalu mengarah ke hilir, bukan pada desain sistem hulu yang memasok mereka.

Dapur menjadi titik getir kebijakan, tempat seluruh risiko menumpuk tanpa bantalan perlindungan yang memadai.

Dalam situasi seperti ini, pengelola dapur bekerja di bawah bayang-bayang kesalahan yang tidak sepenuhnya mereka kendalikan.

Beban yang ditanggung pengelola dapur MBG sesungguhnya bersifat multidimensi. Mereka menghadapi risiko hukum dan reputasi ketika muncul persoalan kualitas pangan.

Mereka bekerja di bawah tekanan logistik dan waktu yang ketat, karena makanan tidak mengenal penundaan.

Mereka juga memikul tanggung jawab moral yang besar terhadap anak-anak sebagai penerima manfaat.

Di luar itu semua, terdapat beban ekonomi yang sering luput dari perhitungan kebijakan, terutama ketika harga bahan pokok bergejolak akibat gangguan pasokan.

Dalam struktur yang ada saat ini, banyak dapur berada dalam posisi sebagai shock absorber kebijakan. Ketika harga telur atau daging ayam naik, margin dapur tergerus. Ketika bahan baku berkualitas buruk, dapur yang pertama kali disalahkan.

Ini bukan semata persoalan teknis operasional, melainkan cerminan dari desain risiko yang timpang, di mana beban terbesar justru diletakkan pada aktor paling hilir dengan daya tawar paling lemah.

Padahal, dapur MBG bukan sekadar tempat memasak. Ia adalah infrastruktur sosial yang hidup.

Dapur menyerap tenaga kerja lokal, menggerakkan UMKM, dan menjadi simpul ekonomi komunitas. Di banyak daerah, dapur berfungsi sebagai roda kecil yang memutar ekonomi harian.

Ketika dapur melemah, baik akibat tekanan pasokan, ketidakpastian kontrak, atau beban risiko yang tidak proporsional, yang terguncang bukan hanya layanan MBG, tetapi juga denyut ekonomi mikro di sekitarnya.

Terguncangnya rantai pasok

Maka, retak-retak pada sistem penopang MBG semakin jelas ketika melihat dinamika rantai pasok pangan. Data dan pernyataan resmi menunjukkan bahwa lonjakan permintaan dari MBG telah memberi tekanan nyata pada harga dan pasokan komoditas tertentu.

Badan Pusat Statistik serta sejumlah pejabat pemerintah mengaitkan kenaikan harga telur dan daging ayam secara nasional dengan tambahan permintaan dari program ini.

Pemberitaan media arus utama mencatat pengakuan tersebut secara terbuka, menegaskan bahwa MBG bukan variabel netral dalam dinamika pasar pangan.

Lebih jauh, Bappenas dan Badan Gizi Nasional juga mengakui bahwa MBG memberikan tekanan signifikan terhadap rantai nilai pangan.

Karena itu, muncul dorongan untuk membangun ekosistem pasok berbasis daerah agar permintaan besar ini tidak mengganggu pasar yang sudah ada.

Pengakuan ini penting, karena menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada niat kebijakan, melainkan pada kesiapan sistem untuk menyerap lonjakan permintaan secara berkelanjutan.

Secara mekanisme, gangguan tersebut dapat dijelaskan secara sederhana, tapi tegas. Pola pengadaan yang terpusat dengan volume besar cenderung menyedot stok dari pasar tradisional, menciptakan ketidakseimbangan pasokan antar-daerah, serta memicu demand shock secara mendadak.

Dalam sistem pangan dengan elastisitas yang rendah, lonjakan permintaan hampir pasti berujung pada tekanan harga, terutama di tingkat lokal.

Struktur rantai pasok yang terbentuk juga kerap menempatkan dapur dalam posisi tawar paling lemah.

Ketika terjadi persoalan kualitas – misalnya telur busuk atau ayam tidak segar – dapur menjadi wajah kegagalan di mata publik.

Padahal, akar masalah bisa berada jauh di hulu, mulai dari distribusi yang buruk, penyimpanan yang tidak memadai, hingga standar pemasok yang tidak konsisten.

Lemahnya sistem traceability membuat akuntabilitas menjadi kabur. Risiko berpindah ke hilir, sementara hulu relatif aman dari sorotan dan konsekuensi.

