Praktisi Hukum Sebut Kabinet Gemuk Prabowo Justru untuk Rampingkan Tugas Menteri Agar Lebih Fokus

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sebanyak 48 menteri di dalam Kabinet Merah Putih yang akan dipimpinnya selama lima tahun ke depan. Banyaknya kursi menteri dan wakil menteri itu, membuat banyak orang beranggapan bahwa kabinet itu terlalu gemuk.

Namun, Praktisi Hukum Hendarsam Marantoko justru menilai bahwa pembentukan kabinet gemuk adalah strategi Prabowo untuk perampingan tugas di kementerian.   “Soal kabinet gemuk perlu diluruskan. Jika yang dimaksud Kabinet gemuk itu sebagai penambahan volume baru yang tidak penting, ya jelas itu tidak diperlukan," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/10).  

  “Sementara yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini ialah merampingkan postur tugas kementerian agar para menteri lebih fokus pada satu pekerjaan yang relevan. Itu dua terminologi yang berbeda," sambung Hendarsam.   Dengan pemecahan nomenklatur kementerian itu, ia mengatakan bahwa otomatis masing-masing menteri dapat berfokus pada masalah yang khusus.   Ketua Umum Advokat Lingkar Nusantara (LISAN) itu mencontohkan Kementrian Hukum dan HAM yang kini dipisah menjadi dua kementerian, yaitu Kementrian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia.  

  “Di bidang hukum saja sudah begitu kompleks, ada dirjen Peraturan perundang-undangan, dirjen administrasi hukum umum, dirjen pemasyarakatan, dirjen imigrasi, dirjen kekayaan intelektual, ditambah lagi dengan dirjen Hak Asasi Manusia," paparnya.   Akibat banyaknya beban tugas di dalam satu kementrian itu membuat menteri tidak fokus pada satu pekerjaan.    “Orang awam akan menilai bahwa Pak Prabowo membentuk kabinet gemuk, faktanya perubahan postur terjadi karena perampingan tugas kementerian," pungkas Hendarsam.

Tag:  #praktisi #hukum #sebut #kabinet #gemuk #prabowo #justru #untuk #rampingkan #tugas #menteri #agar #lebih #fokus