Menjaga dapur dan rantai pasok

Di titik inilah muncul dilema antara skala nasional dan ketahanan pangan lokal. Sebagai program nasional, MBG membutuhkan volume besar dan standar yang seragam.

Namun, pendekatan ini berisiko mengalihkan aliran komoditas dari rantai pasok lokal yang selama ini menopang pasar setempat.

Pemasok kecil yang tidak mampu memenuhi volume atau standar administratif berpotensi tersingkir, bahkan mati perlahan.

Jika tidak dikelola dengan hati-hati, MBG justru dapat menjadi paradoks, dimana program gizi yang secara tidak sengaja melemahkan fondasi ketahanan pangan lokal.

Karena itu, solusi MBG tidak bisa bersifat sektoral. Dapur dan rantai pasok harus diperlakukan sebagai satu ekosistem kebijakan.

Menguatkan dapur tanpa membenahi pasokan hanya akan memindahkan masalah dari hulu ke hilir. Sebaliknya, menata rantai pasok tanpa memberikan perlindungan bagi dapur hanya akan menciptakan korban baru di ujung pelaksanaan.

Negara perlu memberikan legitimasi dan perlindungan yang jelas bagi pengelola dapur. Standardisasi kontrak, kepastian hukum, serta pembagian risiko yang adil harus menjadi fondasi.

Pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan dalam manajemen risiko, gizi, dan keamanan pangan semestinya menjadi kebijakan nasional, bukan inisiatif sporadis.

Skema insentif dan jaminan sosial akan menempatkan pengelola dapur sebagai mitra strategis negara, bukan sekadar operator teknis yang mudah disalahkan.

Pada saat yang sama, rantai pasok MBG perlu ditransformasikan agar lebih adil, tangguh, dan terlacak. Audit nasional independen terhadap rantai pasok menjadi langkah awal yang krusial untuk memetakan titik rawan dan dampaknya terhadap pasar.

Pola pengadaan perlu didesentralisasi ke tingkat kabupaten dan kota dengan memprioritaskan pemasok lokal dan koperasi. Rantai yang lebih pendek akan memperkuat traceability sekaligus menghidupkan ekonomi daerah.

Transparansi juga menjadi kunci. Platform informasi terbuka yang memetakan kebutuhan dapur, ketersediaan komoditas lokal, dan harga akan membantu menstabilkan ekspektasi pasar.

Di atas semua itu, koordinasi lintas kementerian, mulai dari pendidikan, pertanian, perdagangan, hingga pangan, harus dilembagakan dalam satu mekanisme khusus untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak permintaan MBG terhadap pasokan dan harga nasional.

Setahun pelaksanaan MBG memberi satu pelajaran mendasar, bahwa keberhasilan program gizi bukan semata soal memberi makan, tetapi tentang kapasitas negara mengelola ekosistem pangan yang kompleks dan berkeadilan. Dapur dan rantai pasok adalah cermin dari tata kelola tersebut.

Dalam kerangka itu, MBG seharusnya tidak dipandang sebagai beban bagi sistem pangan nasional, melainkan sebagai peluang emas untuk mentransformasikannya menjadi lebih efisien, tangguh, dan berpihak pada produsen kecil.

Dapur dan rantai pasok tidak dapat diperlakukan sebagai komponen terpisah, apalagi dibiarkan menanggung beban yang timpang. Keduanya adalah satu kesatuan sistem, tempat kebijakan gizi, ketahanan pangan, dan ekonomi lokal saling beririsan.

Masa depan MBG – dan investasi jangka panjang bagi gizi anak Indonesia – bergantung pada keberanian negara untuk beralih dari pendekatan sektoral menuju tata kelola ekosistem pangan yang utuh, adil, dan berkelanjutan.

Dengan memperkuat dapur sebagai simpul sosial-ekonomi sekaligus menata rantai pasok agar lebih tangguh, terlacak, dan berpihak pada produsen lokal, MBG dapat menjadi motor transformasi sistem pangan nasional.

Di situlah fondasi Indonesia Emas 2045 sesungguhnya dibangun. Bukan hanya dari keberhasilan memberi makan hari ini, tetapi dari kemampuan mengelola ekosistem pangan yang menopang generasi masa depan.

Tag:  #setahun #ketika #dapur #berjuang #rantai #pasok #tertekan